JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Kepala Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet menyatakan, pertemuan dengan Presiden China dan pejabat senior lainnya sangat berharga.
“Pertemuan dengan Presiden Xi dan pejabat senior sangat berharga untuk membahas secara langsung masalah dan masalah hak asasi manusia di China dan global. Agar pembangunan, perdamaian dan keamanan berkelanjutan: hak asasi manusia, keadilan, inklusi semua tanpa kecuali harus menjadi inti,” tukas Bachelet dalam twitnya, Rabu 25 Mei 2022.
Kunjungan pejabat tinggi HAM PBB Michelle Bachelet ke China merupakan kesempatan terbia sejak tahun 2005. Dalam kunjungan itu merupakan kesampatan berharga guna menyoroti masalah HAM dan keprihatinan lainnya dengan pejabat setempat.
.@mbachelet: Meetings with President Xi & senior officials have been valuable to discuss directly human rights issues & concerns in China & global. For development, peace & security to be sustainable: human rights, justice, inclusion of all, without exception, must be at the core
— UN Human Rights (@UNHumanRights) May 25, 2022
“Saya telah berkomitmen untuk melakukan kunjungan ini, kunjungan pertama oleh Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB ke China dalam 17 tahun. Karena bagi saya adalah prioritas untuk terlibat langsung dengan Pemerintah China… dalam masalah hak asasi manusia, domestik, regional dan global,” kata Bachelet dalam komentar yang dibagikan oleh Kantornya, OHCHR.
Ia menambahkan, “agar pembangunan, perdamaian, dan keamanan berkelanjutan – secara lokal dan lintas batas – hak asasi manusia harus menjadi inti.”
Dalam sambutan pembukaan, kepala hak asasi PBB yang juga Mantan Presiden Chili ini menekankan China memiliki “peran penting untuk dimainkan dalam lembaga multilateral dalam menghadapi banyak tantangan yang dihadapi dunia saat ini,” sebagaimana disampaikan Bachelet dalam pidatonya kepada mahasiswa di Universitas Guangzhou, China.
Tantangan-tantangan ini termasuk “ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional, ketidakstabilan dalam sistem ekonomi global, ketidaksetaraan, perubahan iklim dan banyak lagi. Ia lalu berharap untuk memperdalam diskusi tentang hal ini dan masalah lainnya.
Seperti negara-negara lain, Komisaris Tinggi juga menawarkan bantuan teknis kepada China untuk “mendampingi upaya untuk memperkuat pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, keadilan dan supremasi hukum untuk semua tanpa kecuali”.
Semua ini terjadi ketika Bachelet bersiap untuk mengunjungi Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang Barat China pada hari Rabu, di mana para ahli hak asasi independen yang ditunjuk PBB telah menyuarakan keprihatinan serius tentang dugaan penahanan dan kerja paksa Muslim Uyghur.
Namun demikian, China selama ini membantah keras tuduhan atas perlakuannya terhadap minoritas Uyghur. Ratusan ribu di antaranya dilaporkan ditahan di fasilitas yang disebut pendidikan ulang atau dipindahkan secara paksa ke pabrik di Xinjiang atau provinsi China lainnya.
Sebelumnya, Kantor PBB Jenewa pada 23 Mei 2022 mengumumkan bahwa Michelle Bachelet akan melakukan kunjungan 6 harinya ke China, sejak hari itu.
“Kunjungan pertama oleh Kepala Komisi HAM PBB [@UNHumanRights] sejak 2005. Di akhir misinya, Bachelet akan mengeluarkan pernyataan dan dijadwalkan untuk mengadakan konferensi pers pada 28 Mei 2022,” tukas peryataan yang dikeluarkan Kantor PBB Jenewa di twitternya.
Bagaimana dengan HAM di tanah Papua
Starting today: a six-day visit by @mbachelet to #China, first such visit by a @UNHumanRights chief since 2005. At the end of her mission, Bachelet will issue a statement and is scheduled to hold a press conference on 28 May. pic.twitter.com/hJP8XQVYwW
— UN Geneva (@UNGeneva) May 23, 2022
Kunjungan enam hari Komisaris Tinggi PBB untuk HAM ke China itu direspon rakyat Papua dengan mengatakan bagaimana untuk situasi HAM di tanah Papua.
Seperti yang disampaikan salah satu warga Papua, @John Ywg bahwa ketika PBB berdiri sebagai lembaga yang memanusiakan manusia, PBB harus melihat kenyataan yang terjadi di Papua Barat.
“Indonesia memperlakukan kami orang Papua Barat dengan kejam, masif, terstruktur dalam banyak pembantaian terhadap rakyat kami, penduduk asli Papua barat,” tulis John dalam komentarnya di akunt @UNGenewa.
Selain itu ada komentar lainnya yang menyebut “kapan [Komisaris HAM PBB] bisa mengunjungi Papua Barat?” tukas komentar itu.
Editor: Elisa Sekenyap
