JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Referendum yang akan datang di Vanuatu untuk melarang lompatan partai politik oleh para anggota legislatif telah memicu perdebatan sengit di negara kepulauan Pasifik ini, yang telah mengalami tiga kali pergantian pemerintahan dalam satu tahun terakhir.
Sebagaimana dilansir dari Islands Business bahwa ketidakpuasan terhadap ketidakstabilan politik dan biaya hidup yang meningkat pesat tersebar luas di negara kepulauan yang berpenduduk lebih dari 300.000 orang ini. Namun, ada juga kekhawatiran bahwa melarang perubahan kesetiaan politik selama masa jabatan parlemen bisa jadi tidak demokratis.
Tahun lalu merupakan tahun yang penuh gejolak bagi politik Vanuatu dengan tiga mosi tidak percaya terhadap pemerintah yang sedang menjabat, yang mengakibatkan pergantian perdana menteri. Ada juga pemilihan cepat pada Oktober 2022. Perdana menteri pada saat itu, Bob Loughman, membubarkan pemerintahan singkatnya sebagai tanggapan atas mosi tidak percaya, tetapi hanya menghasilkan pemilihan kembali anggota parlemen yang sama yang berpindah-pindah partai.
“Saya dengan sepenuh hati mendukung pemungutan suara ya untuk menghentikan praktik ini, karena ini adalah faktor kunci yang menyebabkan ketidakstabilan dan menghambat pembangunan,” kata pengusaha Port Vila, Lopez Adams, kepada organisasi berita yang berafiliasi dengan RFA, BeritaBenar.
Masalahnya akan menjadi lebih besar jika tidak ditangani, kata Adams, karena ekonomi Vanuatu membutuhkan stabilitas untuk tumbuh cukup cepat untuk memberikan peluang dan pekerjaan bagi populasi pemuda yang terus bertambah.
“Menggunakan seseorang untuk menaiki tangga dan kemudian beralih ke tangga yang lain adalah hal yang tidak etis dan tidak memiliki prinsip,” katanya.
Vanuatu telah dikenal dengan politik yang rapuh dan pemerintahan yang berumur pendek sejak kemerdekaannya dari pemerintahan gabungan Prancis dan Inggris pada tahun 1980. Seperti negara-negara kepulauan Pasifik lainnya, negara ini semakin menjadi fokus persaingan Cina-AS untuk memperebutkan pengaruh di wilayah tersebut.
Vanuatu mengirimkan banyak anak mudanya untuk bekerja di perkebunan di Australia dan Selandia Baru karena kurangnya peluang ekonomi di dalam negeri, dan pemerintahnya terkenal di luar negeri karena meningkatkan pundi-pundi uangnya dengan skema penjualan paspor.
Di antara tantangan-tantangannya, siklon tropis sering melanda Vanuatu dan negara ini juga rentan terhadap gempa bumi dan letusan gunung berapi karena berada di atas “Cincin Api” Pasifik yang aktif secara seismik.
Referendum yang direncanakan pada tanggal 29 Mei 2024 ini mengusulkan agar konstitusi negara ini diubah sehingga setiap anggota parlemen yang keluar atau pindah partai politik selama masa jabatan parlemen akan kehilangan kursinya. Referendum ini juga mengusulkan agar anggota parlemen yang tidak memiliki afiliasi dengan partai politik diwajibkan untuk bergabung dengan partai politik dalam waktu tiga bulan setelah terpilih atau kehilangan kursi mereka.
Mayoritas Parlemen Vanuatu mendukung perombakan ini dengan mengesahkan undang-undang anti-pindah partai tahun lalu. Perubahan konstitusional pada sistem pemilu membutuhkan referendum nasional untuk diberlakukan.
Andrew Solomon Napuat, anggota Parlemen dan wakil ketua parlemen, mengatakan bahwa perubahan ini akan mencegah anggota parlemen berpindah partai hanya untuk kepentingan pribadi dan akan menjadi langkah untuk mengatasi ketidakstabilan politik dengan mengizinkan pemerintah untuk bertahan selama empat tahun penuh.
“Kita harus bertanya pada diri sendiri – bagaimana kita dapat mengendalikan orang-orang yang tidak mau mendengarkan pemilih dan tidak mengutamakan negara sebagai prioritas,” kata Napuat dalam sebuah wawancara dengan BeritaBenar.
Usulan amandemen konstitusi sedang diperdebatkan dengan hangat di Facebook, di mana beberapa poster mengatakan bahwa amandemen tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
“Vanuatu memiliki sistem pemerintahan yang demokratis, tetapi ketika referendum berfokus pada penghapusan hak konstitusional seorang anggota Parlemen, apakah kita masih berada di negara demokrasi?” kata seorang pengguna bernama Peserta Anonim di grup Facebook Yumi Tok Tok Stret.
Napuat mengatakan bahwa banyak informasi yang tersebar di media sosial tidak secara akurat mencerminkan ruang lingkup amandemen, yang hanya berlaku untuk tindakan anggota Parlemen dan bukan masyarakat luas.
Ia juga mengatakan bahwa referendum ini memiliki keterbatasan dalam menangani korupsi pemerintah, namun peran penting dalam bidang tersebut harus dimainkan oleh polisi, pengadilan dan Kantor Ombudsman, yang menyelidiki pengaduan mengenai lembaga-lembaga pemerintah.
Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai, pada awal bulan ini mendesak masyarakat untuk berpartisipasi dalam referendum tersebut dan mengatakan bahwa ada kebutuhan besar untuk membentuk masa depan demokrasi di negaranya.
Menteri Dalam Negeri Johnny Koanapo Rasou telah menjanjikan penjangkauan yang komprehensif tentang referendum kepada setiap warga negara Vanuatu, termasuk mereka yang berada di luar negeri seperti Kaledonia Baru, Australia dan Selandia Baru, sehingga semua pemilih mendapatkan informasi yang tepat.
Albert Iauma, salah satu dari ribuan pria dan wanita Vanuatu yang dipekerjakan sebagai pekerja musiman di Australia, mengatakan bahwa ia akan memilih “ya” dalam referendum jika diberi kesempatan.
Para politisi Vanuatu seharusnya berfokus pada isu-isu yang lebih penting daripada berpindah-pindah partai, termasuk tantangan yang dihadapi oleh para pekerja musiman, katanya. “Para pemimpin harus memprioritaskan masalah-masalah substansial daripada menginvestasikan waktu dan uang untuk menangani ketidakstabilan politik. Saya tidak sabar untuk memberikan suara saya,” kata Iauma.
