ADVERTORIALDogiyai BahagiaKonsultasi Publik KLHS Penting Dalam Pembangunan Berkelanjutan

Konsultasi Publik KLHS Penting Dalam Pembangunan Berkelanjutan

DOGIYAI, SUARAPAPUA.com Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda & Litbang) kabupaten Dogiyai, Papua Tengah, Jumat (2/2/2024) menggelar forum konsultasi publik I Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Dogiyai tahun 2025-2045.

Penjabat Bupati Dogiyai Drs. Petrus Agapa, M.Si dalam sambutan yang dibacakan Asisten II Sekretariat Daerah Natalis Agapa, SE, M.Si saat membuka forum tersebut, mengatakan, konsultasi publik merupakan proses penyelenggaraan KLHS-RPJPD merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 7 tahun 2018 tentang pembuatan dan pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis dalam penyelenggaraan rencana pembangunan.

“Konsultasi publik merupakan tahapan awal untuk menyampaikan hasil pengkajian pembangunan berkelanjutan, sustainable development terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals, SDGs,” ujarnya sebagaimana keterangan tertulis yang diterima suarapapua.com, Sabtu (3/2/2024).

Dikemukakan, tujuan pembangunan berkelanjutan ditetapkan pemerintah pusat melalui identifikasi, pengumpulan, dan analisis data yang mencakup kondisi umum daerah, capaian indikator tujuan pembangunan perkelanjutan yang relevan, serta pembagian peran antara semua pihak terkait.

“Para pihak dimaksud yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, filantropi, pelaku usaha serta kalangan akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi umum daerah paling sedikit memuat sejumlah aspek seperti daya dukung dan daya tampung, geografis, demografis, serta keuangan daerah,” urainya.

Pembukaan kegiatan forum konsultasi publik I Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Dogiyai tahun 2025-2045, Jumat (2/2/2024) lalu. (Supplied for SP)

Selain untuk menyampaikan hasil pengkajian pembangunan berkelanjutan, dikatakan, pada tahapan ini forum juga mengidentifikasi, menganalisis, dan merumusan berbagai isu pembangunan yang memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan kabupaten Dogiyai untuk dilakukan bersama-sama, sehingga akan lahir berbagai isu penting dan strategis.

“Semua isu strategis dan prioritas itu nantinya akan diintegrasikan dengan setiap tujuan pembangunan berkelanjutan guna mewujudkan pembangunan Dogiyai yang berkelanjutan baik dari aspek sosial, ekonomi, hukum dan tata kelola, bahkan lingkungan hidup.”

Atas nama pemerintah kabupaten Dogiyai, pihaknya berharap agar para peserta berpartisipasi aktif untuk mendukung tahapan pelaksanaan konsultasi publik I KLHS RPJPD Dogiyai tahun 2025-2045. Dengan demikian, diharapkan menciptakan pembangunan secara berkelanjutan yang akan ditinggalkan bagi generasi Dogiyai 20 tahun mendatang.

“Semoga niat baik dan kerja keras ibu dan bapak peserta untuk pembangunan Dogiyai diberkati Tuhan,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, Yakobus Dogomo, S.S, kepala Bappeda Litbang kabupaten Dogiyai, menyebutkan secara garis besar, penyusunan dokumen KLHS RPJPD terdiri dari delapan tahapan.

“Tahapan-tahapan tersebut dimulai dari pertama, kick off dan pembentukan tim penyusun. Kedua, identifikasi indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB), pengumpulan dan analisis data. Ketiga, konsultasi publik pertama,” kata Dogomo.

Konsultasi publik pertama, jelas Dogomo, kegiatannya baru dilaksanakan saat ini.

“Pada tahapan ini kita semua yang tergabung dalam Pokja KLHS RPJPD serta seluruh stakeholder akan bersama-sama melihat hasil pengkajian pembangunan berkelanjutan terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah dihasilkan,” tuturnya.

Diuraikan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) yang telah dihasilkan, antara lain hasil enam muatan KLHS Dogiyai, hasil analisis capaian indikator TPB Dogiyai, hasil analisis capaian indikator TPB menurut OPD, identifikasi dan perumusan isu strategis, serta prioritas pembangunan berkelanjutan Dogiyai.

Asisten II Setda Dogiyai Natalis Agapa, SE, M.Si bersama Bappeda & Litbang) kabupaten Dogiyai, Jumat (2/2/2024) usai pembukaan forum konsultasi publik I Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Dogiyai tahun 2025-2045. (Supplied for SP)

Diakuinya, tahapan penyusunan dokumen ini cukup panjang dan melelahkan karena harus lengkap secara administrasi maupun tahapan yang tentunya akan memberikan dampak positif terhadap masyarakat di kabupaten Dogiyai.

Lanjut Dogomo, kajian dokumen ini akan memberi masukan terhadap kemungkinan dampak negatif dari proses pembangunan Dogiyai 20 tahun ke depan, sehingga bisa dicegah sejak dini.

“Karena itulah kami berharap melalui forum ini diperoleh saran dan masukan yang bersifat konstruktif untuk setiap hasil pengkajian pembangunan berkelanjutan terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah dihasilkan. Setelah itu akan disepakati bersama untuk ditindaklanjuti pada tahapan selanjutnya,” kata Yakobus.

Dogomo juga menyampaikan apresiasi kepada penjabat bupati Dogiyai melalui Asisten II Setda yang berkenan membuka secara resmi forum konsultasi publik ini.

Kegiatan dihadiri seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Dogiyai serta para tenaga ahli Pusat Studi Ekonomi Publik dan Pembangunan Daerah Universitas Cenderawasih selaku fasilitator dan penyusun KLHS RPJPD kabupaten Dogiyai tahun 2025-2045. [*/Adv]

Terkini

Populer Minggu Ini:

Adakah Ruang Ekonomi Rakyat Dalam Keputusan Politik?

0
Kekosongan tugas yang menyolok di mata itu harus menjadi tanggung jawab prioritas yang mesti diemban para calon pemimpin yang tengah bergulat merebut kursi parlemen. Dalam urusan dan keputusan-keputusan politik kedepan di masing-masing provinsi dan kabupaten diharapkan sudah bisa menyediakan instrumen kebijakan dan peraturan yang lebih mengutamakan dan menyelamatkan rakyat Papua yang berkutat dengan kegiatan ekonomi kerakyatan di Tanah Papua.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.