BeritaKadin Pusat Harus Hargai SK Karateker Gubernur Papua, Ini Alasannya

Kadin Pusat Harus Hargai SK Karateker Gubernur Papua, Ini Alasannya

PANIAI, SUARAPAPUA.com — Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) pusat diminta segera cabut kembali surat keputusan (SK) karateker Kadin Papua dan menghargai SK karateker gubernur Papua.

Pernyataan ini dikemukakan Allo Yeimo, ketua Forum Pemerhati Ekonomi Papua (FPEP), yang menilai ketua karateker Kadin Papua versi SK karateker pusat telah banyak ambil dan buat kebijakan tanpa mengacu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Kadin.

“Dia sewenang-wenang tanpa lihat aturan main organisasi sesuai dalam AD/ART telah buat banyak pelanggan melampaui batas tugasnya,” ujar Allo melalui telepon seluler dari Jayapura, Sabtu (15/5/2021).

Satu tindakan paling krusial yang dilakukan, sebut Allo, memberhentikan 14 ketua Kadin kabupaten dan kemudian melantik 14 orang pilihannya menjadi ketua baru secara definitif.

“Ini kan tidak bisa, karateker melantik ketua definitif. Organisasi mana yang bolehkan aturan itu? Terus, dia juga buka pendaftaran bakal calon Kadin Papua di hari libur lebaran, ini ada apa? Ada kepentingan apa? Apalagi buka dan tutup pendaftaran persis dengan libur cuti bersama. Tanggal 12 cuti mulai, pendaftaran juga dibuka. Kemudian tanggal 18 cuti selesai, pendaftaran akan ditutup juga. Ini benar-benar aneh,” bebernya.

Baca Juga:  Siswa SMKN 1 Paniai Lulus Dengan Nilai Memuaskan, Kepsek: Kami Bangga

Allo menilai ketua versi Kadin pusat melakukan kampanye terbuka dan terang-terangan mendukung salah satu kandidat.

“Dia sudah jalankan tugas tidak sesuai aturan. Kami minta Kadin pusat segera cabut SK-nya dan lakukan klarifikasi,” ujarnya.

Apalagi ketua karateker tersebut tak pernah menjadi anggota Kadin di Papua. Kadin pusat diminta menghargai SK karateker untuk Kadin Papua yang dikeluarkan gubernur Papua sebagai bukti implementasi Undang-Undang Otsus di Tanah Papua.

“Undang-Undang Otsus masih jalan, belum berakhir. Kadin pusat harus hargai orang Papua. Tidak boleh sepelekan, orang Papua juga bisa. Kami minta Kadin pusat sahkan segera SK karateker yang dikeluarkan oleh bapak gubernur Papua,” ujarnya lagi.

Baca Juga:  Generasi Muda Anim Ha Perlu Membangun Pemahaman Dampak Investasi

Yeimo mengaku hal-hal penting termasuk tuntutan telah disampaikan kepada yang bersangkutan agar turun dari jabatan dan kepada para anggota DPRP jalur pengangkatan supaya teruskan ke Kadin pusat melalui aksi demo Selasa (11/5/2021) di kedua kantor tersebut.

“Jika tidak direspons, aksi kedua kami akan turun dalam jumlah massa lebih besar. Kami harap Kadin pusat merespons tuntutan kami ini sebelum Musprov 2021 Kadin Papua digelar. Dan untuk ketua Kadin Papua definitif nanti harus orang Papua yang jabat. Kami tolak semua cara-cara yang sedang diseting terang-terangan untuk dorong orang pendatang jadi ketua Kadin Papua di Papua,” tegasnya.

Terpisah, John NR Gobai, anggota DPRP jalur pengangkatan Otsus, juga mengungkapkan adanya tindakan ketua karateker Kadin Papua melakukan beberapa kejanggalan yang bisa dikategorikan pelanggaran yang mestinya tak boleh dilakukan.

Baca Juga:  Simamora: Penting Mengajar Anak, Tetapi Juga Pembentukan Karakter

Gobai juga minta Kadin pusat segera cabut SK-nya.

“Seorang karateker tugasnya melakukan persiapan-persiapan untuk musyawarah. Tidak bisa lebih dari itu. Tetapi Kadin Papua tidak, dia sudah melampaui. Saya minta Kadin pusat segera melihat persoalan ini, bila perlu cabut SK-nya,” ujarnya kepada suarapapua.com, Sabtu (15/5/2021).

Menurut John, Kadin pusat mesti menghargai SK karateker yang diterbitkan gubernur Papua.

“Ketua Kadin Papua definitif harus dijabat oleh orang asli Papua yang mudah, enerjik dan punya rekam jejak pengalaman yang mumpuni di bidang ekonomi,” lanjutnya.

Gobai beralasan, hanya orang Papua yang kenal potensi di Tanah Papua dan bagaimana itu dikembangkan dengan baik supaya manfaatnya tepat sasaran sampai ke masyarakat akar rumput.

Pewarta: Stevanus Yogi
Editor: Markus You

Terkini

Populer Minggu Ini:

Pemkab Tambrauw Bersama Masyarakat Terima Satgas 762 di Fef

0
“Ini merupakan buntut dari penyelesaian masalah di tahun 2021 yang tidak diselesaikan dengan baik. Pertama, mereka minta dua oknum pelaku yang dilaporkan di POM sudah sampai man. Kedua, ganti rugi dari tempat tinggal di bawah ini, status tanah apakah sudah hibah milik pemerintah atau masih milik masyarakat, makanya mereka palang,” bebernya.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.