JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Ikatan Pelajar dan Mahasiswa-mahasiswi Nduga se-Indonesia (IPMNI) mengadakan pertemuan online membahas kasus perang saudara (horizontal) yang terjadi sehari setelah pemilihan umum (Pemilu) 2024 di Keneyam, ibu kota kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, sejak 15 Februari 2024 terus berlanjut sampai sekarang.
Dalam rapat daring melalui zoom pada Rabu (27/3/2024), mahasiswa-mahasiswi kabupaten Nduga mengungkapkan tiadanya upaya-upaya pendekatan dari pemerintah daerah baik penjabat bupati Nduga maupun lembaga legislatif untuk mengatasi perang (horizontal).
Laoren Kerebea, salah satu narasumber dalam zoom, menyatakan saat ini sangat dibutuhkan itikad baik pemerintah dalam upaya penyelesaiannya.
“Tolong, bapak Edison Gwijangge sebagai orang nomor satu di kabupaten Nduga segera duduk negosiasi dengan pihak keluarga korban, karena tokoh gereja dan tokoh-tokoh lain yang tergabung sedang melakukan upaya-upaya pendekatan di sana,” ujarnya.
Selain itu, pihak keamanan diminta memainkan kewenangannya untuk menghentikan konflik horizontal tidak berlanjut.
“Kapolres Nduga juga jangan biarkan perang ini terus berlanjut. Segera tangkap dan proses hukum. Kita ini negara hukum, aktor-aktor utama harus ditangkap dan proses hukum,” tegas Laoren.
Kata Kerebea, penjabat gubernur Papua Pegunungan dan Kapolda Papua segera perintahkan penjabat bupati, DPRD dan Kapolres Nduga untuk menangani pertikaian yang menyebabkan salah satu mahasiswa studi akhir meninggal dunia.
Lanjut salah satu peserta zoom, jangan biarkan perang keluarga pangkat anak dan om itu terus berlanjut sampai berimbas ke pihak lain yang sama sekali tidak terlibat bertikai. Jika ada warga dari distrik lain ikut dan malah korban lagi, nantinya agak kesulitan untuk mendamaikan.
Harnamin Gwijangge, ketua DPC kota studi Jayapura, mengimbau seluruh anggota IPMNI yang ada di Keneyam agar tidak terlibat dalam perang keluarga (horizontal), tetapi tetap menahan diri dan melahirkan konsep-konsep yang baik agar pertikaian segera berakhir.
Setidaknya tiga poin pernyataan sikap mengemuka dalam pertemuan online.
Pertama, menuntut kepada penjabat bupati Nduga dan penjabat gubernur provinsi Papua Pegunungan untuk dapat menyelesaikan konflik horizontal yang tidak kunjung selesai sejak pasca Pemilu 2024.
Kedua, menuntut kepada kedua belah pihak agar segera ditindaklanjuti melalui proses jalur hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku di republik maupun hukum adat.
Ketiga, memberitahukan kepada seluruh pelajar dan mahasiswa Nduga dari seluruh kota studi yang ada di daerah agar tidak terlibat dalam perang maupun praktik politik kotor lainnya.
Pernyataan sikap tersebut disampaikan para ketua DPC IPMNI se-Indonesia sebagai penanggung jawab.
Diberitakan sebelumnya, konflik horizontal pecah pasca Pemilu 2024 di Keneyam. Pertikaian terjadi diantara kelompok warga dari distrik Geselema pendukung calon legislatif (Caleg) tingkat kabupaten. []
