Kamis 2013-05-23 13:54:45
PAPUAN, Jayapura—Yason Ngelia, Ketua Baadan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Cenderawasih Papua menyesalkan sikap dan tindakan aparat kepolisian daerah Papua yang selalu mencari berbagai alasan untuk tidak memberikan ijin digelarnya aksi demo damai di seluruh tanah Papua.
"Kapolda harus buka ruang demokrasi, tidak pantas terus beralasan untuk menutup ruang demokrasi di tanah Papua," kata Ngelia, saat ditemui wartawan suarapapua.com, Kamis (23/5/2013) di sela-sela aksi mimbar bebas yang digelar di Kampus Uncen Baru, Perumnas III, Jayapura, Papua.
Dikatakan, matinya ruang demokrasi di tanah Papua juga dikarenakan berbagai surat pemberitahuaan yang dilayangkan massa ke pihak Polisi tidak pernah dijawab, dengan alasan akan mengganggu ketertiban umum.
"Ini alasan tidak masuk akal, padahal kami telah menjamin kalau tidak ada masyarakat yang terganggu dengan aktivis kami, sebab digelar di Lingkaran Abepura dengan damai," kata Ngelia.
Menurut Ngelia, sebenarnya Kapolda Papua sendiri telah melanggar UU pemerntah Indonesia, sebab kebebasan berekspresi, menyampaikan pendapat, dan berdemonstrasi secara damai telah diatur dalam aturan tersebut.
Terkai dibungkamnya demokrasi di tanah Papua, National Papua Solidarity (NAPAS) bersama Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) di Jakarta telah melaporkan ke Ombsman RI, (baca: NAPAS Mengadukan Kapolda Papua ke Ombusman RI ) dan juga Kompolnas (baca: NAPAS Adukan Kapolda Papua, Kompolnas Akan ke Papua) untuk segera menindak lanjuti kepemimpinan Kapolda Papua.
ARNOLD BELAU
