JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Perdana Menteri Fiji, Sitiveni Rabuka akhirnya bertemu delegasi United Liberation Movement for West Papua yang dipimpin Benny Wenda, Ketua ULMWP di Sheraton di Pulau Denarau, Rabu (22/2/2023).
Selain PM Fiji, Delegasi ULMWP juga bertemu dengan Wakil Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Fiji, Biman Prasad di Nadi Fiji.
Dalam pertemuan itu, PM Fiji menyatakan bahwa dirinya bertemu dengan delegasi Papua Barat di Nadi Fiji.
“Hari ini, Rabu (22/2/2023) saya mengadakan diskusi yang bermanfaat menjelang Retret Khusus Para Pemimpin Forum Kepulauan Pasifik [PIF] di Denarau, Nadi dengan delegasi dari Papua Barat,” tulis Perdana Menteri Fiji, Sitiveni Ligamamada Rabuka di akun twitternya.
Serupa juga disampaikan Wakil Perdana Menteri Biman Prasad bahwa pertemuan dengan delegasi tersebut (ULMWP) sangat menyenangkan dan diskusinya membuahkan hasil.
Deputy Prime Minister and Minister for Finance, Hon. Biman Prasad met with the delegation from West Papua in the lead up to the Special Retreat of the Pacific Islands Leaders Forum meeting held in Nadi this week.#peoplescoalition #pacific2050 #GovernmentNews pic.twitter.com/8HYYYqNZsB
— Fiji Government (@FijiGovernment) February 23, 2023
Sikap PM Fiji dan PNG dalam pertemuan Bilateral di Fiji
Pada 22 Februari 2023, dalam sebuah konferensi pers di Suva Fiji, PM Fiji Sitiveni Rabuka dan PM Papua Nugini, James Marape menyampaikan sentimen yang sama.
“Papua Barat telah menjadi isu yang muncul kembali berkali-kali di sela-sela pertemuan dan keterlibatan PIF (Forum Kepulauan Pasifik),” kata Marape.
“Dari konteks PNG, kami bersimpati dengan orang Melanesia di sisi lain – tetapi ada lebih banyak orang Melanesia di sisi lain daripada hanya Papua Barat. Dari indikasi yang saya terima, mungkin ada lebih dari 10 juta orang Melanesia yang tinggal di wilayah kedaulatan Indonesia.”
“Saat ini Papua Barat, bagi kami, tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Indonesia.”
Marape mengatakan bahwa setiap masalah hak asasi manusia di Papua Barat akan ditangani dari konteks hak asasi manusia, namun dalam hal kedaulatan, Papua Barat “tetap menjadi bagian dari Indonesia”.
“Kami tidak ingin mengganggu keseimbangan. Di dalam PNG saat ini kami memiliki masalah kedaulatan. Kami tidak memiliki hak untuk membicarakan masalah kedaulatan negara lain karena kami mengendalikan masalah kedaulatan kami.”
PM Rabuka menyatakan sentimen yang sama. “Kami memiliki komunitas Mikronesia di Fiji, kami memiliki komunitas Melanesia di Fiji dan negara asal mereka sekarang menghormati kedaulatan Fiji,” kata PM Fiji.
“Tetapi saya yakin mereka memiliki kontak langsung antar masyarakat untuk meningkatkan mata pencaharian mereka di sini dan juga mempromosikan atau terus mempromosikan budaya mereka karena warisan mereka dan hal yang sama dengan orang Melanesia di Indonesia.”
“Kita harus menghormati masalah kedaulatan di sana karena hal itu juga dapat berdampak pada kita jika kita mencoba menangani mereka sebagai bangsa yang terpisah dari negara yang berdaulat, jadi kita harus menghormati hal itu.”
Pewarta: Elisa Sekenyap
