NABIRE, SUARAPAPUA.com — Enam puluh tahun yang lalu, pada 1 Desember 1961, bendera nasional Papua Barat, Bintang Kejora, dikibarkan untuk pertama kalinya di tanah Papua Barat. Bendera tersebut mewakili impian orang Papua untuk Papua Barat Merdeka.
Sejak bendera pertama kali dikibarkan 60 tahun yang lalu, orang-orang Papua Barat terus-menerus ditolak hak fundamentalnya untuk menentukan nasib sendiri.
Banyak orang Papua Barat telah berkomitmen untuk pertempuran yang belum selesai untuk penentuan nasib sendiri dengan berbagai tindakan, termasuk pengibaran bendera Bintang Kejora.
Sejak pengambilalihan Indonesia atas Papua Barat, pemerintah Indonesia telah menganggap pengibaran bendera Bintang Kejora sebagai ilegal, dan siapa pun yang melakukannya berisiko dipenjara dan dihukum oleh pihak berwenang.
Meskipun terus-menerus diganggu, orang-orang Papua Barat mempertahankan praktik tahunan pengibaran bendera Bintang Kejora pada 1 Desember.
Tidak lama setelah bendera Bintang Kejora pertama kali dikibarkan pada tahun 1961, mimpi orang Papua tentang Papua Barat Merdeka dihancurkan oleh Perjanjian New York tahun 1962.
Kesepakatan penyerahan kekuasaan West Papua kepada Indonesia dari pemerintah kolonial Belanda merupakan bagian dari rencana Perang Dingin AS untuk menjauhkan Indonesia dari pengaruh Uni Soviet.
Penting untuk dicatat bahwa perjanjian tersebut ditandatangani oleh Belanda dan Indonesia di bawah pengawasan Amerika Serikat dan tidak ada perwakilan dari masyarakat asli Papua yang terlibat.
Pada tahun 1969, “Tindakan Pilihan Bebas” menjadi “Tindakan Tanpa Pilihan”, dengan 1025 “perwakilan” dipilih sendiri oleh militer untuk memilih dalam “referendum” yang diadakan di bawah todongan senjata kediktatoran Suharto, yang secara resmi mencaplok Papua Barat ke Indonesia.
Aneksasi dan kolonisasi West Papua adalah hasil dari campur tangan imperialis untuk menjaga kepentingan modal internasional di wilayah yang kaya sumber daya.
Sejak aneksasi Indonesia atas West Papua, diperkirakan 500.000 orang Papua telah dibantai dalam pencarian mereka untuk pemerintahan sendiri oleh militer Indonesia yang menindas.
Orang-orang Papua Barat telah mengalami dekade penaklukan kekerasan dan masyarakat berbasis rasa takut.
Militer dan polisi Indonesia secara sistematis menekan orang Papua dengan menghasut sentimen rasial. Papua Barat memiliki sejarah panjang penyiksaan, pembunuhan di luar proses hukum, dan relokasi paksa.
Pada tahun 2019, gelombang demonstrasi besar meletus di Papua Barat sebagai reaksi terhadap polisi dan serangan massa sayap kanan rasis terhadap mahasiswa Papua. Namun, hal itu disambut dengan gelombang represi brutal lainnya dari pihak berwenang.
Sejak tahun 1960-an, pemerintah Indonesia telah bertindak sebagai pelindung kepentingan modal asing di Papua Barat. Freeport-McMoRan, sebuah perusahaan pertambangan raksasa AS, menandatangani perjanjian dengan pemerintah Indonesia pada tahun 1967 untuk menambang emas dan tembaga di Papua Barat.
Industri ekstraktif di wilayah yang kaya sumber daya, yang didukung oleh kekuatan militer dan imperialis Indonesia yang represif, tidak menguntungkan masyarakat adat di Papua Barat dan telah meninggalkan bekas luka abadi pada mereka sebagai akibat dari pencurian tanah terus menerus dan pembersihan etnis yang sistematis.
Banyak orang Papua dan Indonesia yang mendukung perjuangan Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri telah menjadi sasaran penangkapan, penahanan, dan penuntutan sewenang-wenang di bawah undang-undang yang menindas Indonesia selama bertahun-tahun.
Menurut laporan Papuans Behind Bars, 2021, 418 orang ditangkap selama periode satu tahun dari Oktober 2020 hingga September 2021, dengan sebanyak 106 orang masih ditahan, yang sebagian besar telah didakwa makar oleh otoritas Indonesia.
Meskipun hidup dalam keadaan yang menindas, rakyat Papua mengumpulkan 1,8 juta tanda tangan untuk petisi yang menyerukan referendum kemerdekaan, yang mereka sampaikan kepada Komite Khusus PBB untuk Dekolonisasi pada tahun 2017 dan kepada Kantor Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 2019.
Walau demikian, pemerintah Indonesia sebagian besar menolak permintaan rakyat Papua untuk referendum yang sah terpisah dari “Act of No Choice” 1969.
Pada peringatan 60 tahun pengibaran bendera Bintang Kejora yang bersejarah ini, kami ingin menegaskan kembali dukungan kami untuk perjuangan penentuan nasib sendiri rakyat West Papua.
Kami Parati Sosialis Papua mendesak pemerintah Indonesia untuk:
- Mengakui dan menghormati hak penentuan nasib sendiri rakyat West Papua, termasuk mengadakan referendum untuk memutuskan masa depan West Papua;
- Hentikan represi terhadap rakyat West Papua yang menyuarakan tuntutan penentuan nasib sendiri, termasuk mereka yang mengibarkan bendera Bintang Kejora;
- Membebaskan semua tahanan politik dari Papua Barat dan mereka yang mendukung perjuangan penentuan nasib sendiri Papua;
- Melindungi hak atas kebebasan informasi, kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat dan kebebasan berpikir bagi masyarakat Papua;
- Meningkatkan taraf hidup masyarakat Papua Barat dengan meningkatkan perlindungan sosial;
- Akhiri rasisme terhadap rakyat West Papua.
Kami juga menolak segala bentuk campur tangan imperialis dalam proses penentuan nasib sendiri bagi rakyat West Papua.
Kami menyerukan kepada orang-orang di seluruh dunia untuk memperkuat solidaritas kami dengan perjuangan rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri.
Pewarta: Yance Agapa
