SORONG, SUARAPAPUA.com — Solidaritas Rakyat Anti Militerisme dan Peduli HAM di Tanah Papua menggelar aksi mimbar bebas di Lampu Merah Remu, kota Sorong, Papua Barat Daya, Kamis (4/4/2024).
Aksi solidaritas bertajuk “Hentikan Operasi Militer Ilegal di Papua, Praktek Penyiksaan Terhadap Rakyat Sipil Papua, Tangkap dan Adili Pelaku” itu dilakukan terkait dengan rentetan peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi sejak Januari hingga Maret 2024.
Melfin Kareth, koordinator aksi menyatakan, aksi damai yang diadakan hari ini bertujuan menyikapi kasus penyiksaan oleh oknum prajurit TNI dari Satgas Yonif Raider 300/Brajawijaya Kodam Siliwangi terhadap masyarakat sipil di kabupaten Puncak yang viral di media sosial.
“Penyiksaan terhadap warga sipil di Puncak itu pelanggaran HAM. Kami bersama kawan-kawan Solidaritas Rakyat Anti Militerisme dan Peduli HAM Tanah Papua akan terus kawal kasus ini,” ujar Melfin.
Konflik berkepanjangan antara TNI/Polri dan TPNPB mengakibatkan warga sipil yang menjadi korban. Kasus terakhir, tiga orang ditangkap dan siksa anggota TNI dari Satgas 300/Brajawijaya, hingga satu diantaranya telah meninggal dunia.
“Warga sipil selalu menjadi korban karena dianggap mendukung TPNPB. Semua ini terjadi karena TNI dan Polri tidak berhasil dapat TPNPB, makanya masyarakat yang selalu ditangkap dan siksa dengan tuduhan sebagai anggota TPNPB. Satu dari tiga orang yang disiksa itu sudah meninggal dunia,” tuturnya.
Ditegaskan, Solidaritas Rakyat Anti Militerisme dan Peduli HAM di Tanah Papua tidak akan berhenti melakukan aksi demonstrasi hingga para pelaku diadili dan dihukum seberat-beratnya.
“Kami tetap akan mengawal kasus ini. Aksi akan terus kami lakukan dengan massa yang lebih besar lagi,” tegas Kareth.
Sementara itu, Apey Tarami, salah satu massa aksi dalam orasinya mendesak Presiden Joko Widodo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto agar segera mencopot Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Izak Pangemanan.
“Oknum TNI dari Satgas 300 Brajawijaya yang melakukan penyiksaan harus dipecat dan dihukum sesuai hukum yang berlaku. Jabatan Pangdam Cenderawasih juga harus dicopot,” tegasnya.
Supremasi hukum harus ditegakan kepada siapapun pelakunya. Hanya dengan begitu, masyarakat Papua terutama keluarga korban merasakan keadilan, meski harus kehilangan nyawa.
Apey juga menyinggung penderitaan masyarakat Papua selama puluhan tahun. Tragisnya nasib orang Papua dalam hampir semua aspek kehidupan, seperti tiada masa depan bersama Indonesia. Karenanya, ia tegaskan, hanya dengan kemerdekaan, berbagai persoalan yang terjadi di Tanah Papua bisa diselesaikan.
“Soal perampasan tanah adat, pencurian kekayaan alam, intimidasi, penangkapan, penyiksaan hingga pembunuhan yang terus terjadi di Tanah Papua selama puluhan tahun sejak 1961 akan berakhir kalau Papua merdeka, talepas dari negara kolonial Indonesia,” ujar Tarami.
Dalam aksi damai tersebut, diserukan kepada pemerintah pusat dan daerah agar segera hentikan ekspansi sumberdaya daya alam (SDA), segera tutup PT Freeport Indonesia dan LNG Tangguh, serta batalkan proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, juga semua perusahaan yang mengancam kehidupan orang Papua. []
