JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— United Liberation Movement for West Papua menyatakan bahwa posisi Rakyat Bangsa Papua tetap berdoa dan terus mendukung keputusan KTT pemimpin Pacific Islands Forum (PIF) tahun 2019 di Tuvalu.
“Kami bangsa rakyat Papua berdoa dan terus mendukung apapun yang menjadi tuntutan kami yang sudah di endorse dan diadopsi dalam KTT PIF tahun 2019 di Tuvalu – tentang hak penentuan nasib sendiri bangsa Papua dan juga mendesak komisi tinggi Dewan HAM PBB untuk mengunjungi wilayah Papua,” ucap Tabuni.
Petikan lain dari isi Komunike PIF tahun 2019 di Tuvalu; Pemimpin PIF mengakui terjadinya kejahatan kemanusiaan di tanah Papua dan prihatin atas kondisi tanah Papua yang buruk.
Pemimpin PIF mendesak PBB segera mendesak pemerintah Indonesia agar mengizinkan Komisi HAM PBB mengunjungi Papua untuk melihat dan mendengar secara langsung dari rakyat West Papua tentang situasi yang terjadi di tanah Papua.
“Kami mengharapkan kepada pemerintah negara-negara Pasifik untuk tetap konsisten melihat situasi kami di tanah air Papua Barat. Menerima aspirasi kami dan tetap konsisten mendorong perjuangan bangsa Papua menentukan nasib sendiri.”
Ia juga berharap kepada para leader dalam pertemuan KTT PIF tahun ini lebih serius dan lebih tegas untuk memperingatkan pemerintah Indonesia bahwa masalah Papua sampai hari ini terus meningkat dan belum berakhir.
“Operasi militer di seluruh tanah Papua. Di hutan-hutan, masyarakat sipil terus mengungsi, dan pengorbanan harta benda, jiwa raga terus terjadi, yang sampai hari ini ada 67.000 ribu pengungsi [warga] sipil yang belum pulang ke kampung – ke rumahnya sendiri. [Mereka] masih mengungsi.”
Dalam hal ini Tabuni, Indonesia masih berpura-pura (bahwa) masalah tidak ada di West Papua, dan menawarkan resolusi konflik, jeda kemanusiaan kepada konflik Palestina di Gaza.
“Itu salah satu bukti kemunafikan pemerintah Indonesia yang dia tontonkan kepada masyarakat internasional bahwa di dalam tanah Papua, pemerintah Indonesia sedang melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap bangsa dan rakyat Papua,” ujarnya.
Dikatakan, di tanah Papua masih terus terjadi genosida dan etnosida secara besar-besaran, dan setiap waktu terus meningkat.
Menurutnya, tidak ada jalan keluar dan tidak ada satu ruang demokrasi serta bermartabat untuk menyelesaikan masalah, namun hal-hal serupa terus saja dilakukan.
Indonesia terus menutup diri dan terus saja melakukan kejahatan di atas tanah Papua. Oleh sebab itu menurutnya, resolusi genjatan senjata atau jeda kemanusiaan yang ditawarkan oleh Menlu Indonesia Retno Marsudi atas perang antara Hamas dan Israel merupakan suatu kemunafikan.
“Itu bukti bahwa Indonesia tidak konsisten dalam urusan kemanusiaan. Kami berharap kepada pemimpin-pemimpin Melanesia dalam leader summit di KTT PIF dapat melihat itu untuk lebih mempertegas posisi PIF terhadap pemerintah Indonesia. Karena batas waktu yang disampaikan PIF tahun 2019 sampai sekarang belum diindahkan oleh pemerintah Indonesia.”
“Termasuk beberapa tuntutan dewan HAM PBB sama sekali tidak diperhatikan, bahkan tidak ditinjau atas keputusan atau komunike PIF 2019. Sehingga dalam momen KTT PIF kali ini [2023], pemimpin-pemimpin Pasifik lebih mempertanyakan posisi Indonesia dan juga menegaskan kembali meningkatkan tuntutan itu. Mempertanyakan Indonesia [yang] tidak melakukan [/melaksanakan] komunike PIF 2019.”
Ia mempertegas agar hal-hal ini penting untuk disampaikan dalam forum KTT PIF tahun 2023 di Cook Islands ini.
“Kami rakyat Papua segenap pengurus ULMWP, mulai dari pimpinan hingga organ gerakan bangsa Papua, diplomat, pertahanan militer combatan di hutan-hutan di semua tanah Papua meminta kepada Indonesia bahwa dalam KTTP PIF kali ini Indonesia dapat mempertanggungjawabkan tuntutan Pacific Islands Forum 2019.”
“Kami minta PIF tetap mendukung dan mempertegas posisi dukungan [mereka] terhadap bangsa Papua.” pungkasnya.
Pertemuan PIF 2023
Pertemuan PIF tahun 2023 berlangsung sejak 6 November dan akan berakhir pada 10 November 2023 dengan tema “Suara Kami, Pilihan Kami, Cara kami Pasifik; Promosikan, Mitra, Sejahtera di Rarotonga, Negara Kepulauan Cook.
Banyak para pemimpin negara Pasifik yang menghadiri pertemuan tersebut, termasuk pimpinan mitra negara, organisasi maupun lembaga-lembaga.
Para pemimpin Pasifik termasuk perwakilan Kepulauan Solomon, Menteri Luar Negeri Jeremiah Manele, telah tiba untuk Pertemuan Pemimpin Forum Kepulauan Pasifik atau PIF ke-52 di Rarotonga, Kepulauan Cook.
Sementara pemimpin Melanesia banyak yang absen dalam pertemuan kali ini, di mana PM Vanuatu, PM Papua Nugini, dan PM Kepulauan Solomon. Mereka tidak menghadiri pertemuan tersebut karena sibuk dalam pergelaran menjelang Pacific Games 2023.
Sementara yang menghadiri adalah PM Fiji, presiden Kaledonia Baru dan Menlu Solomon Islands. Sementara yang hadir dalam KTT PIF dari ULMWP adalah Octovianus Mote.
Isu-isu utama yang masuk dalam agenda PIF tahun 2023 adalah perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan, konservasi laut, dan ketahanan ekonomi.
