BeritaLingkunganTETAP BERLAWAN: Catatan Akhir Tahun Yayasan Pusaka Bentala Rakyat 2023

TETAP BERLAWAN: Catatan Akhir Tahun Yayasan Pusaka Bentala Rakyat 2023

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Sepanjang tahun 2023 perkembangan situasi HAM dan Lingkungan di Papua kian memburuk. Pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat, perampasan lahan, bencana kelaparan, krisis iklim dan kekerasan aparat, hingga penggembosan kebebasan berpendapat secara brutal terus mendera tanah Papua. Meski demikian perlawanan dan perjuangan untuk melindungi Masyarakat Adat dan Tanah Papua terus berlanjut, harapan terus menyala!

Pusaka telah menyelesaikan Catatan Akhir Tahun 2023 yang berisikan catatan kerja advokasi, refleksi kritis dan analisis situasi sosial ekonomi, politik hukum dan krisis ekologi, sepanjang tahun 2023. Laporan ini bertemakan “Tetap Berlawan” yang bermakna sebagai sikap teguh dan komitmen dari suara korban dan menjadi modal sosial pergerakan kita dalam menegakkan keadilan, memajukan HAM dan aksi iklim pada masa kini dan mendatang dengan pemimpin negara baru.

Baca Juga:  Pemprov PB Diminta Tinjau Izin Operasi PT SKR di Kabupaten Teluk Bintuni

Catatan Akhir Tahun (Catahu) 2023 oleh Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (Pusaka) dapat tersajikan pada awal tahun 2024, dalam situasi momentum tahun politik ditandai dengan adanya proses politik pemilihan dan pergantian pimpinan negara, anggota legislatif, kepala daerah. Kontestasi politik sudah dimulai sebelum waktunya, hangat dan gemoy menggemaskan, di tengah menguatnya kuasa otoritarianisme dan meningkatnya penggembosan kebebasan.

Situasi masyarakat adat dan lingkungan hidup di tahun 2023, khususnya di Tanah Papua, tidak sedang biasa ‘damai’ saja, melainkan semakin merosot dan runyam dibandingkan tahun 2022. Citra lembaga hukum dan penegakan hukum buruk, putusan hukum mengalami kemunduran, pemberian impunitas terhadap aparat pelaku kekerasan dan pengiriman aparat keamanan meningkat. World Justice Project menerbitkan indeks negara hukum tahun 2023, skor Indonesia tahun 2023 adalah 0,53 (dengan nilai 1 sebagai tertinggi), hasilnya stagnan sama dengan skor 2022. (Kompas, Desember 2023).

Baca Juga:  Koalisi: Selidiki Penyiksaan Terhadap OAP dan Seret Pelakunya ke Pengadilan

Paparan dan analisis situasi sosial ekonomi, politik hukum dan krisis ekologi, serta kerja advokasi yang kami lakukan termuat dalam Catahu 2023 ini. Persoalan tema hukum yang kami ungkap terkait upaya advokasi pembelaan hak masyarakat adat Papua melalui gugatan lingkungan hidup ditolak majelis hakim pengadilan dengan pertimbangan jauh dari rasa keadilan. Demikian pula advokasi pengakuan hak atas tanah dan hutan adat, tidak ada kemajuan berarti, cenderung terjadi pengabaian dan pengingkaran ‘negaraisasi tanah adat’.

Sebaliknya, pemerintah menerbitkan kebijakan izin usaha baru PBPH Multiusaha Kehutanan dan monetisasi jasa ekosistem untuk kepentingan keberlanjutan akumulasi kapital, dilakukan dengan cara merampas tanah dan hasil hutan di wilayah adat, yang berpotensi memperuncing konflik dan krisis iklim. Di tingkat daerah dan nasional, mencuat kasus korupsi PJ Bupati Sorong, Ketua KPK, Menteri Pertanian, MenterI Komunikasi dan Informatika, suap Hakim Agung dan pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi.

Baca Juga:  Berlakukan Operasi Habema, ULMWP: Militerisme di Papua Barat Bukan Solusi

Tetap Berlawan, sikap teguh dan komitmen ini disuarakan korban dan menjadi modal sosial pergerakan kita dalam menegakkan keadilan, memajukan HAM dan aksi iklim pada masa kini dan mendatang dengan pemimpin negara baru.

Kiranya Catahu Pusaka 2023 ini dapat berguna. Kami ucapkan terima kasih kepada Tim Pusaka yang terlibat dalam menyajikan Catahu 2023.

Selamat membaca.

Jakarta, 20 Februari 2024

Franky Samperante
Direktur Eksekutif Yayasan Pusaka

Terkini

Populer Minggu Ini:

Kadis PUPR Sorsel Diduga Terlibat Politik Praktis, Obaja: Harus Dinonaktifkan

0
Kadis PUPR Sorsel Diduga Terlibat Politik Praktis, Obaja: Harus Dinonaktifkan SORONG, SUARAPAPUA.com --- Bupati Sorong Selatan, Papua Barat Daya, didesak untuk segera mencopot jabatan kepala dinas PUPR karena diduga telah melanggar kode etik ASN. Dengan menggunakan kemeja lengan pendek warna kuning dan tersemat lambang partai Golkar, Kadis PUPR Sorong Selatan (Sorsel) menghadiri acara silaturahmi Bacakada dan Bacawakada, mendengarkan arahan ketua umum Airlangga Hartarto dirangkaikan dengan buka puasa di kantor DPP Golkar. Obaja Saflesa, salah satu intelektual muda Sorong Selatan, mengatakan, kehadiran ASN aktif dalam acara silatuhrami itu dapat diduga terlibat politik praktis karena suasana politik menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilaksanakan secara serentak tanggal 27 November 2024 mulai memanas. “ASN harus netral. Kalau mau bertarung dalam Pilkada serentak tahun 2024 di kabupaten Sorong Selatan, sebaiknya segera mengajukan permohonan pengunduran diri supaya bupati menunjuk pelaksana tugas agar program di OPD tersebut berjalan baik,” ujar Obaja Saflesa kepada suarapapua.com di Sorong, Sabtu (20/4/2024).

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.