JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Mahasiswa Yalimo di kota studi Manokwari, provinsi Papua Barat, mendukung sikap masyarakat menolak kehadiran pos TNI di kabupaten Yalimo karena daerah tersebut tak ada konflik dan pos dibangun di kawasan tanah adat.
Penolakan pos TNI disampaikan Ikatan Keluarga Yarema Elelim (IKYE) pada 8 Maret 2021 di distrik Elelim, kabupaten Yalimo. Mahasiswa menyatakan sangat mendukung sikap tersebut.
Edison Wandik, mahasiswa Yalimo di Manokwari, mengatakan, kehadiran TNI maupun Polri sejatinya bertujuan baik, tetapi kenyataan selama ini selalu bikin ulah dan meresahkan warga masyarakat setempat.
“Karena itulah kami mahasiswa mendukung pernyataan penolakan dari IKYE dan beberapa tokoh Agama beserta masyarakat yang telah menolak pembangunan pos TNI di Yalimo,” ujarnya kepada suarapapua.com, Selasa (9/3/2021) dari Manokwari.
Wandik juga mengaku kesal dengan tindakan TNI memilih tanah adat, sementara masyarakat tak berikan izin, bahkan belum ada pelepasan lahan oleh hak waris.
“Kabupaten Yalimo itu masih tanah adat, belum lepas ke pemerintah. Kemarin pos TNI masuk tempati di depan Gereja GKI Moria Pirip Elelim itu wilayah tanah adat. Jadi, TNI juga harus lihat bagaimana mau menempati sebab di sana bukan tanah kosong. Jangan sewenang-wenang, Yalimo ada penjaga hak warisannya,” ujar Edison.
Wandik kemudian mengajak rekan-rekan mahasiswa asal Yalimo di berbagai kota studi harus memberikan dukungan sama untuk menolak pos TNI di kabupaten Yalimo.
“Sudah cukup di dalam kota, tidak layak pos TNI terlalu banyak ketika di daerah tersebut tidak ada masalah. Kan ada Koramil, ada Polres di kabupaten Yalimo,” imbuhnya.
Senada, Jonatan Ilintamon, koordinator Himpunan Mahasiswa Kabupaten Yalimo (HMKY) menegaskan sangat sepakat dengan sikap masyarakat menolak pos TNI dibangun di kabupaten Yalimo.
“Masyarakat semua tidak setuju ada pos TNI itu karena memang masyarakat di Yalimo sudah trauma dengan aparat keamanan.”
Untuk itu, ia minta DPRD kabupaten Yalimo agar jeli melihat persoalan di tengah masyarakat dan menindaklanjuti sikap masyarakat menolak pos TNI.
“Kami desak DPRD Yalimo harus jeli melihat persoalan karena ini hal krusial. Jangan masyarakat jalan sendiri dan adu mulut dengan pihak keamanan yang pada akhirnya bisa terjadi hal-hal tidak baik. Itu kami tidak mau,” ujar Jonatan.
Sebelumnya, penolakan pembangunan pos TNI di depan gerbang Gereja Moria Pirip Elelim ditegaskan warga Yalimo yang tergabung dalam IKYE.
Saul Walianggen, kepala suku Yabema distrik Elelim, membenarkan penolakan tersebut.
Menurutnya, kehadiran militer non organik kiriman Jakarta belum melakukan pendekatan dengan masyarakat adat termasuk melalui lembaga adat.
Informasi yang berkembang, konon pula belum mendapat izin dari pemerintah daerah.
“Masyarakat pada umumnya sudah tolak, karena selama ini di Yalimo tidak pernah ada kekacauan dari pihak manapun. Kami selalu hidup rukun dengan suku-suku pendatang. Itu sudah dari dulu sejak Injil masuk di Apahapsili sampai kami pindah ke Elelim. Masyarakat sangat tidak setuju militer memaksa bangun pos TNI di depan gerbang masuk Gereja,” tuturnya.
Pewarta: Atamus Kepno
Editor: Markus You
