ArsipAmankan Kebun Kelapa Sawit milik PT. Nabire Baru, Brimob Tangkap Dua Warga

Amankan Kebun Kelapa Sawit milik PT. Nabire Baru, Brimob Tangkap Dua Warga

Selasa 2014-11-11 15:03:00

NABIRE, SUARAPAPUA.com — Aparat Brimob Kepolisian Daerah (Polda) Papua, yang dibayar untuk menjaga areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Nabire Baru, di Kampung Wami dan Sima, Distrik Yaur, Kabupaten Nabire, Papua, dikabarkan menangkap dua warga suku Besar Yerisiam, sekitar pukul 18.00 Wit, Senin (10/11/2014) sore.

Kedua warga sipil yang ditangkap adalah Yoram Piet Enawi (30), dan Haris Anaur (28). Keduanya merupakan pemilik hak ulayat di wilayah yang kini menjadi lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. Nabire Baru.

 

Sekertaris Masyarakat Adat Suku Besar Yerisiam, Robertino Hanebora, kepada suarapapua.com, menerangkan, penangkapan terjadi karena masyarakat adat memasang patok di areal perkebunan sawit yang sudah dikelola perusahan, namun belum dilakukan penanaman.

 

“Masyarakat diminta oleh bapak kepala suku untuk memasang patok pada tanah yang belum ditanam sawit, namun ada yang lapor ke Brimob, setelah itu satu regu Brimob yang terdiri dari 10 orang datang, dan menangkap dua masyarakat kami,” kata Hanebora.

 

Setelah ditangkap, lanjut Hanebora, kedua warga kemudian dibawa ke Mess atau penginapan Brimob yang terletak di Killo 16, Wami, tepat di areal perusahan PT Nabire Baru, dan hingga sore ini, Selasa (11/11/2014), belum juga dipulangkan.

 

"Aksi Brimob Polda Papua yang menangkap dan memukul masyarakat adat di areal perkebunan kelapa sawit ini sudah berulang kali terjadi."

 

“Ini kali kelima masyarakat ditangkap oleh Brimob, sering dipukul juga, kami sudah bosan lapor ke Polisi, karena tidak pernah di proses dan tidak pernah ada penyelesaiaan,” tegas Hanebora.

 

Sementara itu, Yones Douw, aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) di Nabire mengatakan, suku Besar Yerisiam sebagai pemilik hak ulayat tidak pernah diperlakukan sebagaimana manusia oleh perusahaan, pemerintah daerah, dan aparat keamanan.

 

“Kami mendapatkan banyak sekali laporan kalau perusahan memakai jasa Brimob untuk mengamankan aset-aset perusahaan. Masyarakat yang menuntut hak mereka selalu dipukul, diancam, bahkan ditodong dengan senjata.”

 

“PT. Nabire Baru membayar jasa keamanan cukup tinggi, karena itu kami selalu meminta Polisi menarik Brimob dari areal perkebunan, namun sampai saat ini tidak pernah direspon,” tegas Yones.

 

Dalam pemberitaan media massa disebutkan, Mantan Panglima Komando XVII/Cenderawasih, Mayjen Christian Zebua, dikabarkan pernah melakukan kunjungan ke perkebunan kelapa sawit milik PT. Nabire Baru, yang terletak di Kampung Sima dan Wami, di Distrik Yaur, Nabire, Papua.

 

Operasi perusahaan PT. Nabire Baru ini oleh masyarakat adat setempat dianggap bermasalah, karena tidak pernah memikirkan dampak, dan keselamatan masyarakat adat, juga karena aparat TNI dan Brimob dipakai untuk "menghalau" tuntutan masyarakat adat.

 

Kepala suku besar Yerisiam, Simon Petrus Hanebora, dalam laman "Yerisiam News" mengatakan, selain ditugaskan menjaga areal perkebunan, aparat TNI juga diduga membeking pengelolahan kayu, sehingga Pangdam XVII/Cenderawasih berani melakukan kunjungan wilayah tersebut.

 

"Masyarakat saya diterlantarkan oleh pemerintah daerah dan perusahaan. Kami tidak bisa buat apa-apa karena mereka menyewa aparat TNI dan Polri untuk mengamankan investasi mereka. Kami bosan setiap hari berurusan dengan Brimob," kata Petrus. 

 

Kapolres Nabire, AKBP. H.R Situmeang, ketika dikonfirmasi media ini terkait informasi penangkapan dua warga sipil, namun tidak memberikan respon. Beberapa pesan singkat yang dikirim wartawan media ini juga tidak dibalas. 

 

OKTOVIANUS POGAU

Terkini

Populer Minggu Ini:

Indonesia dan AS Teken Pengalihan Utang untuk Lindungi Ekosistem Terumbu Karang

0
“Dengan menghapus utang dan mengalokasikan dananya kembali ke Indonesia, melalui program pengalihan utang untuk perlindungan alam. Kami melakukan langkah konkret untuk melindungi terumbu karang Indonesia yang sangat berharga dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan,” kata Michael Kleine.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.