Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kabupaten Pegunungan Bintang Tidak Pernah Mengambil Alih Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan
Pada media online PapuaTerkini.com pekan ini, Denius T Uopmabin, S.Hi yang adalah ketua DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang sebenarnya keliru menuduh Pemerintah Daerah yang ditujukan pada BPSDM bahwa sedang mengambil alih tugas dan fungsi Dinas Pendidikan. Tuduhan ini tanpa ada dasar dan data secara komprehenship dan lebih nampak penilaian subjektif terhadap Bupati dan/atau Kepala BPSDM Pegunungan Bintang yang tengah menjalankan tugasnya.
Sebab sesungguhnya yang dijalankan BPSDM sekarang adalah koordinasi pada tataran teknis program-program yang secara sistim tidak terakomodir di Dinas Pendidikan. Sebab, ini ranahnya Dinas Pendidikan dan BPSDM di dalam menyukseskan program yang berhubungan dengan pembangunan pendidikan dan pengembangan SDM orang Pegunungan Bintang. Jadi begitulah cara kerja yang tepat di dalam birokrasi pemerintahan untuk menyukseskan program secara periodik.
Apalagi sekarang ini Pemda sedang menjalankan sistim pengelolaan program dan keuangan daerah terbaru yang dianjurkan Pemerintah pusat yaitu Sistim Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang dipusatkan di dua kementerian sekaligus yaitu Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan RI yang pengontroloannya amat ketat dalam penyusunan program sampai dengan penyerapan dan pelaporan anggaran negara. Penerapan SIPD ini benar-benar membuat semua ASN di Pegunungan Bintang-Papua dan daerah 3T di Indonesia menghadapi kesulitan tersendiri. Apalagi kita orang asli Pegunungan Bintang ini sangat jauh tertinggal dari saura-saudara kita. Sungguh memperihatinkan ya, termasuk Denius Taplo Uopmabin yang bicara tanpa data otentik dan didukung dengan skill yang mumpuni. Penerapan SIPD ini wajib hukumnya bagi ASN maupun para politisi untuk dipelajari dan saling menopang dalam memecahkan masalah pengembangan SDM Pegunungan Bintang.
Karena itu kami sarankan agar saudara Denius Taplo Uopmabin perlu penting pelajari perubahan-perubahan sistim terbaru dengan benar agar supaya tidak menyederhanakana dan apalagi menuding pejabat negara atau lembaga pemerintah sesuka hati. Sebagai pejabat negeri di daerah sebaiknya tanggalkan ego diri, kepentingan politik pilkada tahun lalu dan juga dengan sadar diri kurangi sibuk urus keluarga di Jayapura dan di PNG. Perlu ada kesadaran sungguh dari seorang ketua DPRD yang satu ini dan tinggal berkantor di Oksibil. Sebab rumah rakyat yang dipercayakan itu sudah ditutupi rumput dan dimakan rayap. Mandat kepercayaan rakyat Pegunungan Bintang tidak pernah dijalankan dengan baik. Rakyat pemberi suara sudah letih sambil menyaksikan pemimpin mereka yang mangkir dalam waktu bertahun-tahun. Bukankah ini menjadi tanggung jawab Ketua DPRD dan anggotanya?
Kami juga sarankan agar sebagai pemimpin rakyat harus mengindahkan etika dalam berkomunikasi pada tingkat pimpinan lembaga Eksekutif dan Legislatif. Rakyat sedang menyaksikan kerapuhan etika komunikasi dan moralitas para pemimpin yang berujung pada kegegalan membangun daerah ini. Kredibilitas seorang pemimpin itu harus ditunjukan di depan mata rakyat. Wibawa institsui lembaga DPRD maupun sebagai pribadi amat penting dijaga dan dijunjung tinggi. Siapa saja boleh mengkritisi kinerja pemerintah daerah (eksekutif) di bawah pimpinan Bupati dan Wakil Bupati tetapi dengan mengindahkan etika dan santun. Biasakan menggunakan forum terhormat dalam DPRD itu, tegakkan tugas utama DPRD sebagai tempat saluran rakyat. Kita semua mesti tahu adat dan berlutut pada itu sebagai anak adat di daerrah ini supaya suku bangsa lain yang datang bisa hidup denga nyaman diantara kita. Sedapatmungkin ciptakan kesantuan dalam mengkomunikasikan program pembangunan antara eksekutif dan legislatif. Kami amat sangat siap dikritisi tetapi kritik yang konstruktif dan masuk logika. Belum waktunya sisipkan agenda terselubung politik pilkada 2024. Dalam pergerakan apapun semua orang bisa analisa dengan cermat karena itu tidak perlu juga bikin sensasi di mata rakyat.
