SORONG, SUARAPAPUA.com — Para pemuda dari tujuh suku di kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, meminta pihak Kepolisian Resort Teluk Bintuni untuk merekomendasikan permasalahan antara Petrus Kasihiw, bupati Teluk Bintuni dan Pius Nafurbenan (PN) tokoh masyarakat agar diselesaikan secara adat.
Roy Masyewi, tokoh pemuda dari suku Wamesa, dalam siaran pers yang terima suarapapua.com, Rabu (6/4/2022), menyatakan, setelah mendapat data kronologi kejadian, PN menyampaikan kritikan pada saat berkumpul di rumah adat, sehingga penyelesaiannya harus dikembalikan untuk diselesaikan oleh lembaga adat.
“Kepolisian harus mempertimbangkan secara baik masalah ini dan merekomendasikan untuk diselesaikan di lembaga adat, karena masalah ini terjadi di kantor Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Tujuh Suku,” ujar Roy.
Laporan polisi terhadap PN terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik bupati Teluk Bintuni, Roy mempertanyakan eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di kabupaten Teluk Bintuni.
“LBH itu untuk siapa? Melayani masyarakat atau pejabat negara? Dalam forum yang digelar MRP itu banyak mama-mama mengeluh dan menyampaikan hal yang sama terkait kondisi di kabupaten Teluk Bintuni seperti juga disampaikan oleh bapak Pius Nafurbenan,” jelasnya
Senada, Anselmus Kofiaga, perwakilan pemuda Irarutu, menyatakan, tidak ada persoalan menyangkut hukum dengan pernyataan dari PN yang bermaksud menyampaikan aspirasi rakyat setempat.
“Namanya aspirasi, intinya bahwa yang punya aspirasi adalah masyarakat, jadi pemerintah setidaknya harus menerima dengan tenang. Saya lihat video yang tersebar itu hanya sebagian kecil yang diambil, tidak secara keseluruhan. Tetapi kami tetap tuntut nama baik dari Suku Irarutu dan kami selesaikan dari rumah adat,” ujar Anselmus.
“Masalah ini harus diselesaikan secara adat,” tegasnya.
Sementara itu, Sulfianto dari Perkumpulan Panah Papua mengungkapkan, dengan melihat sepak terjang Pius Nafurbenan bahwa komentarnya itu hal yang lumrah dan wajar sesuai kondisi sesungguhnya.
“Bapak Pius bicara berdasarkan pengalaman sebagai tokoh masyarakat adat dan tokoh yang ikut menjaga kabupaten Teluk Bintuni menjadi lebih baik. Banyak jasa beliau terhadap kabupaten ini selama puluhan tahun sejak mengabdi sebagai guru bantu di Warganusa, distrik Kaitaro hingga sekarang,” kata Sulfianto.
Setelah diangkat menjadi PNS, Pius Nafurbenan dipercayakan sebagai kepala sekolah di distrik Babo. Jabatan ini ia emban selama 20 tahun. Baru tahun 2003 dimutasikan ke kantor Dinas Pendidikan kabupaten Teluk Bintuni.
Ia juga pernah menjabat sebagai anggota DPRD Teluk Bintuni penggantian antar waktu.
“Kita lihat kondisi Teluk Bintuni sedang tidak baik-baik saja, sehingga bapak Pius melakukan kritik kepada kepala daerah untuk kebaikan bersama yaitu membangun Teluk Bintuni yang lebih baik lagi,” imbuh Sulfianto.
Sebelumnya, bupati Teluk Bintuni melalui kuasa hukumnya advokat Yohanes Akwan dan Rahmat Taufik melaporkan Pius Nafurbenan (PN), salah satu tokoh masyarakat, ke Kepolisian Resort Teluk Bintuni pada Selasa (5/4/2022) siang, pasca mengkritik bupati Teluk Bintuni saat pertemuan dengan Majelis Rakyat Papua (MRP) di kantor LMA Tujuh Suku kabupaten Teluk Bintuni, Sabtu (2/4/2022).
Pengaduannya tercatat dalam laporan polisi dengan nomor LP/B/49/III/2022/SPKT/Res Teluk Bintuni/Papua Barat.
Pewarta: Reiner Brabar
Editor: Markus You
