BeritaMahasiswa Desak Bupati Tambrauw Copot Dua Kepala Dinas

Mahasiswa Desak Bupati Tambrauw Copot Dua Kepala Dinas

SORONG, SUARAPAPUA.com — Berang dengan kebijakan tanpa dasar hukum, mahasiswa asal kabupaten Tambrauw mendesak bupati segera mencopot jabatan kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) serta kepala Badan Kepagawaian Daerah (BKD) Tambrauw.

Yoseph L Syufi, mahasiswa asal Tambrauw menyampaikan desakan itu saat melakukan orasi bersama pencari kerja (Pencaker) lain di kantor Diklat Kota Sorong, Rabu (16/6/2021).

“Pencari kerja dari luar kabupaten Tambrauw masuk dengan leluasa, bahkan dengan mudah mereka dapat KTP Tambrauw. Ini satu peluang besar bagi mereka merebut posisinya masyarakat Tambrauw mendapat pekerjaan,” ujar Yoseph.

Baca Juga:  Freeport Indonesia Dukung Asosiasi Wartawan Papua Gelar Pelatihan Pengelolaan Media

Mahasiswa UMS ini mengungkapkan, semakin banyak pencaker luar datang ke kabupaten Tambrauw sejak seleksi CPNS formasi 2018 mulai dibuka tahun 2019. Sementara pihak Dukcapil Tambrauw dengan leluasa menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi.

“Kepala BKD gagal mengakomodir orang Tambrauw dalam tes CPNS. Dan situasi hari ini membuktikan bahwa pemerintah sedang menutup ruang bagi orang Papua lebih khususnya orang asli Tambrauw untuk bersaing dalam pemerintahan,” tuturnya.

Baca Juga:  Media Sangat Penting, Beginilah Tembakan Pertama Asosiasi Wartawan Papua

Kehadiran kabupaten Tambrauw menurut Yosep karena murni suara rakyat, bukan dimekarkan seenaknya oleh pemerintah. Ia menilai situasi hari ini justru pemerintah daerah sedang menutup ruang bagi orang Tambrauw.

Solusinya, ujar Yosep, bupati Tambrauw segera copot jabatan dua oknum kepala dinas tersebut.

”Bupati segara ganti kepala dinas Dukcapil dan BKD karena ulah merekalah hari ini masyarakat Tambrauw dianaktirikan di atas negeri sendiri. Segera ganti supaya permasalahan ini tidak terjadi di kemudian hari lagi. Jika tidak tanggapi tuntutan ini, kami akan memblokade aktivitas perkantoran di Tambrauw,” tegas Syufi.

Baca Juga:  Freeport Indonesia Bangun Jembatan Hubungkan Kampung Banti 2 dan Banti 1

Herman Syufi, koordinator pencaker asli Tambrauw wilayah Sorong menyatakan akan menempuh jalur hukum jika aspirasi tersebut tidak direspons pemerintah daerah.

“Kami terima jika hasilnya direvisi. Kalau tidak, maka kami akan tetap tolak. Kami dari forum pencari kerja akan selalu mengawal aspirasi ini. Jalur lain pasti kami tempuh jika aspirasi ini tidak dijawab,” ujar Herman.

Pewarta: Reiner Brabar
Editor: Markus You

Terkini

Populer Minggu Ini:

Aksi Hari Aneksasi di Manokwari Dihadang Aparat, Pernyataan Dibacakan di Jalan

0
“Pukul 11. 04 WP pihak keamanan hadirkan pihak DPR PB. Pukul 12. 05 WP, massa aksi kami arahkan untuk menyampaikan orasi politik dari masing-masing organisasi. Akhir dari orasi politik membacakan pernyataan sikap.”

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.