Oleh: Emanuel Gobay, SH, MH*
*) Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua
Kamis (6/7/2023) pagi, kota Wamena dibanjiri ribuan orang untuk menjemput kedatangan Uskup Jayapura Mgr. Yanuarius Teofilus Matopai You di Lembah Agung Agamua Wamena.
Lawatan keagamaan Uskup Orang Papua ke Lembaga Agung Agamua seperti pancaran sinar kasih yang memberkati ribuan umat Tuhan di Jayawijaya yang sedang dirundung berbagai persoalan pasca penerapan DOB sebagaimana yang terjadi dalam kasus pro kontra lahan pembangunan gedung kantor gubernur Papua Pegunungan serta mimpi keadilan yang tak kunjung diterima keluarga korban pelanggaran HAM Berat Wamena Berdarah dan ketidakpastian pemenuhan hak Ekosob dan Sipol ribuan pengungsi akibat konflik bersenjata antara TNI-Polri versus TPNPB di kabupatem Nduga.
Selain itu, mimpi keadilan atas kasus Wamena Berdarah yang dipicu akibat isu penculikan anak beberapa waktu lalu.
Fakta itu tentunya jauh berbeda dengan kedatangan Presiden Republik Indonesia di Jayapura dan Merauke yang disambut jajaran pemerintahan serta beberapa orang yang digerakkan oleh rekayasa berbagai perayaan seperti karnaval di halaman kantor gubernur provinsi Papua serta panen raya di lahan jagung yang sebenarnya belum saatnya dipanen sebab beberapa lahan masih terlihat belum ditanami.
Perbedaan mencolok antara penjemputan Uskup Orang Asli Papua secara sukarela oleh rakyat Papua di Lembah Agung Agamua dan penjemputan Presiden Republik Indonesia dengan berbagai rekayasa kegiatan tadi jika dikaji manfaat serta biayanya tentu lebih bermanfaat kedatangan Uskup Orang Asli Papua di Wamena.
Karena hadirnya memberikan kelegahan bagi yang sedang letih dan lesuh akibat berbagai pendekatan pemerintah yang justru menciptakan korban pada masyarakat sebagaimana berbagai persoalan yang dialami rakyat Papua di Agamua Wamena.
Sementara kedatangan Presiden Republik Indonesia di Jayapura hanya memberikan manfaat bagi mereka yang mengikuti berbagai rekayasa acara di atas, sementara faktanya tidak menjawab berbagai hak atas keadilan bagi korban pelanggaran HAM di Papua khususnya korban pelanggaran HAM Berat Biyak Berdarah yang terjadi 6 Juli 1998 atau 25 tahun lalu jika dihitung mundur dari hari kedatangan presiden Jokowi di Jayapura dan Merauke pada 6 Juli 2023.
Selain itu, tidak juga memenuhi hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan budaya bagi anak-anak korban konflik bersenjata antara TNI-Polri dan TPNPB yang sedang mendekam di posko pengungsian baik di Wamena, Intan Jaya, Kiwirok, Tambrauw, Maybrat, Yahukimo dan lain sebagainya.
Terlepas dari itu, apabila dilihat dari biaya yang dikeluarkan untuk perjalanan Presiden Republik Indonesia dari Jakarta menuju Papua New Guinea (PNG) lanjut ke Jayapura dan menuju Merauke hingga kembali ke Jakarta nanti tentunya sangat besar dan sudah bisa digunakan untuk membiayai kehidupan mahasiswa Papua yang terancam dipulangkan akibat dihentikannya biaya pendidikan dari aliran dana Otonomi Khusus bagi provinsi Papua, atau membayar biaya Tenaga Kesehatan RSUD Abepura di masa Covid-19 yang belum dilunaskan selama 4 tahun, atau dapat digunakan untuk membiayai kehidupan keluarga 8.300 buruh mogok kerja PT Frepoort Indonesia yang menjadi korban akibat konflik perebutan saham oleh pemerintah Indonesia dengan manajemen PT Freeport Indonesia pada tahun 2017, atau digunakan untuk membayar biaya hidup tenaga guru yang mengajar di daerah konflik bersenjata alas pedalaman Papua dengan modal apa adanya.
Sudah pasti penjemputan Uskup Orang Asli Papua yang sangat meriah di Wamena dilakukan secara spontan dam sukarela tanpa biaya yang dikeluarkan oleh segenap orang asli Papua maupun non Papua di Lembah Agung Agamua. Namun kehadirannya sangat berarti dan memberikan kelegahan bagi segenap rakyat Papua di Lembah Agung Agamua, khususnya mereka yang dihimpit dengan berbagai masalah terutama masalah yang disebabkan oleh pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung serta menggunakan kebijakan yang kontra dengan masyarakat maupun tindakan sewenang-wenang aparatus negara yang sampai kini dialami rakyat Papua di Lembah Agung Agamua.
Terima kasih rakyat Papua di Lembah Agung Balim yang telah mengajarkan bagaimana cara menjemput orang yang benar-benar akan memberikan kelegahan bagimu baik secara batiniah, lahiriah serta jasmaniah dan rohaniah. Terima kasih Uskup Orang Asli Papua yang telah hadir berikan kelegahan bagi rakyat Papua di Lembah Agung Agamua tempatmu menanamkan keteguhan Janji Imamat pasca ditahbiskan menjadi seorang Imam di Nabire.
Semoga melalui kisah penjemputan Uskup Orang Asli Papua dengan bahagia oleh ribuan rakyat Papua di Lembah Agung Agamua memberikan pelajaran berharga bagi seluruh rakyat Papua di seluruh tanah air Papua untuk tidak tergoda dengan euforia pencitraan yang dibangun dengan maksud tidak bermanfaat bagi rakyat Papua yang sedang dirundung berbagai persoalan pelanggaran hukum dan HAM secara sistematik dan struktural di Tanah Papua.
Bangga denganmu rakyat Papua di Lembah Agung Agamua tercinta. (*)
