Kondisi Obyektif Rakyat Papua dan Praktek Perjuangan

Kondisi  Obyektif Rakyat Papua

Kondisi Obyektif rakyat Papua saat ini berada dalam krisis kemanusiaan, yang dapat mengancam kehidupan rakyat Papua. Tidak hanya kekerasan militer terhadap rakyat  Papua, tetapi lebih dari itu wilayah Papua yang dianggap potensial, tidak luput dari jejaring usaha perkebunan, pertanian, dan pertambangan, penebangan kayu  yang mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sangat parah dan berdampak pada kehidupan masyarakat adat. Rakyat Papua seakan hidup di negeri orang lain dan tidak memiliki hak  sama sekali.

Ekonomi dan Politik Indonesia yang dipengaruhi oleh ideologi Kapitalis, lebih berpihak kepada kepentingan pengusaha dan Penguasa Indonesia. Kebijakan dan praktek pembangunan yang kontradiktif, tidak adil, melanggar HAM terhadap masyarakat asli Papua.

Tetapi, pemerintah Indonesia berharap, masuknya perusahaan, pemekaran, otonomi khusus akan mengurangi kemiskinan rakyat Papua. Tapi herannya, angka kemiskinan di dua provinsi ini tak pernah berkurang, justru ketimpangan sosial ekonomi terus meningkat.

Badan Pusat Statistik Nasional pada 15 Februari 2020 menyebutkan, persentase penduduk miskin terbanyak  adalah Provinsi Papua  Barat 21,20 persen dan Papua 26,80 persen[1]. Wilayah yang kaya raya dengan sumber daya alam menjadi miskin di negerinya  sendiri.

Negara memiliki hak dan otoritas penuh dalam mengontrol dan menentukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Papua tanpa rakyat Papua mengetahui. Kebijakan-kebijakan seperti pemberian ijin kepada perusahaan perkebunan, pertambangan, alih fungsi hutan dan implementasi reforma agraria dilakukan tanpa musyawarah dan kesepakatan dengan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat.

Perampasan lahan dengan cara menipu masyarakat adat Papua dengan janji-janji manis, manipulasi dokumen-dokumen pelepasan tanah, menciptakan konflik antar masyarakat, melibatkan institusi TNI dan Polri melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap masyarakat[2] dan distigma sebagai anti pembangunan, anti pemerintah dan separatis adalah bahan konsumsi tiap hari.

Dalam proses ini, militer ambil bagian untuk memata-matai, mengendalikan, dan  memukul gerakan-gerakan perlawanan spontan rakyat Papua terhadap perusahaan. Militer digunakan untuk melicinkan jalan perusahaan, dimana masyarakat belum mengetahui dan belum produksi, tetapi yang paling menonjol adalah Militer dikerahkan  dalam upaya memagari, rakyat takut dan kosongkan wilayahnya, menciptakan konflik  dan keterpecahan antar masyarakat, saling curigai, sehingga kekuatan rakyat terpecah.

Kondisi-kondisi ini  terjadi hampir seluruh wilayah di Papua yang perusahaan ingin masuk dan ambil sumber daya alam baik pertambangan dan perkebunan. Sebut saja yang paling nampak saat ini adalah Konflik Intan Jaya  untuk kepentingan Blok Wabu, Konflik Nduga untuk kepentingan  Potensi Minyak dan Batubara, Konflik wilayah Freeport, Pulau Biak untuk kepentingan Pembangunan bandara Antariksa di Biak dan  masih sangat banyak dengan potensi konflik dan potensi ancaman terhadap kehidupan rakyat Papua yang cukup besar.

Sementara, kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap masyarakat Papua tak pernah diusut justru semakin meningkat dengan kehadiran militer  dalam jumlah yang cukup banyak di Papua.

Secara Politik, upaya pemekaran Kabupaten/Kota dan Provinsi Papua Tengah[3], Provinsi Papua Selatan,  dan Papua Barat Daya terus digencarkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Upaya Otonomi khusus Jilid II terus dijalankan secara paksa, walaupun organisasi sipil di Papua menolak karena dinilai gagal, dan kepentingan ekonomi dan politik Indonesia di Papua.

