Kamis 2015-09-10 01:51:50
JAKARTA, SUARAPAPUA.com — Kepala Subdirektorat Pertanggungjawaban Profesi Bidang Propam Kepolisian Daerah Papua, M. Duwila, mengatakan, uji balistik kasus penembakan massa di Kabupaten Tolikara, Papua, pada 17 Juli 2015, bukan peluru Polisi.
Dikatakan, peluru yang menewaskan satu orang dan melukai sebelas orang itu bukan berasal dari peluru aparat polisi Kepolisian Resor Tolikara.
“Uji balistik sudah selesai. Hasilnya ada di Reserse Kriminal. Hasilnya, peluru yang ditembakkan bukan peluru polisi,” kata Duwila, seperti ditulis Tempo, Senin, 7 September 2015.
Duwila enggan menjelaskan secara detail hasil uji balistik itu. Ia meminta wartawan menghubungi pihak Reskrim dan juru bicara Polda Papua.
Kepala Bidang Humas Polda Papua, AKBP Patrige Renwarin yang dihubungi via telepon maupun pesan pendek tidak memberikan respons tentang hasil uji balistik kasus penembakan di Tolikara.
“Saya masih ikut seminar, jadi nanti dulu,” ujarnya kemarin.
Duwila menjelaskan, Polda Papua juga sudah menggelar sidang pelanggaran disiplin terhadap personel Polres Tolikara saat terjadi peristiwa penembakan di Tolikara.
Saat itu rusuh terjadi karena umat Kristen GIDI Tolikara yang menggelar seminar internasional dan kebaktian kebangunan rohani (KKR) memprotes digelarnya salat Idul Fitri di halaman terbuka. Padahal, sebelumnya sudah ada kesepakatan salat digelar di dalam musalah.
Dalam situasi memanas, tanpa menunggu perintah Kapolres Tolikara Soeroso yang ada di lokasi kejadian, sejumlah personel kepolisian itu lari ke gudang senjata dan memaksa penjaga mengeluarkan senjata berikut amunisinya dan membunyikan lonceng bahaya. Duwila memimpin pemeriksaan terhadap semua personel Polres Tolikara, termasuk Soeroso.
Hasilnya, kata Duwila, sebanyak 12 personel Polres Tolikara dijatuhi sanksi, dari teguran tertulis hingga dikenakan tahanan badan selama 21 hari terhitung sejak 24 Agustus lalu.
Sonny Wanimbo, salah satu tokoh pemuda gereja GIDI Tolikara mempertanyakan kebenaran hasil uji balistik peluru yang dilakukan Kepolisian Daerah Papua, pasalnya hanya aparat keamanan yang memegang senjata.
“Kalau hasilnya bukan peluru Polisi, berarti pelaku penembakan 12 warga Tolikara itu peluru TNI. Harus ada keterbukaan diantara kedua institusi Negara ini,” jelas Sonny.
Menurut Sonny, di Kabupaten Tolikara tak ada warga sipil yang memegang senjata, sebab senjata hanya digunakan oleh aparat TNI dan Polri yang bertugas.
“Di Papua sudah biasa, kalau pelakunya aparat, pasti terjadi impunitas. Tidak ada institus negara yang mau mengaku kalau menembak, cara-cara seperti ini sebenarnya melukai dan menyakiti hati kami keluarga korban,” kata Sonny.
OKTOVIANUS POGAU
