JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Delegasi Papua Barat yang dipimpin Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda, Wakil Menteri Luar Negeri Sementara Papua Barat Morris Kaloran dan Sekretaris ULMWP, Rex Reinakiek sedang berada di negara tersebut untuk bertemu dengan Pemerintah Fiji dan melakukan lobi untuk mendapatkan dukungan bagi keanggotaan penuh Papua Barat di Melanesian Spearhead Group (MSG).
Anggota MSG terdiri dari Republik Fiji, Front Liberational De Nationale Kanak Et Solcialiste (FLNKS), Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan Republik Vanuatu.
“Itu adalah tujuan utama mereka di sini, tetapi gambaran yang lebih besar adalah agar Papua Barat mendapatkan kemerdekaannya dari Indonesia. Kami di sini untuk bertemu dengan Perdana Menteri Sitiveni Rabuka, para menteri lain yang kementeriannya terkait langsung dengan perjuangan kami, Sekretaris Forum Kepulauan Pasifik, dan kelompok-kelompok lain di Fiji yang memiliki dukungan kuat untuk kemerdekaan Papua Barat,” tukasnya sebagaimana dikutib dari fijitimes.com.fj pada 20 Februari 2023.
Delegasi ULMWP berharap pihaknya bisa menemui Perdana Menteri Fiji, Sitiveni Rabuka. Namun, informasi yang diterima suarapapua.com, delegasi ULMWP belum menemui Perdana Menteri Fiji, tetapi direncanakan menemui Wakil Perdana Menteri Fiji, Manoa Kamikamica.
Akui kedaulatan Indonesia atas Papua
Setiap masalah hak asasi manusia di Papua Barat tidak boleh dibayangi oleh fakta bahwa negara ini masih berada di bawah kedaulatan Indonesia.
Ini adalah sentimen yang diungkapkan oleh Perdana Menteri Sitiveni Rabuka dan PM Papua Nugini, James Marape, dalam sebuah konferensi pers di Suva kemarin.
“Papua Barat telah menjadi isu yang muncul kembali berkali-kali di sela-sela pertemuan dan keterlibatan PIF (Forum Kepulauan Pasifik),” kata Marape sebagaimana dilansir dari Fiji Times.
“Dari konteks PNG, kami bersimpati dengan orang Melanesia di sisi lain – tetapi ada lebih banyak orang Melanesia di sisi lain daripada hanya Papua Barat. Dari indikasi yang saya terima, mungkin ada lebih dari 10 juta orang Melanesia yang tinggal di wilayah kedaulatan Indonesia.”
“Saat ini Papua Barat, bagi kami, tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Indonesia.”
Marape mengatakan bahwa setiap masalah hak asasi manusia di Papua Barat akan ditangani dari konteks hak asasi manusia, namun dalam hal kedaulatan, Papua Barat “tetap menjadi bagian dari Indonesia”.
“Kami tidak ingin mengganggu keseimbangan. Di dalam PNG saat ini kami memiliki masalah kedaulatan. Kami tidak memiliki hak untuk membicarakan masalah kedaulatan negara lain karena kami mengendalikan masalah kedaulatan kami.”
PM Rabuka menyatakan sentimen yang sama. “Kami memiliki komunitas Mikronesia di Fiji, kami memiliki komunitas Melanesia di Fiji dan negara asal mereka sekarang menghormati kedaulatan Fiji,” kata PM Fiji.
“Tetapi saya yakin mereka memiliki kontak langsung antar masyarakat untuk meningkatkan mata pencaharian mereka di sini dan juga mempromosikan atau terus mempromosikan budaya mereka karena warisan mereka dan hal yang sama dengan orang Melanesia di Indonesia.”
“Kita harus menghormati masalah kedaulatan di sana karena hal itu juga dapat berdampak pada kita jika kita mencoba menangani mereka sebagai bangsa yang terpisah dari negara yang berdaulat, jadi kita harus menghormati hal itu.”
Posisi gereja-gereja di Pasifik
Sementara, Konferensi Gereja-Gereja Pasifik atau PCC tetap mendukung ULMWP untuk menentukan nasib mereka sendiri.
“Kami menegaskan kembali dukungan kami kepada ULMWP dalam upayanya yang terus berlanjut untuk menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat, dan keinginan mereka untuk mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di tangan aparat keamanan Indonesia,” ucap Pdt. James Bhagwan, Sekjen PCC sebagaimana rilis pers yang diterima suarapapua.com dari Suva Fiji, Selasa (21/2/2023).
Pdt. James menyatakan, PCC terus mendukung upaya ULMWP untuk menjadi anggota Melanesian Spearhead Group (MSG), sebagaimana sejalan dengan diterimanya Front Pembebasan Nasional Sosialis Kanak (FLNKS) atau rakyat Kanaky di New Caledonia ke dalam blok regional tersebut.
Dikatakan, PCC berdiri pada posisinya bahwa ULMWP harus diajak berkonsultasi oleh pemerintah, PBB dan Uni Eropa mengenai isu-isu Papua Barat sebagai perwakilan yang diakui oleh rakyat Papua.
Pdt. Jemes mengakui bahwa dukungan PCC kepada ULMWP bukan berdasarkan inisiatif pihaknya di sekretariat, melainkan bentuk dukungan penuh dari gereja-gereja di Pasifik, yang merupakan anggota PCC.
Pernyataan ini merupakan komitmen gereja-gereja Pasifik dalam segala upaya mendukung perjuangan bangsa Papua melalui ULMWP, tetapi juga penegakan hak asasi manusia Papua di tanah nya sendiri.
Editor: Elisa Sekenyap
