JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Sebanyak 32 Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kurang lebih 2456 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Yahukimo yang tidak berkantor akan dikenakan Sanksi.
Ketegasan ini disampaikan Pelaksana Harian PLH Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo, Elai Giban usai pertemuan dengan OPD untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2021 kepada wartawan pada Selasa (2/2/2021) di Dekai, Papua.
“Libur nasional untuk Desember dan cuti tahun baru sudah berakhir, sekarang sudah bulan ke dua. Jika sampai bulan ke tiga ASN bahkan kepala OPD yang tidak masuk kami akan berikan sangsi,” katanya.
Giban menjelaskan, masa libur dan cuti natal sudah berakhir pada tanggal 4 Januari 2021. Sehingga kata dia, ASN dan kepala OPD yang ada di luar daerah Yahukimo harus kembali dan masuk kantor.
“Karena sampai hari ini dari pertemuan tadi, ada sebagian Kepala OPD yang tidak tidak hadir. Kemungkinan ada di luar, maka dalam waktu dekat harus kembali, begitu juga dengan asn,” katanya.
Sangsi tersebut kata Sekda, pemblokiran gaji secara menyeluruh bagi ASN dan kepala OPD yang tidak masuk hingga bulan Maret 2021.
Pewarta: Ardi Bayage
Editor: Arnold Belau
