WAMENA, SUARAPAPUA.com — Ronald Kelnea, ketua Fraksi Demokrasi DPRD kabupaten Nduga, menegaskan, jika warga masyarakat Nduga dianggap sebagai bagian dari TPNPB, lebih baik pemerintah mengizinkan untuk suaka politik.
“Selama ini pemerintah Indonesia kalau terus menerus menganggap kami orang Nduga sebagai TPNPB dan bukan bagian dari NKRI, maka kami minta suaka politik ke luar negeri,” ujarnya kepada suarapapua.com di Wamena, Jumat (18/12/2020).
Penegasan ini dikemukakan Kelnea karena kecewa dengan penderitaan masyarakat Nduga yang mengungsi di beberapa kabupaten di pegunungan tengah Papua. Menurutnya, nasip hidup orang Nduga hingga kini sudah tidak jelas karena tidak diperhatikan sejak terjadi kontak senjata antara TPNPB dan TNI pada awal Desember 2018.
Akibatnya sejauh ini banyak pengungsi yang menderita sakit dan meninggal setelah mengungsi. Tidak sedikit juga yang tewas akibat penembakan oleh aparat keamanan Indonesia di wilayah Nduga.
“Semua sudah ikuti situasinya seperti begitu, jadi lebih baik masyarakat pengungsi suaka politik. Karena presiden Jokowi perintahkan militer untuk operasi di Nduga. Seharusnya melihat wilayah kabupaten Nduga ini sebagai bagian utuh dari negara Indonesia,” ujarnya.
Ronald khawatirkan kondisinya bisa memburuk selama tidak ada kebijakan negara mengatasi konflik di Nduga.
“Saya atas nama DPRD kabupaten Nduga bicara demi masyarakat saya, harus pindahkan kami dari sini, kembali ke Nduga. Kalau sudah tidak mampu tangani kami dengan anggapan miring, ya kami keluar suaka saja,” tegasnya.
Ia juga menyinggung hasil pertemuan DPRD bersama almarhum Yairus Gwijangge selaku bupati Nduga dengan presiden Joko Widodo yang meminta agar aparat TNI/Polri segera ditarik dari wilayah Nduga.
“Karena rombongan Egianus Kogeya ini akar persoalannya tuntut merdeka, dan mereka sedang bertumbuh, sehingga mungkin saja mereka tidak akan berhenti walaupun kita akan bicara. Jadi, sebaiknya hentikan semua tindakan aparat di Nduga.”
Ronald berharap, pemerintah pusat harus serius tangani rakyat sipil yang jadi korban pengungsian. Pemerintah diminta bangun komunikasi dengan warga dan penuhi kebutuhan hidup mereka sebagai pengungsi.
“Kami tahu bahwa wilayah teritorial Indonesia adalah dari Sabang sampai Meruke, dan wilayah Nduga adalah salah satu kabupaten di provinsi Papua yang tidak bisa dipisahkan dari negara Indonesia. Tetapi pada kenyataannya hingga saat ini wilayah Nduga dijadikan daerah operasi militer (DOM) atas perintah presiden Joko Widodo. Akibat dari itu, masyarakat sebagai pemilik Ndugama seakan tamu di atas negerinya sendiri,” tuturnya.
Sebelumnya, Pembela HAM di Tanah Papua menyampaikan surat protes kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Republik Indonesia, 26 Oktober 2020). Surat ini terkait operasi militer dan penambahan pasukan bersenjata di wilayah Papua.
Salah satu poin dalam surat terbuka itu, menuntut pemerintah dibawah kepemimpinan Joko Widodo untuk segera menyelesaikan empat akar persoalan Papua yang dirumuskan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam buku “Papua Road Map: Negociating the Past, Improving the Present and Securing the Future” tahun 2008.
Theo Hesegem, Pembela HAM di Tanah Papua, menyatakan, pengiriman pasukan TNI/Polri ke Papua termasuk Nduga untuk melakukan operasi penegakan hukum bukanlah solusi mengatasi persoalan. Sebaliknya, kata dia, justru mengorbankan masyarakat sipil di saat mengejar TPNPB-OPM.
“Saya sebagai berwarga negara Indonesia selalu menanggung rasa malu karena negara kita terus dikritisi oleh negara lain, terkait situasi kemanusiaan di Tanah Papua, yang dianggap tidak peduli dan tidak mampu menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia,” katanya.
Tidak saja rakyat Papua, ia mengaku sedih yang sangat mendalam ketika banyak anggota TNI/Polri yang juga menjadi korban saat berhadapan dengan TPNPB-OPM di Nduga.
Dampak dari masih berlanjutnya perang TPNPB-OPM dengan TNI/Polri, warga masyarakat Nduga dari tempat pengungsian tidak bisa pulang kampung.
Pewarta: Onoy Lokobal
Editor: Markus You
