JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Melanesian Spearhead Group (MSG) telah menunjuk Perdana Menteri Sitiveni Rabuka dan Perdana Menteri Papua Nugini (PNG) James Marape sebagai utusan khusus untuk menangani masalah Papua Barat dengan Indonesia.
Mandat mereka adalah untuk bertemu dengan Presiden Indonesia guna membahas masalah Papua Barat yang terdesak.
Perkembangan signifikan ini muncul dari pertemuan Kaukus MSG hari ini, Selasa (7/11/2023) di sela-sela pertemuan Pacific Islands Forum di Cook Islands. Di mana Perdana Menteri Rabuka mengusulkan untuk mengirimkan perwakilan ke Indonesia untuk memfasilitasi dialog mengenai situasi Papua Barat.
PM Rabuka menekankan bahwa upaya ini merupakan perpanjangan dari pekerjaannya yang sedang berlangsung untuk memupuk konsep Pasifik sebagai zona perdamaian.
“Gagasan Pasifik sebagai zona perdamaian selaras dengan moto kampanye saya yaitu ‘biarkan cinta bersinar’. Sebuah visi yang berakar pada promosi persatuan dan harmoni di Fiji. Saya melihat bahwa negara saya telah menjadi perdebatan,” ujar PM Rabuka dalam statemenya dari Cook Islands, Selasa (7/11/2023).
Ia percaya bahwa inisiatif ini merupakan langkah maju yang penting.
Kaukus MSG mencapai konsensus bahwa mengirim utusan tingkat menteri, bukan utusan tingkat birokrasi, akan menjadi pendekatan yang paling efektif untuk menangani masalah Papua Barat.
Keputusan ini melengkapi resolusi Pemimpin Forum Kepulauan Pasifik (PIF) pada tahun 2019, yang menyerukan kepada Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melakukan misi ke Papua Barat dan Provinsi Papua.
Dalam diskusi sebelumnya pada Pertemuan Pemimpin MSG, disepakati bahwa forum yang paling tepat untuk menangani masalah hak asasi manusia adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya melalui Dewan Hak Asasi Manusia PBB.
Hal ini sejalan dengan posisi negara-negara anggota PIF, yang juga menegaskan kembali kedaulatan Indonesia atas Papua Barat.
MSG telah secara aktif mengupayakan implementasi keputusan para Pemimpin PIF tahun 2019 untuk mengizinkan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia melakukan misi ke Papua Barat dan Provinsi Papua.
MSG tetap berkomitmen untuk menemukan resolusi damai dan diplomatik untuk masalah Papua Barat, dan berharap dapat terlibat dalam diskusi yang berarti dengan Indonesia untuk mengatasi masalah yang mendesak ini.
