PANIAI, SUARAPAPUA.com — Secara diam-diam dan tertutup, Denci Meri Nawipa, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Paniai, dilantik sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) definitif oleh Bupati Kabupaten Paniai, Meki Nawipa.
Hal ini disampaikan Noak Degei, tokoh intelektual Paniai, kepada suarapapua.com, Jumat (20/10/2023), setelah mendapat informasi terkait adanya pelantikan tersebut dari beberapa orang yang bekerja di lingkungan pemerintahan Kabupaten Paniai.
Kabar tersebut, Degei mengaku, tidak hanya dia, sontak seantero rakyat Paniai dibuat kaget dan heran. Pasalnya pelantikan dilakukan secara diam-diam dan tertutup.
“Seluruh rakyat Paniai kaget bukan main ketika dengar Denci Meri Nawipa sudah dilantik sebagai Sekda Definitif. Awal dengar, kami semua bertanya-tanya kapan pelantikan karena biasanya dilakukan resmi dan terbuka. Rupanya, setelah cari tahu lewat beberapa ASN yang saya kenal bilang pelantikan dilakukan diam-diam dan tertutup. Itu yang buat kami semua kaget,” ucapnya.
Denci Meri Nawipa, dari informasi didapatnya dilantik pada hari Rabu (18/10/2023), menggantikan Plt Sekda, Soleman Boma, yang sebelumnya mengisi kekosongan jabatan tersebut, setelah Sekda Paniai Anwar Damanik dilantik menjadi Penjabat Sekda Papua Tengah pada 14 Agustus 2023. Soleman Boma sendiri kini menjabat Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Paniai.
Dikatakan, meski bupati memiliki kewenangan penuh memilih, melantik dan menempatkan siapa sesuka di jabatan mana pun, harus tetap tunduk dan patuh pada prosedur dan mekanisme perundangan-undangan yang berlaku.
Karena seperti Denci Meri Nawipa, kata dia, sangat tidak layak dan tidak memenuhi kriteria jika dilihat dari berbagai prosedur perundangan yang ada untuk duduki jabatan Sekda.
“Salah satu yang terlihat sekali Denci Meri Nawipa tidak pantas dilantik jadi Sekda itu pengalaman kerja. Karena sekurang-kurangnya harus dua kali pernah jabat eselon II di badan atau dinas yang berbeda. Sementara dia satu kali sebagai Kepala BKD Paniai. Kemungkinan juga golongan tidak memenuhi, karena Sekda harus golongan IV/b. Sekarang pertanyaannya, apakah pantas dilantik Sekda?,” tuturnya bertanya.
Melihat kenyataan itu, Degei dengan tegas minta, selain tidak mengakomodir, Pemprov Papua Tengah harus menegur Bupati Paniai. Sebab menurutnya, tindakan bupati telah melawan peraturan pemerintah.
“Aturan jelas dan itu sudah dilanggar. Sekarang yang kami minta ibu Pj Gubernur Papua Tengah harus tegur Bupati Paniai. Batalkan hasil pelantikan. Tidak boleh diakomodir. Karena jelas dampaknya akan mempengaruhi roda pemerintahan tidak akan berjalan baik di tangan orang yang minim pengalaman dan tidak mengerti dengan sistem pekerjaan di dalamnya,” tekannya.
Terpisah, Esau Boma, salah satu ASN Paniai, menduga kuat pelantikan Sekda dilakukan untuk kepentingan politik Bupati Meki Nawipa mendorong Denci Meri Nawipa yang adalah kakak kandungnya menjabat Penjabat Bupati Paniai.
“Masa kerja bupati akan berakhir (bulan) November besok. Mengingat itu kenapa pelantikan dilakukan tergesa-gesa, diam-diam dan tertutup? Ya itu Bupati Meki Nawipa mau dorong kakaknya untuk jadi penjabat bupati,” tudingnya, ketika suarapapua.com minta tanggapan melalui sambungan telepon, Minggu (22/10/2023).
Hal itu lanjut dia dikuatkan dengan adanya pengusulan calon Penjabat Bupati Paniai yang telah dilakukan Pemkab Paniai oleh ketua DPRD dan Pemprov PT oleh gubernur yang didalam kedua usulannya terdapat nama Denci Meri Nawipa.
“Usulan dari ketua DPRD Paniai itu jelas bupati yang usul. Mereka satu keluarga. Kalau dari gubernur di sana ada Anwar Damanik, Penjabat Sekda Papua Tengah. Bupati Meki punya mantan anak buah Sekda Paniai. Makanya kenapa Denci Meri Nawipa dilantik Sekda karena mau dorong dia jadi Penjabat Bupati. Mereka kerja sama,” ungkapnya.
Boma juga berujar, jika Denci Meri Nawipa memenuhi kriteria tidaklah mengapa dilantik Sekda, namun parahnya tidak demikian.
“Jadi bukan cuma saya dan orang Paniai, pasti semua orang di manapun menilai Bupati Paniai ini terlalu keluargais. Pemerintahan ini mereka sudah anggap hanya milik mereka, semua harus mereka saja yang kuasai, tidak boleh orang lain. Parah, padahal yang lebih layak untuk duduk Sekda, orang Paniai banyak,” tukasnya.
Agar roda pemerintahan kabupaten Paniai dapat berjalan baik, yakni tidak seperti 5 tahun kepemimpinan Bupati Meki Nawipa yang penuh ambisius dan keluargais, dia meminta, Kemendagri dan KemenPAN-RB tidak boleh mengakomodir usulan kedua versi yang telah diusulkan.
“Kami rakyat Paniai sudah sangat muak dan trauma dengan kepemimpinan Meki Nawipa. Maka kami mohon Kemendagri dan KemenPAN-RB jangan akomodir dua usulan itu. Silahkan Kemendagri dan KemenPAN-RB tentukan sendiri orang yang benar-benar memenuhi kriteria sesuai syarat, rekam jejak dan integritas,” harapnya. []
