JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— PM Fiji, Sitiveni Ligamamada Rabuka usai bertemua dengan delegasi ULMWP yang dipimpin Benny Wenda di Sheraton di Pulau Denarau, Rabu (22/2/2023) mengatakan bahwa negaranya berada dalam posisi yang lebih baik untuk mempertimbangkan permohonan Papua Barat untuk menjadi anggota penuh di Melanesian Spearhead Group (MSG).
Namun, ia menekankan bahwa keputusan akhir atas permohonan tersebut berada di tangan para pemimpin MSG.
“Mereka ingin kami mempertimbangkan hal itu (menjadi anggota penuh MSG). Itu harus dipertimbangkan oleh kelompok MSG, apakah kita dapat memiliki hal itu dan tidak melanggar konvensi internasional,” kata Rabuka sebagaimana pernyataan yang diterima suarapapua.com dari Maitv.
“Saya percaya bahwa kita sekarang memiliki sebuah kebijakan regional kita yang selaras dengan sangat baik dengan keprihatinan regional, daripada kebijakan-kebijakan yang datang dari luar kawasan. Kami berada dalam posisi yang lebih baik untuk mempertimbangkan permintaan mereka – begitu juga dengan Fiji,” jelas Rabuka.
Dalam pertemuan tersebut, delegasi Papua Barat menyampaikan keinginan mereka untuk menjadi anggota penuh MSG, terutama keprihatinan mereka terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan di wilayah tersebut.
Rabuka menyatakan simpati atas keprihatinan tersebut, namun juga mengakui perlunya mempertimbangkan konvensi internasional tentang kedaulatan dan peraturan PBB tentang wilayah yang ingin merdeka.
Benny Wenda percaya bahwa pemberian keanggotaan penuh kepada Papua Barat di MSG akan memungkinkan mereka untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia di wilayah mereka dengan duduk bersama Indonesia dan para pemimpin Melanesia.
Indonesia saat ini adalah anggota asosiasi MSG, sementara Papua Barat adalah pengamat.
“Saya ingin menjelaskan bahwa Indonesia adalah anggota asosiasi MSG, dan kami adalah pengamat. Kami tahu bahwa para pemimpin membawa Indonesia ke meja MSG untuk memberikan solusi, untuk menemukan solusi, tetapi kami tidak diikutsertakan. Jadi, bagaimana kita bisa mengatasi pelanggaran- pelanggaran berat hak asasi manusia di Papua Barat?”
Untuk menjadi anggota MSG, sebuah negara harus mengajukan permohonan ke sekretariat organisasi, MSG yang kemudian dipertimbangkan oleh para pemimpin negara anggota.
KTT MSG yang akan diselenggarakan pada bulan Juli mendatang memberikan kesempatan bagi para pemimpin untuk mengambil keputusan, namun hal ini membutuhkan konsensus di antara semua anggota.
MSG terdiri dari Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan FLNKS (Front Liberal Nasional Kanak dan Sosialis) Kaledonia Baru.
Delegasi Papua Barat juga diharapkan dapat mendiskusikan permintaan mereka dengan para anggota Melanesia yang sedang berkumpul di Sheraton untuk mengikuti Retret Khusus Para Pemimpin Forum PIF.
Di Fiji, delegasi juga bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Fiji dan Menteri Keuangan Fiji, Biman Prasad di Nadi Fiji.
Selain itu, pihaknya bertemu para pelaku masyarakat sipil, termasuk Dewan Pelayanan Sosial Fiji, Konferensi Gereja Pasifik, dan PIANGO. Mereka juga bertemu dengan pemimpin tertinggi Konfederasi Kubuna, Ratu Epenisa Cakobau dan pemimpin tertinggi Burebasaga, Na Marama Roko Tui Dreketi.
Pewarta: Elisa Sekenyap