Situasi ini membuat rakyat Papua saat ini hidup dalam kegelisahan karena tidak ada keselamatan itu datang, tidak ada harapan hidup, jika masih tetap bersama Indonesia. Rakyat Papua Ingin merdeka, merdeka dengan harapan, kemerdekaan itu akan memutuskan semua mata rantai penindasan itu. 

Praktek perjuangan

Pada dasarnya organisasi persatuan seperti ULMWP atau Pemerintahan sementara, merupakan manivestasi dari organisasi perjuangan Papua Barat. Oleh karena itu, perlu intropeksi kedalam organisasi persatuan ULMWP sendiri, bahwa kondisi obyektif rakyat seperti digambarkan di atas dan praktek-praktek perjuangan saat ini benar-benar sesuai  dengan prinsip organisasi perjuangan atau tidak.

Prinsip organisasi perjuangan yang dimaksud adalah:

1. Organisasi persatuan (ULMWP) lahir dari kesepakatan kolektif rakyat. Oleh sebab itu, tidak bisa bentuk pemerintahan oleh sekelompok elit atau satu dua orang lalu paksa rakyat ikut;
2. Negara  ibarat Mobil, pemerintahan  itu ibarat supir, rakyat itu ibarat penumpang. Negara dibentuk oleh rakyat, supir dipilih dan ditentukan oleh rakyat, sedangkan rakyat adalah penumpang. Oleh karena itu, negara itu menivestasi dari kekuasaan rakyat;
3. Dalam konteks perjuangan, organisasi persatuan merupakan organisasi revolusioner yang harus mampu memimpin seluruh perjuangan yang lahir lewat proses-proses yang demokratis;
4. Struktur dan praktek organisasi persatuan dalam sebuah proses revolusi seharusnya ramping, fleksibel, sistem komando, tapi tetap menyediakan mekanisme yang demokratis untuk menyerap aspirasi dari bawa.

Organisasi atau Pemerintahan revolusioner,  harus mampu menggerakkan semua potensi revolusi yang ada dengan melibatkan seluruh rakyat tertindas di Papua, termasuk rakyat yang di kampung-kampung dan di dusun paling terpencil sekalipun yang mengalami situasi penindasan yang paling real. Tanpa praktek seperti ini, organisasi persatuan ULMWP atau pemerintahan sementara Papua Barat yang dibentuk akan asing bagi rakyat dan tidak mempunyai legitimasi dari rakyat Papua.

Organisasi persatuan atau pemerintahan sementara dalam sebuah situasi revolusioner harus mampu membuat segregasi atau disintegrasi secara politik, sosial, budaya dan ekonomi antara rakyat yang dipimpinnya dengan pemerintahan Indonesia yang sedang berkuasa di Papua Barat. ULMWP atau Pemerintahan sementara harus hadir menjadi alternatif bagi rakyat Papua agar rakyat tidak percaya pada Negara Indonesia dan tidak menggantungkan hidupnya pada pemerintahan Indonesia.

Kondisi saat ini, secara ekonomi dan Politik rakyat Papua masih hidup bergantung pada pemerintah Indonesia. Misalnya, secara ekonomi rakyat Papua masih tergantung pada beras raskin, dana-dana kampung dan bantuan-bantuan lainnya. Secara Politik,  masih terus ikut pemilu.

Kondisinya seperti ini, maka organisasi Persatuan ULMWP atau pemerintahan sementara Papua Barat yang dibentuk hanya sebuah struktur yang tidak efektif membuat segregasi antara rakyat Papua dan pemerintah Indonesia. ULMWP atau pun Pemerintahan sementara sulit mengklaim, bahwa rakyat ada di bawah pengaruh pemerintahannya, jika pemerintahan itu sendiri tidak mampu memimpin secara efektif dan tidak mampu menciptakan segregasi politik, ekonomi, social, dan budaya.

Sinergiskan Kekuatan Perlawanan Rakyat

Ada banyak contoh bagaimana mengsinergiskan kekuatan perlawanan rakyat, misalnya contoh yang paling terdekat adalah bagaimana rakyat Bougainville yang ingin memisahkan diri dari PNG, Dipimpin oleh Organisasi revolusioner,  Bougainville Revolutionari Army (BRA).

