ArsipJelang 1 Desember, Komnas HAM Minta TNI/Polri Tahan Diri

Jelang 1 Desember, Komnas HAM Minta TNI/Polri Tahan Diri

Kamis 2012-11-29 15:44:00

PAPUAN, Jayapura — Salah satu anggota Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Decky Natalis Pigay meminta agar aparat TNI/Polri dapat tetap menahan diri menjelang tanggal 1 Desember yang biasanya diperingati sebagai hari kemerdekaan Bangsa Papua.

“Saya bersama ketua Komnas HAM akan berada di Papua untuk memantau situasi keamanan di Papua, termasuk melakukan pertemuaan dengan pihak-pihak terkait, saya meminta aparat TNI/Polri untuk tetap menahan diri,” kata Pigay, Jumat (30/11).

 

Kepada suarapapua.com, Pigay juga mengatakan, setibanya di Papua mereka akan menggelar pertemuaan dengan para tokoh adat, agama, termasuk tokoh pemuda, agar dapat dipastikan perayaan hari kemerdekaan Papua dilakukan dengan cara aman dan damai.

“Kami juga tentu akan bertemu dengan Kapolda Papua Irjen Tito Karnavian, dan juga dengan Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Christian Zebua untuk menanyakan situasi pengamanan jelang 1 Desember,” katanya lagi.

Seperti diketahui, eskalasi kekerasan di tanah Papua memang meningkat menjelang peringatan 1 Desember.

Pada Selasa (27/11) lalu, dikabarkan tiga orang anggota Polisi di Distrik Prime, Lani Jaya, Papua, tewas ditembak Orang Tak Dikenal (OTK) hingga meninggal dunia, salah satu diantara mereka adalah Kapolsek Prime.

Kemudian, rombongan Kapolda Papua Irjen Tito Karnavian, Rabu (28/11) sore sekitar pukul 17.00 WIT dihadang gerombolan bersenjata saat melintas wilayah Indawa atau perbatasan Distrik Makki di Kabupaten Jayawijaya dan Distrik Tiom Kabupaten Lany Jaya, Papua.

Sebelumnya, pada tanggal 21 November 2012, dua orang anggota TNI juga telah diketahui menembak mati seorang pendeta Wanita, Frederika Metlama (38) di Tanah Merah, Boven Digoel.

OKTOVIANUS POGAU

Terkini

Populer Minggu Ini:

Ribuan Data Pencaker Diserahkan, Pemprov PBD Pastikan Kuota OAP 80 Persen

0
“Jadi tidak semua Gubernur bisa menjawab semua itu, karena punya otonomi masing-masing. Kabupaten/Kota punya otonomi begitu juga dengan provinsi juga punya otonomi. Saya hanya bertanggung jawab untuk formasi yang ada di provinsi. Maka ini yang harus dibicarakan supaya apa yang disampaikan ini bisa menjadi perhatian kita untuk kita tindaklanjuti. Dan pastinya dalam Rakor Forkopimda kemarin kita juga sudah bicarakan dan sepakat tentang isu penerimaan ASN ini,” ujarnya.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.