PANIAI, SUARAPAPUA.com — Tiga tuntutan tolak pemekaran daerah otonom baru (DOB), cabut program otonomi khusus (Otsus) dan segera tuntaskan pelanggaran HAM di Tanah Papua, oleh rakyat Papua kepada negara Indonesia terus disuarakan di seantero daerah dalam maupun luar Papua melalui aksi demonstrasi damai secara beruntun dalam beberapa minggu terakhir ini.
Giliran pelajar dan mahasiswa Papua di kabupaten Jember, Jawa Timur, yang menamakan Front Pelajar dan Mahasiswa Papua Jember (Fropemapje) turun aksi demonstrasi menyampaikan tiga tuntutan tersebut, Sabtu (19/3/2022). Aksi dilakukan di depan kampus Universitas Jember, Jawa Timur.
Rakyat Papua telah dengan tegas menolak wacana pemekaran di Papua dan Papua Barat, sehingga mahasiswa menyatakan negara jangan paksakan lagi wacana tersebut. Fropemapje menilai pemekaran seperti Otsus yang telah gagal, tidak akan pernah mensejahterakan rakyat Papua.
Dibeberkan dalam aksi damai, nilai-nilai Otsus yang diamanatkan yakni penghormatan, perlindungan serta pemberdayaan masyarakat, selama 20 tahun diberlakukan tak pernah dirasakan orang Papua.
“Selama Otsus diberlakukan, orang Papua semakin termarjinal dan menjadi minoritas di atas tanah airnya sendiri. Dan pemekaran ini juga sama. Justru akan mendorong orang luar datang penuhi seluruh Papua dalam jumlah yang lebih besar dibanding masa Otsus jilid satu,” ujar Maner Kay, koordinator lapangan aksi Fropemapje.
Terbukti, kata Maner, seperti pemekaran provinsi Papua Barat, setelah terbentuk tidak mampu mensejahterakan rakyat Papua. Justru meningkat angka kemiskinan orang Papua, terjadi marjinalisasi OAP dan pelanggaran HAM.
“Dari fakta yang ada itu kami nyatakan di depan publik bahwa Otsus di Tanah Papua telah gagal. Apalagi wacana pemekaran provinsi. Kami orang Papua melihat dua hal ini adalah satu paket peluang bagi penguasa dan investor, yang justru akan menciptakan kebijakan politik pembangunan yang tidak pro terhadap rakyat Papua,” tegasnya.
Fropemapje menilai pembentukan DOB hanya akan memberi peluang besar bagi pemerintah mengirim pasukan militer organik dan non organik (TNI/Polri) dalam jumlah besar. Selain itu, mulai memperluas basis militer dengan mendirikan Kodam, Korem, Kodim, Koramil, untuk menguasai sektor ekonomi dan mengamankan pembangunan perusahaan-perusahaan besar milik orang asing.
“Hal itu akan semakin kencang dan menjadi target utama ketika dimekarkan. Nantinya akan menambah banyak kasus pelanggaran HAM yang belum satupun diselesaikan tuntas secara komprehensif di meja pengadilan oleh pemerintah Indonesia dari sejak tahun 1961 sampai saat ini,” ujarnya.
Bertambahnya Polda, Kodam, Batalyon dan perluasan pos-pos militer menyusul hadirnya DOB dianggap sebagai terminal pemusnahan ras Melanesia di Tanah Papua.
“Pengiriman militer dalam jumlah banyak dan penambahan pos-pos militer itu semua akan sejalan dengan berbagai kekerasan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap orang Papua,” sambungnya.
Ia mencontohkan fakta sekarang sekitar 67 ribu warga sipil di Nduga, Intan Jaya, Kiwirok- Oksibil, Yahukimo, Puncak Jaya, Maybrat, dan Puncak Papua, yang mengungsi akibat pengiriman militer hingga operasi militer melalui aparat TNI dan Polri.
Yeris Karoba, penanggung jawab aksi Fropemapje, menilai pemekaran juga merupakan instrumen politik pecah belah sesama orang asli Papua untuk menimbulkan diskriminasi rasial antara sesama rakyat Papua.
“Upaya pemerintah Indonesia untuk mau menghancurkan eksistensi rakyat Papua sekaligus menguras semua kekayaan alam di Tanah Papua,” tukasnya.
Yeris menyatakan dengan adanya pemekaran akan menambah benih-benih penderitaan, kemiskinan, kelaparan dan pembodohan hingga menjadi jurang peralihan dalam badai tsunami kemanusiaan.
“Kami mahasiswa bersama rakyat Papua tetap tolak pemekaran provinsi dan kabupaten kota di seluruh Tanah Papua” ujarnya dengan tegas.
Pewarta: Stevanus Yogi
