WAKEITEI, SUARAPAPUA.com — Pemerintah kabupaten (Pemkab) Deiyai dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diminta segera turun pantau sekaligus mengambil kebijakan terhadap bencana luapan air Danau Tigi yang terjadi sejak awal bulan lalu.
Desakan ini dikemukakan Domininggus Badii, tokoh intelektual muda Deiyai, beberapa waktu lalu di Wakeitei.
“Dinas PU dan BPBD harus segera atasi bencana alam ini. Jangan tinggal diam,” ujar Domin.
Dari pantauannya selama beberapa pekan, dampak luapan air danau Tigi sangat fatal karena telah menenggelamkan jalan raya termasuk kebun dan rumah warga setempat.
“Selain warga korban bencana alam, semua orang sedang merasakan dampaknya. Begitu air danau meluap, seharusnya ada action. Bukan tunggu sampai kondisinya makin parah. Apalagi kita semua tahu bahwa setiap tahun tepatnya bulan Juni hingga September adalah musim hujan dan air Danau Tigi biasa meluap,” tuturnya.
Domin membeberkan data lapangan, banyak kebun milik warga yang tergenang air di sepanjang Bomou, Wakeitei, Gakokebo, Widimei, Dedoutei, Aiyatei, dan Yipai di distrik Tigi Barat.
“Di Dedoutei, kampung Aiyatei, ada rumah milik warga yang tergenang air. Selain itu, jalan raya yang sudah terendam dalam air adalah Momaikagoo, Ukagoo, dan Pekuyagoo Dedoutei,” rincinya.
Kondisi ini menurut Domin, mesti segera ditangani.
“Selagi musim hujan seperti ini Pemkab Deiyai harus monitoring di lapangan untuk memastikan kondisi daerah. Bukan setelah ada korban baru kaget, seperti kebiasaan selama ini,” ujar Domin.
Desakan sama dikemukakan Yohan Bobii, anak muda dari Kampung Aiyatei, distrik Tigi Barat, yang juga merasakan dampak bencana ini.
Senasib dengan Mikael Weneiti Tekege maupun pengguna kendaraan roda dua, Yohan mengaku tiap hari sangat terganggu tatkala melewati jalan raya keliling Danau Tigi pasca terendam air luapan.
“Wakil rakyat kami di DPRD harus desak pemerintah daerah supaya instansi terkait bisa turun ke lokasi bencana lihat kondisinya dan jalan raya yang terendam itu perlu ditimbun lagi supaya aman,” pintanya.
Meski air luapan sudah berkurang, ia berharap, kegiatan penimbunan harus dikerjakan.
“Karena kalau itu tidak dilakukan, sama saja setiap tahun akan begini terus dan resikonya kita semua rasakan,” kata Yohan.
Terpisah, Beni Douw, warga distrik Tigi Barat, mengatakan, sudah dua bulan lebih berlalu, pihak Pemkab Deiyai belum turun ke lokasi luapan air Danau Tigi.
Tetapi, Beatus Waine, sekretaris BPBD kabupaten Deiyai, saat dikonfirmasi suarapapua.com di Wakeitei, Kamis (17/9/2020) siang, menginformasikan, beberapa waktu lalu satu tim telah memantau langsung kondisi bencana ini.
“Kami sudah pantau dan mendata semua fakta dampak dari peluapan air danau Tigi,” jelasnya.
Dari hasil pendataan itu, Waine menyebutkan, sedikitnya 4.090 orang terdampak bencana alam.
“Saat ini kami sedang menunggu hasil koordinasi untuk menyalurkan bantuan sosial bagi warga yang terdampak. Harapannya, dalam waktu dekat bisa kami realisasikan,” kata Waine.
Diberitakan media ini di edisi sebelumnya, Donatus Ukago, tokoh masyarakat di distrik Tigi Barat, mengabarkan, rumah dan kebun milik warga terendam air luapan Danau Tigi. Tak terkecuali sebagian ruas jalan raya sejak awal Juli lalu.
“Setiap hari selalu hujan terus sejak tiga bulan lalu, jadi air danau ini naik sampai kebun-kebun terendam. Termasuk beberapa rumah juga, hanya belum pastikan jumlahnya dan berapa kerugian dari awal,” jelasnya kepada suarapapua.com, Rabu (26/8/2020) sore.
Beberapa kampung di distrik Tigi Barat yang terkena air luapan antara lain Gakokebo, Widimei, Puduu, Dedoutei, Aiyatei, Yipai, Diyai, Kogemani, dan Meiyepa. Juga di distrik Tigi, terutama Kampung Okomokebo, Kopaakogopa, Wakeitei, Atoudaa, Bomou, dan Oneibo.
“Sasarannya hampir semua perkampungan yang ada di pinggir danau Tigi,” kata Ukago.
Akibat lahan perkebunan terendam dalam air, ia akui, pemilik kebun gagal panen. Beberapa kebun yang dipanen pun hasilnya mengecewakan.
“Tanaman di kebun rusak. Gali petatas juga sudah membusuk karena terkena air,” urainya.
Pewarta: Markus You
