ADVERTORIALDogiyai BahagiaKonsultasi Publik Digelar Usai Susun Ranwal RPJPD Dogiyai 2025-2045

Konsultasi Publik Digelar Usai Susun Ranwal RPJPD Dogiyai 2025-2045

DOGIYAI, SUARAPAPUA.com — Konsultasi publik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Dogiyai tahun 2025-2045 dilaksanakan sehari (30/11/2023) di Hotel Karya Papua, Nabire, Papua Tengah. Kegiatan ini diadakan setelah pembahasan awal rancangan awal (Ranwal) RPJPD.

Dalam konsultasi publik melibatkan OPD dan stakeholder dengan tujuan meminta saran, masukan dan kritik dari OPD dan berbagai komponen masyarakat kabupaten Dogiyai terkait tujuan, sasaran, visi dan misi pembangunan kabupaten Dogiyai 20 tahun ke depan yang telah tertuang di dalam Ranwal RPJPD.

Dalam keterangan dijelaskan, konsultasi publik digelar untuk menindaklanjuti Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Permendagri nomor 81 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Baca Juga:  Konsultasi Publik KLHS Penting Dalam Pembangunan Berkelanjutan

Kegiatan dihadiri ketua DPRD kabupaten Dogiyai, para kepala OPD di lingkungan Pemkab Dogiyai, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan akademisi dari Pusat Keuangan Daerah (Keuda) Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura.

Saat membuka konsultasi publik RPJPD, bupati Dogiyai yang diwakili Penjabat Sekretaris Daerah Damiana Tekege, SH, M.Hum dalam sambutannya mengajak semua OPD dan komponen masyarakat memberikan tanggapan berupa ide, saran, masukan dan kritik agar penyusunan dokumen RPJD berbobot dan tepat sasaran.

“Hal ini sangat penting karena apa yang akan disepakati di dalam konsultasi publik ini akan dilaksanakan oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah selama empat periode mendatang,” kata Tekege.

Baca Juga:  Konsultasi Publik KLHS Penting Dalam Pembangunan Berkelanjutan

Setelah menyepakati tujuan, sasaran, visi, misi, indikator serta target yang tertuang dalam Ranwal RPJPD, malam sekira Pukul 19.00 WIT, kegiatan konsultasi publik resmi ditutup bupati Dogiyai diwakili kepala Bappeda dan Litbang kabupaten Dogiyai, Yakobus Dogomo.

Dalam sambutan penutup, kepala Bappeda dan Litbang kabupaten Dogiyai mengucapkan terima kasih kepada OPD dan perwakilan masyarakat yang hadir memberikan tanggapan atas dokumen perencanaan yang sedang disusun.

Selanjutnya Bappeda bersama tim ahli dari Pusat Keuda Uncen akan memperbaiki Ranwal RPJPD sesuai ide, saran dan kritik yang diberikan untuk selanjutnya akan dilaksanakan evaluasi di Bapperida provinsi Papua Tengah pada minggu kedua.

Usai penandatanganan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Dogiyai tahun 2025-2045 pada saat konsultasi publik, Kamis (30/11/2023). (Supplied)

Sebelumnya, pembahasan awal Ranwal RPJPD kabupaten Dogiyai tahun 2025-2045 telah dilaksanakan sehari (27/11/2023) di Hotel Karya Papua, Nabire. Kegiatan diikuti seluruh pimpinan OPD bersama kepala sub bagian (Kasubag) program di lingkungan pemerintah kabupaten Dogiyai.

Baca Juga:  Konsultasi Publik KLHS Penting Dalam Pembangunan Berkelanjutan

Pembahasan awal RPJPD tersebut dilaksanakan setelah dokumen Ranwal RPJPD selesai disusun Bappeda dan Litbang kabupaten Dogiyai bekerjasama dengan Pusat Keuangan Daerah (Keuda) Universitas Cenderawasih Jayapura.

Kata Yakobus Dogomo, kepala Bappeda dan Litbang kabupaten Dogiyai, pembahasan awal Ranwal RPJPD melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di kabupaten Dogiyai untuk menyepakati dan meminta pendapat terkait indikator dan target yang tertuang dalam RPJPD akan dicapai masing-masing sektor pembangunan selama 20 tahun ke depan. [*/Adv]

Terkini

Populer Minggu Ini:

Pembangunan RS UPT Vertikal Papua Korbankan Hak Warga Konya Selamat dari...

0
“Penegasan ini disampaikan berdasarkan ketentuan bahwa kawasan resapan air dilarang adanya kegiatan yang berpotensi menimbulkan perubahan lingkungan fisik alami ruang untuk kawasan resapan air dan penggunaan lahan untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi mata air sebagaimana diatur pada Bagian V tentang pengaturan zonasi angka 2 Peraturan Daerah Kota Jayapura nomor 1 tahun 2014,” ujar Gobay.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.