JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Komunitas Mahasiswa Independen Somatua Intan Jaya (Komisi) meminta aparat Indonesia tidak melakukan tindakan berlebihan kepada rakyat sipil di Intan Jaya. Beberapa aksi kekerasan militer terhadap warga sipil sejak awal perang TPNPB versus TNI/Polri di Intan Jaya seharusnya tidak boleh terjadi.
Ferry Belau, ketua pusat Komisi, mengungkapkan kehadiran negara melalui aparat keamanan wajib memberi warga negara rasa aman, tetapi yang terjadi justru sebaliknya, warga bahkan menjadi korban penembakan hingga aksi berlebihan lainnya.
Hingga kini, menurutnya, militer Indonesia menguasai perkampungan sampai di Sugapa, ibu kota kabupaten Intan Jaya, yang mengakibatkan trauma dan duka berkepanjangan.
“Akibat kehadiran TNI dan Polri sejak tahun 2019 sampai saat ini Intan Jaya menangis karena aparat turun dengan alat lengkap. Mereka datang bukan perang lawan musuhnya, tetapi datang untuk menakuti warga, merampas dan mengambil ternak warga, hasil kebun warga. Makanya hari ini banyak kampung yang kosong, orang-orang mengungsi ke kampung lain dan kota lain,” tuturnya kepada suarapapua.com, Sabtu (23/1/2021) lalu.
Ferry berharap, aparat Indonesia maupun TPNPB memberikan rasa aman kepada rakyat Intan Jaya. Sebab menurutnya warga yang tak salah sering menjadi pelampiasan emosi kedua pihak.
“Rakyat harus dilindungi. Kalau TNI/Polri dan TPNPB kan sama-sama militer, jadi silahkan saja baku kejar, baku tembak,” ujarnya.
Ia juga meminta agar pemerintah bergerak cepat mengamankan rakyat yang tersesat di beberapa kampung yang terus berkonflik.
“DPRD dan Bupati harus turun tangan. Seperti di Hitadipa, kampung Bomba, Sugapa Lama, Ndugusiga, Titigi dan Eknembe itu kami dengar masyarakat sisa yang ada sudah masuk ke hutan-hutan. Ini tugas pemerintah dan DPRD untuk panggil dan antar mereka terus tempatkan di lokasi yang terbuka yang sudah disiapkan pemerintah agar mereka tidak jadi korban dari kedua pihak yang saling serang. Bukan pemerintah dan DPRD duduk diam lipat tangan, dengar tapi pura-pura tidak dengar, lihat tapi macam tidak lihat. Itu salah besar. Coba pemerintah dan DPRD jadi satu baru turun demi kemanusiaan,” tegasnya.
Senada, Aza Mujijau, Sekjen Komisi menyayangkan konflik berdarah yang berawal sejak tahun 2019 hingga kini mengakibatkan warga Intan Jaya tidak tenang hingga memilih mengungsi.
“TNI dan Polri datang untuk lawan TPNPB. Tetapi rupanya aparat Indonesia maunya tembak mati warga sipil, hamba Tuhan. Datang intimidasi rakyat, interogasi rakyat, perkosa, rampas hasil kebun, ternak dan uang rakyat. Seperti itu yang dilakukan di Intan Jaya. Aparat Indonesia dan TPNPB itu militer, pasti punya aturan dan prinsip perang, jadi perang pakai aturan. Jangan rakyat sipil yang korban terus,” ujar Mujijau.
Ia juga menduga pendropan pasukan berlebihan dan kekerasan militer yang terus meningkat di Intan Jaya merupakan skenario penguasa untuk mengamankan lokasi penambangan Blok B Wabu.
“Yang perang di Intan Jaya itu sebenarnya perintah kapitalis global yang ingin kuras kekayaan isi perut Intan Jaya. Kalau bukan itu, TNI/Polri juga manusia bisa mundur ketika mereka terus korban. Jadi, Indonesia segera hentikan wacana pengoperasian Blok B Wabu itu. Karena semua elemen sudah tolak,” tegasnya.
Pewarta: Yanuarius Weya
Editor: Markus You
