WAMENA, SUARAPAPUA.com — Masyarakat di kabupaten Jayawijaya patut bersyukur karena pada awal tahun 2021 mendapat quota sebanyak 140 penerima manfaat dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Tinggal Wusono, pelaksana tugas (Plt) sekretaris daerah (Sekda) kabupaten Jayawijaya, menjelaskan, 140 BSPS itu tersebar di delapan distrik.
“Tentu ini satu program yang sangat menggembirakan bagi kita semua di kabupaten Jayawijaya. Kami pemerintah daerah menyambut baik kegiatan BSPS ini,” kata Wusono di Wamena, Rabu (10/3/2021).
“Kami menyampaikan terima kasih kepada bapak Roberth Rouw dan semua pihak yang turut mendukung hadirnya BSPS ini di kabupaten Jayawijaya,” ucapnya.
Menurut Roberth Rouw, anggota DPR RI Dapil Papua, kegiatan BSPS tahun 2021 diperoleh melalui jalur aspirasi masyarakat.
“Untuk kegiatan BSPS yang akan dilaksanakan pada awal tahun ini adalah kegiatan yang quotanya kita peroleh lewat jalur aspirasi masyarakat,” kata politisi Nasdem ini.
Dari 29 kabupaten dan kota di provinsi Papua, kata Roberth, hanya lima kabupaten yang mendapatkan quota BSPS, termasuk kabupaten Jayawijaya dengan jumlah penerima manfaat terbanyak.
Wusono menitipkan harapannya kepada para penerima manfaat BSPS agar dapat dimanfaatkan dengan baik karena bantuan bersifat stimulus, sehingga swadaya penerima bantuan juga dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kualitas rumah tinggal.
“Hari ini kami melaksanakan kegiatan penandatanganan spesimen bagi calon penerima bantuan yang akan dilanjutkan dengan droping bahan bangunan kepada calon penerima manfaat sesuai dengan mekanisme dan tahapan penyelenggaraan kegiatan BSPS,” kata Wusono.
Selain program BSPS yang diperoleh lewat jalur aspirasi melalui Roberth Rouw, kata Wusono, kabupaten Jayawijaya juga kebagian paket perumahan yang diperuntukan bagi PNS sebanyak 18 unit. Berikutnya, 1 blok rumah susun yang masing-masing blok terdiri dari 3 lantai.
Untuk itu, ia berharap dengan adanya BSPS dapat meningkatkan kualitas rumah dan berdampak langsung terhadap kualitas hidup keluarga yang mendiami rumah tersebut.
“Inilah harapan kami, harapan pemerintah daerah, semoga program bagus ini bisa bermanfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah maupun ASN yang bekerja di kabupaten Jayawijaya,” imbuhnya.
Sebelumnya, Faisal Soedarno, kepala balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) wilayah Papua I di Jayapura, mengatakan, program BSPS di provinsi Papua akan dilaksanakan di lima kabupaten sesuai kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Berdasarkan data Balai P2P Wilayah Papua I, kata dia, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) program BSPS tahap pertama provinsi Papua sebanyak 414 unit rumah, antara lain di kabupaten Jayawijaya sebanyak 140 unit, kabupaten Keerom 99 unit, kabupaten Lany Jaya 94 unit, kabupaten Kepulauan Yapen 65 unit, dan 16 unit di kabupaten Jayapura.
Program bedah rumah itu bertujuan membantu masyarakat Papua bisa tinggal di hunian yang layak huni sekaligus menjadi penggerak perputaran ekonomi daerah setempat.
“Untuk melihat kesiapan masyarakat di lapangan dan calon penerima bantuan, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Papua I Satuan Kerja Penyediaan Perumahan provinsi Papua telah melakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan program BSPS,” kata Faisal.
Selain perlunya keterlibatan langsung masyarakat penerima bantuan dalam setiap proses pelaksanaannya baik yang bersifat administrasi maupun teknis, pihaknya akan menerjunkan Tenaga Fasilitator Lapangan.
“Tenaga Fasilitator Lapangan akan mendampingi masyarakat untuk melaksanakan program BSPS ini di lapangan,” imbuh Faisal.
Diketahui, Kementerian PUPR melalui Ditjen Perumahan menyiapkan anggaran Rp11,97 Miliar untuk program BSPS di provinsi Papua. Tak hanya Papua, program ini merata di berbagai provinsi di Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke.
“Tahun 2021 ini, program BSPS pada tahap pertama akan menyasar sekitar 414 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di provinsi Papua,” kata Khalawi Abdul Hamid, direktur jenderal Perumahan Kementerian PUPR.
ABdul menerangkan, BSPS ini upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas rumah warga yang tak layak huni secara swadaya. Pemerintah memberikan stimulan agar penerima manfaat memiliki semangat gotong royong untuk membangun rumahnya agar bisa lebih layak huni, sehat dan nyaman.
Pewarta: Onoy Lokobal
Editor: Markus You