Okmin Papua Dihadirkan Untuk Orang Pegunungan Bintang dan Orang Papua
Kehadiran Universitas Okmin Papua (UOP) di Pegunungan Bintang untuk menjawab kebutuhan rakyat Papua. UOP mau mempersiapkan generasi penerus Pegunungan Bintang dan Papua di masa datang. Universitas ini sebagai hasil ide, kreasi perjuangan panjang dan tidak semudah orang bicara. Konstruksi konsep Universitas ini butuh proses yang panjang seumur pencetus mengenyam pendidikan. Sebelum kabupaten Pegunungan Bintang ada sudah ada ide untuk membangun universitas. Ide itu dikonsepkan setelah ada kabupaten, karena itu siapa pun tidak serta merta menilai kampus ini dengan alasan Bapak Spei sedang menjadi Bupati. Yang benar adalah Bapak Spei Bidana memiliki ide dan kami berhasil konsepkan ide itu sehingga berhasil diwujudkan. Modal konsep itulah yang dinilai dan menerbitkan SK dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI pada tanggal 17 Agustus 2021.
Karena itu siapapun tidak bicara dengan sesuka hatinya untuk mempersoalkan kehadiran Universitas ini. Sebab ini hasil olahan pikiran anak asli Pegunungan Bintang yang mengerti tentang entitas dan eksistensi manusia Papua, yang sedang diikuti para peneliti dan pemerhati kemanusiaan dari dalam dan luar negeri. UOP dihadirkan untuk membangun peradaban manusia OK, ME, MEK dan MIN dan suku bangsa Papua. Maka diharapkan kepada siapa saja supaya tidak hanya melihat pakai satu mata saja tetapi buka kedua mata dan fungsikan hati nurani untuk melihatnya sescara utuh, jauh dan mendalam.
Adanya Universitas ini akan sangat membantu pengembangan dan penguatan jenjang pendidikan dasar dari SD, SMP, SMA/SMK di Pegunungan Bintang. Yang paling penting adalah Dinas pendidikan menyusun program dengan benar dan terukur untuk menjawab permasalahan pendidikan tingkat dasar. Karena itu analisa ketua DPRD termasuk sangat keliru dan menyesatkan rakyat tentang kehadiran kampus ini. Seharusnya bersyukur bahwa ada orang lain yang sudah berpikir sangat jauh dan menawarkan solusi yang tepat bagi rakyat daerah ini.
Sebab universitas ini dihadirkan dengan tujuan memotong mata rantai panjang aliran dana sangat besar ke berbagai perguruan tinggi di Papua, luar Papua bahkan luar negeri. Kalau dianalisa dengan cerdas dan bijak dana yang amat besar itu bisa taru disini dan mempersiapkan tenaga dosen anak-anak asli dari dalam dan luar negeri. Kampus bergerak maju dan menjaring mahasiswa dari berbagai daerah tiba di Oksibil bawa beserta dana. Dengan begitu secara otomatis ekonomi masyarakat berkembang maju dari kondisi sekarang.
Tugas universitas adalah berusaha menghadirkan para profesor dan praktisi pendidikan di Oksibil untuk mendidik generasi penerus kita. Dari sisi biaya juga universitas sudah seting sesuai dengan kondisi ekonomi rakyat di Pegunungan Bintang dan Papua. Sementara kurikulum sudah disetarakan dengan kurikulum nasonal dan Internasional.
Sikap pesimis sudah banyak orang termasuk Ketua DPRD terhormat ini tetapi perguruan tinggi ini sudah berbadan hukum dan tetap akan bergerak maju secara perlahan. Segala sesuatu harus mulai dari nol dan dari kita sendiri. Kita tidak bisa tinggal tunggu orang lain mulai tetapi kita sendiri mulai dari apa yang kita bisa. Sekali lagi kami minta agar Ketua DPRD segera berkantor di Oksibil dan menyediakan waktu untuk memecahkan persoalan dan mengurus pembangunan Pegunungan Bintang.
Penanggap adalah Gerald Bidana, Kepala BPSDM Pegunungan Bintang
