BeritaMahasiswa Paniai Tuntut Dana TA, Begini Jawaban Bupati Nawipa

Mahasiswa Paniai Tuntut Dana TA, Begini Jawaban Bupati Nawipa

ENAGOTADI, SUARAPAPUA.com — Menuntut kejelasan penyaluran dana tugas akhir (TA) tahun anggaran 2020, ratusan mahasiswa asal kabupaten Paniai dari berbagai kota studi di Indonesia menggelar aksi demonstrasi damai di halaman kantor Bupati Paniai, Senin (11/1/2021) siang.

Saat menyampaikan aspirasi di hadapan Bupati Meki Nawipa, mereka menuntut pemerintah daerah melalui Dinas Sosial dan Kesejahteraan Rakyat segera realisasikan bantuan studi akhir karena hingga kini sebagian mahasiswa semester akhir belum terima.

Elias Gobai, koordinator lapangan, mengaku pada pertengahan tahun lalu data mahasiswa semester akhir yang layak mendapat bantuan TA telah diserahkan ke Dinsos Paniai.

“Waktu itu kami kasih semua data mahasiswa Paniai yang sudah masuk semester akhir. Tetapi sampai saat ini hanya sebagian saja yang dapat. Teman-teman yang sudah dikasih itu juga kesannya pilih muka. Semua keluarganya kepala Dinsos dan Bupati. Terus, mahasiswa lain ini bukan asal Paniai kah? Hari ini kami datang tuntut, segera bayar dana TA,” ujarnya.

Tidak ditransfer melalui rekening bank, mereka menurut Elias, minta direalisakan secara tunai. Dengan dana itu juga akan digunakan untuk biaya transportasi ke kota studi.

Jery Degey dalam orasinya mengungkapkan kekecewaan mahasiswa Paniai di semua kota studi lantaran cukup lama menanti dana studi akhir dikucurkan pemerintah daerah. Termasuk dana pemondokan yang hingga kini menurutnya belum ditransfer.

Baca Juga:  Empat Jurnalis di Nabire Dihadang Hingga Dikeroyok Polisi Saat Liput Aksi Demo

“Bantuan tugas akhir dan pemondokan itu wajib tiap tahun. Untuk tahun 2020 tidak ada realisasinya. Kami harus tunggu sampai kapan?. Hari ini juga harus kasih jawaban pasti,” desak Jery.

Mahasiswa Paniai di berbagai kota studi menurut Degey dan Gobai merasa dibohongi pemerintah daerah. Kewajiban mahasiswa melengkapi data dan mengirim ke instansi terkait sesuai ketentuan yang diminta sudah dipenuhi, tetapi sampai sekarang tidak diketahui alasan belum direalisasikan.

Agar lebih transparan bagi yang telah dibayar, pimpinan aksi minta Dinsos saat tempel nama harus sertakan pula bukti transfer dari bank.

Menurut penjelasan pihak Dinsos, jumlah mahasiswa Paniai di seluruh Indonesia sebanyak 782 orang. Dari jumlah itu, katanya, 739 orang sudah ditransfer dananya dan yang belum 43 orang.

Bupati Meki Nawipa kepada para mahasiswa menjelaskan, sistem keuangan untuk pembayaran semua lini merujuk perubahan peraturan yang artinya tidak bisa diberikan dalam bentuk uang tunai.

“Dulu bisa uang tunai, sekarang sistem sudah berubah. Pada saat pertemuan lalu saya sudah jelaskan hal seperti itu. Pemerintah daerah tetap transfer ke nomor rekening mahasiswa karena sistemnya memang begitu. Dana studi akhir bagi mahasiswa ditangani oleh Dinas Sosial, dan penyalurannya disesuaikan dengan data portal Dikti,” jelasnya.

Baca Juga:  Kronologis Tertembaknya Dua Anak Oleh Peluru Aparat di Sugapa, Intan Jaya

“Dinas Sosial harus pastikan ini semua. Yang jelas, dananya sudah masuk sistem, tidak bisa kasih uang tunai. Jadi, dari Dinas Keuangan dana langsung dikirim ke rekening mahasiswa. Sebentar saya akan telepon kepala Dinas Sosial,” tuturnya sembari menjelaskan, Ronald Kadepa, kepala Dinsos, sementara masih di luar daerah untuk memastikan nama-nama mahasiswa semester akhir.

Khusus untuk rumah kontrakan bagi para mahasiswa Paniai di setiap kota studi, Bupati Nawipa mengatakan, tetap diperhatikan dengan ketentuan perlu dipastikan sertifikat rumah dan bukti transfer ke rekening pemilik rumah.

Hal ini menurutnya tugas Dinsos untuk memastikan legalitasnya.

Terkait realisasi bantuan dana studi akhir, ia menyarankan untuk bisa cek daftar nama mahasiswa yang akan ditempel di kantor Dinas Sosial. Bila ada nama salah atau sudah selesai bisa diprotes. Dan yang masih aktif, tetapi tidak terima, segera laporkan ke bupati atau kepala Dinsos untuk ditinjau kembali.

“Nama mahasiswa yang sudah ditransfer dananya segera ditempel di kantor Dinsos supaya bisa dilihat dan ada rasa puas. Adik-adik mahasiswa bisa pastikan, apakah yang sudah terima dana itu layak atau tidak. Kemudian, yang belum, segera lengkapi kekurangan datanya,” kata Nawipa.

Baca Juga:  Dua Anak Diterjang Peluru, Satu Tewas, Satu Kritis Dalam Konflik di Intan Jaya

Bagi yang merasa masih belum mendapat hak atas bantuan pemerintah daerah, Bupati perintahkan segera kumpulkan copian kartu pengenal mahasiswa (KPM) di Dinsos untuk diverifikasi datanya. Dengan catatan, KPM aktif dan berasa di semester akhir.

Untuk tahun 2021, kata Nawipa, Pemkab Paniai akan perketat dalam realisasi bantuan studi akhir dengan mengefektifkan aplikasi Portal Dikti.

“Kemarin kita sudah coba, dan tahun ini pasti kita transfer dana studi akhir hanya bagi mahasiswa yang terdaftar di Dikti saja,” ujarnya.

Sekadar diketahui, aksi damai ini diawali dari lapangan Karel Gobai Enagotadi. Setelah semua mahasiswa berkumpul dan mengungkapkan pokok pikiran, aksi dilanjutkan ke kantor Bupati Paniai dengan long march sambil berorasi.

Tiba di halaman kantor Bupati, para mahasiswa secara bergantian menyampaikan pendapatnya terkait tidak jelasnya penyaluran dana studi akhir dan dana pemondokan yang dijanjikan akan ditransfer ke rekening mahasiswa di setiap kota studi.

Saat orasi berlangsung, Bupati Nawipa keluar dari ruang kerjanya menemui para mahasiswa di lobi kantor Bupati Paniai. Bupati didampingi Wakil Bupati Oktopianus Gobai, Kapolres Paniai AKBP Naomi Giay dan salah satu kepala bidang pada Dinsos Paniai.

Pewarta: Markus You

Terkini

Populer Minggu Ini:

ULMWP Himbau Rakyat Papua Peringati 1 Mei Dengan Aksi Serentak

0
“ULMWP sebagai wadah koordinatif gerakan rakyat, siap bertanggung jawab penuh atas semua rangkaian aksi yang dilakukan dalam bentuk apa pun di hadapkan kolonialisme Indonesia dan dunia Internasional.”

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.