SENTANI, SUARAPAPUA.com, Jurus Bicara KNPB Pusat Ones Suhuniap mendesak negara segera melakukan penyelidikan dan investigasi menyeluruh atas kekerasan yang terjadi terhadap warga sipil di tanah Papua pada dua tahun terakhir ini.
Ones lalu menduga bahwa kasus kekerasan di tanah Papua terjadi karena adanya keterlibatan institusi negara.
“Kami KNPB mencatat sekitar 14 kasus kekerasan negara terjadi terhadap rakyat sipil di Papua tahun 2021-2023. Sejumlah kasus kekerasan di Papua korbannya adalah rakyat sipil, maka kami menilai sejumlah kasus tersebut kekerasan berbasis Rasis atau kekerasan rasialisme,” tegas Ones di Jayapura pada, Jumat (10/3/2023).
Ia menyatakan, kasus mutilasi di Timikan dan di Puncak menurutnya adalah kasus-kasus yang paling keji dan tidak manusiawi yang pernah terjadi di tanah Papua. Kasus-kasus tersebut, menurutnya diduga adanya keterlibatan aparat negara.
“Kami KNPB mendesak segera melakukan investigasi terhadap dugaan mutilasi seorang ibu di Puncak dan pelakunya diadili. Segera mendorong tim investigasi dan penyelidikan independen kasus penembakan dan mutilasi seorang warga sipil di Puncak Papua di Sinak 3 Maret 2023.”
“Dari sekian orang yang ditembak, yang dimutilasi adalah ibu Tarina Murib. Ia beragama kristen protestan anggota jemaat (KINGMI) Tabia,” ungkapnya.
Pada tanggal 4 Maret 2023, masyarakat menemukan mayat dan tubuh Tarina Murib tanpa kepala. Kejadian ini menurutnya tidak manusiawi.
“Indonesia sedang melakukan kejahatan kemanusiaan dan genosida di tanah Papua yang secara struktural. Papua hari ini darurat HAM.”
Dengan demikian kami menyampaikan beberapa pernyataan ;
- Segera investigasi kasus mutilasi di Puncak dan penembakan 6 orang warga sipil lainnya, termasuk anak –anak.
- Segera mendesak Dewan HAM PBB, palang merah internasional dan masyarakat internasional secara independen melakukan penyelidikan 14 kasus kekerasan terkini dan sejumlah kasus lainnya di Papua.
- Mendesak wartawan internasional ke Papua untuk meliput di Papua tanpa dibatasi.
- Segera bebaskan Victor Yeimo dan seluruh tahanan politik di Papua.
- Mendesak Pemerintah Indonesia dan Bangsa Papua duduk dalam satu meja mendorong perundingan politik untuk akhir konflik di Papua, termasuk penyanderaan pilot Selandia Baru oleh TPNPB.
- Orang Papua tidak ada jaminan hidup bersama Indonesia, oleh karena itu mendesak PBB dan masyarakat internasional mendesak Indonesia segera gelar referendum di Papua sebagai solusi demokratis secara adil dan bermartabat
Pewarta: Yance Wenda
Editor: Elisa Sekenyap
