JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Sepanjang tahun 2023 perkembangan situasi HAM dan Lingkungan di Papua kian memburuk. Pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat, perampasan lahan, bencana kelaparan, krisis iklim dan kekerasan aparat, hingga penggembosan kebebasan berpendapat secara brutal terus mendera tanah Papua. Meski demikian perlawanan dan perjuangan untuk melindungi Masyarakat Adat dan Tanah Papua terus berlanjut, harapan terus menyala!
Pusaka telah menyelesaikan Catatan Akhir Tahun 2023 yang berisikan catatan kerja advokasi, refleksi kritis dan analisis situasi sosial ekonomi, politik hukum dan krisis ekologi, sepanjang tahun 2023. Laporan ini bertemakan “Tetap Berlawan” yang bermakna sebagai sikap teguh dan komitmen dari suara korban dan menjadi modal sosial pergerakan kita dalam menegakkan keadilan, memajukan HAM dan aksi iklim pada masa kini dan mendatang dengan pemimpin negara baru.
Catatan Akhir Tahun (Catahu) 2023 oleh Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (Pusaka) dapat tersajikan pada awal tahun 2024, dalam situasi momentum tahun politik ditandai dengan adanya proses politik pemilihan dan pergantian pimpinan negara, anggota legislatif, kepala daerah. Kontestasi politik sudah dimulai sebelum waktunya, hangat dan gemoy menggemaskan, di tengah menguatnya kuasa otoritarianisme dan meningkatnya penggembosan kebebasan.
Situasi masyarakat adat dan lingkungan hidup di tahun 2023, khususnya di Tanah Papua, tidak sedang biasa ‘damai’ saja, melainkan semakin merosot dan runyam dibandingkan tahun 2022. Citra lembaga hukum dan penegakan hukum buruk, putusan hukum mengalami kemunduran, pemberian impunitas terhadap aparat pelaku kekerasan dan pengiriman aparat keamanan meningkat. World Justice Project menerbitkan indeks negara hukum tahun 2023, skor Indonesia tahun 2023 adalah 0,53 (dengan nilai 1 sebagai tertinggi), hasilnya stagnan sama dengan skor 2022. (Kompas, Desember 2023).
Paparan dan analisis situasi sosial ekonomi, politik hukum dan krisis ekologi, serta kerja advokasi yang kami lakukan termuat dalam Catahu 2023 ini. Persoalan tema hukum yang kami ungkap terkait upaya advokasi pembelaan hak masyarakat adat Papua melalui gugatan lingkungan hidup ditolak majelis hakim pengadilan dengan pertimbangan jauh dari rasa keadilan. Demikian pula advokasi pengakuan hak atas tanah dan hutan adat, tidak ada kemajuan berarti, cenderung terjadi pengabaian dan pengingkaran ‘negaraisasi tanah adat’.
Sebaliknya, pemerintah menerbitkan kebijakan izin usaha baru PBPH Multiusaha Kehutanan dan monetisasi jasa ekosistem untuk kepentingan keberlanjutan akumulasi kapital, dilakukan dengan cara merampas tanah dan hasil hutan di wilayah adat, yang berpotensi memperuncing konflik dan krisis iklim. Di tingkat daerah dan nasional, mencuat kasus korupsi PJ Bupati Sorong, Ketua KPK, Menteri Pertanian, MenterI Komunikasi dan Informatika, suap Hakim Agung dan pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi.
Tetap Berlawan, sikap teguh dan komitmen ini disuarakan korban dan menjadi modal sosial pergerakan kita dalam menegakkan keadilan, memajukan HAM dan aksi iklim pada masa kini dan mendatang dengan pemimpin negara baru.
Kiranya Catahu Pusaka 2023 ini dapat berguna. Kami ucapkan terima kasih kepada Tim Pusaka yang terlibat dalam menyajikan Catahu 2023.
Selamat membaca.
Jakarta, 20 Februari 2024
Franky Samperante
Direktur Eksekutif Yayasan Pusaka
