ArsipSKPHP: Negara Harus Bertanggung Jawab Atas Pelanggaran HAM di Papua

SKPHP: Negara Harus Bertanggung Jawab Atas Pelanggaran HAM di Papua

Kamis 2012-04-26 11:05:45

SKPHP mendesak presiden SBY untuk meminta maaf kepada rakyat Papua atas perbuatan melawan hukum dan hak asazi manusia dan pelumpuhan karakter budaya orang Papua yang dilakukan oleh militer Indonesia.

“Menuntut pertanggung jawaban negara lewat hukum dan politik atas pembunuhan berencana yang dilakukan terhadap Arnold Ap dan Eddy Mofu.”

SKPHP juga menuntut pemerintah Indonesia untuk memberikan rasa aman, kompensasi dan rehabilisasi untuk keluarga Arnold Ap dan Eddy Mofu.

“Meminta Pemerintah Provinsi Papua mendukung dan memberikan bantuan demi berkembangnya music-musik mambesak sebagai music pemersatu keanekaragaman budaya di tanah Papua.”

SKPHH juga mendesak pemerintah Provinsi Papua untuk memberikan rasa hormat dan penghargaan terhadap makam Arnold Ap dan Eddy Mofu di pemakaman umum Kristen tanah hitam Abepura.

Pantauan suarapapua.com, awalnya massa berkumpul di depan Museum budaya di Kampus Universitas Cenderawasih, kemudian melakukan longmarch ke kuburan umum Kristen tanah hitam untuk  melayat makam Arnold Ap.

Setelah melayat makam almarhum Arnold Ap, massa kemudian kembali ke museum budaya Papua di samping Kampus Uncen.

Di museum budaya Papua, massa melakukan aksi panggung, orasi-orasi budaya, dan pemutaran lagu-lagu mambesak.

Arnold Ap saat itu ia dianggap berbahaya oleh Indonesia dengan lagu-lagunya yang dapat membangkitkan semangat perlawanan rakyat Papua terhadap penjajahan.

Bersama sahabatnya, Eddy Mofu, pada tanggal 26 April 1948, ia ditembak mati oleh Kopassandha/Kopassus di Pantai Base-G, Papua,  saat akan meninggalkan Jayapura.

ARNOLD BELAU

Terkini

Populer Minggu Ini:

Kerusuhan di Kaledonia Baru: Ketidaknyamanan Mulai Muncul Saat Bala Bantuan Tiba

0
"Pacific Elders' Voice siap membantu dalam mendorong dialog dan kemajuan untuk memastikan penyelesaian situasi yang telah berlangsung lama di Kaledonia Baru, yang mengancam perdamaian dan kemajuannya, serta memastikan keadilan bagi masyarakat Kanaky dalam upaya mereka untuk mendapatkan martabat dan hak asasi manusia."

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.