Pada saat blockade seluruh wilayah Bougainville dan dan embargo ekonomi, organisasi revolusioner BRA sudah menjalankan pemerintahannya dengan semua potensi dan kekuatan rakyat. Bagaimana revolusi mereka berjalan, yaitu program pembangunan rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, lingkungan, teknologi, produksi pangan local, organisasi perempuan dijalankan secara afektif. Semua energi dan potensi rakyat Bougainville disatukan dalam satu komando dan tersistem menjadi satu kekuatan dibawa kepemimpinan organisasi revolusioner, BRA.

Rakyat Bougainville dibawa dipimpin oleh organisasi revolusionernya buktikan kepada pemerintahan PNG dan dunia bahwa pemerintahan Bougaiville yang akan dibentuk mampu menjalankan pemerintahannya dan semua energi  dan kekuatan rakyat disatukan.

ULMWP sebagai organisasi persatuan Rakyat Papua Barat atau pun pemerintahan sementara, seharusnya sudah menjalankan dua program utama, yakni program memotong mata rantai penindasan dan program pembangunan rakyat.

Program memutuskan mata rantai penindasan adalah program yang mengarah untuk memutuskan semua mata-rantai penindasan. Program ini memiliki sasaran tembak, yaitu kapitalisme  serta militerisme di Papua Barat yang sangat dirasakan oleh Rakyat Papua setiap hari.  Tutup Freeport lawan semua bentuk Investasi di Papua, boikot pemilu,  bubarkan koda, kodim, babinsa, tolak Otonomi khusus dan pemekaran adalah bagian dari program memutuskan mata rantai penindasan, harus menjadi program kerja utama dari organisasi persatuan ULMWP atau Pemerintahan sementara.

Kedua,  Program yang mengarah untuk membuat rakyat dapat kembali bisa berproduksi, agar dapat memenuhi kebutuhan hidup rakyat demi keberlangsungan hidup. Ini disebut sebagai program pembangunan rakyat (people building), yakni bangun Korparasi rakyat, perkebunan, pendidikan rakyat, pembangunan pasar bagi mama-mama, dan sebagainya. Pembangunan ekonomi rakyat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Prinsip dasarnya adalah untuk mengembangkan kemampuan rakyat secara mandiri dalam berusaha mencapai peningkatan kesejahteraan.

Diantara berbagai program turunan dari kedua program itu, strategi dan taktik pun harus dirumuskan bersama dan secara tepat. Misalnya, bagaimana menaikkan posisi tawar pemerintahan revolusioner rakyat Papua terhadap pemerintahan kolonialis Indonesia.

Lobi-lobi internasional sangat penting, tetapi bukan program utama, sebab ULMWP atau pemerintahan sementara mampu menjalankan dua program utama ini secara benar, mampu memimpin rakyat secara ideologi, politik, dan  organisasi, kemudian akhirnya mampu menciptakan segregasi, dukungan internasional akan datang sendirinya.

Pemerintahan Revolusioner dalam hal ini ULMWP atau pemerintahan Sementara mampu membuat rakyat mengerti  dan sadar akan teori-teori revolusioner, sadar tentang ideologi, politik, organisasi yang dijalankan organisasi dan pemerintahan, agar rakyat Papua benar-benar sadar tentang program-strategi-taktik dan tujuan perjuangan itu sendiri.

Rakyat  harus dilibatkan dalam setiap keputusan tentang program dan strategi dan yang digariskan organisasi yaitu organisasi persatuan atau pun pemerintahan sementara yang dibangun.  Sehingga praktek-praktek perjuangan benar-benar mewujudkan  dan Pembebasan Nasional Rakyat Papua Barat yang benar-benar menjawab  Kondisi Obyektif Rakyat Papua. (*)

Tim Riset Suara Papua

Sumber:

1. https://www.bps.go.id/website/materi_ind/materiBrsInd-20210215114827.pdf
2. https://suarapapua.com/2021/02/04/masyarakat-adat-dalam-bayangan-perampasan-lahan-papua/
3. https://suarapapua.com/2021/03/30/pemprov-papua-setujui-rencana-pemekaran-provinsi-papua-tengah/