TAMBRAUW, SUARAPAPUA.com — Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) kabupaten Tambrauw, provinsi Papua Barat, menyatakan mempertahankan Kodim 1810/Tambrauw serta mendukung percepatan pembangunan Koramil di seluruh wilayah kabupaten Tambrauw.
“Kodim tetap ada dan dipertahankan,” kata Cosmas Baru, ketua DPRD kabupaten Tambrauw, Sabtu (17/4/2021).
Menurutnya, Kodim 1810 Tambrauw tetap dipertahankan karena wajib ada di setiap kabupaten/kota.
Khusus Satgas Tugas (Satgas) Pamrahwan 762 RK/VYS, kata Cosmas, akan segera tingalkan kabupaten Tambrauw.
“Koramil, Babinsa ditingkatkan pembangunannya di semua wilayah Tambrauw,” imbuhnya.
David Sedik, ketua Komisi I DPRD kabupaten Tambrauw, dikonfirmasi suarapapua.com usai pertemuan pemerintah daerah bersama DPRD dan masyarakat Tambrauw, Kamis (15/4/2021) menyatakan, pihaknya dengan tegas menolak kehadiran Satgas Pamrahwan 762 RK/VYS di kabupaten Tambrauw.
“Setelah mempertimbangkan tuntutan masyarakat dan hasil pertemuan antara masyarakat, pemerintah, DPRD, TNI dan Polri, Komisi I DPRD merekomendasi Satgas dibatalkan atau ditiadakan, dipending dulu sambil menunggu perkembangan lebih lanjut. Ketika ada situasi tertentu yang membutuhkan pasukan militer barulah Satgas dihadirkan,” tuturnya.
Soal kapan Satgas tinggalkan kabupaten Tambrauw, David mengaku belum tahu pasti.
“Kami berharap secepatnya Satgas tinggalkan Tambrauw, karena hasil pertemuan Dandim 1810 Tambrauw mengatakan akan berkoordinasi lagi. Ya, Dandim Tambrauw harus mempertimbangkan hasil pertemuan supaya Satgas bisa secepatnya keluar Tambrauw,” jelas David.
Soli Yesnath, salah satu pemuda distrik Fef menilai keputusan DPRD Tambrauw adalah keputusan yang sangat tidak mewakili suara rakyat Tambrauw.
“Bupati bilang Tambrauw daerah yang aman. DPRD bilang Tambrauw aman. Terus, kenapa DPRD pertahankan Kodim ya? Ada apa sebenarnya?,” tanya Yesnath.
Kehadiran militer di kabupaten Tambrauw menurut Maria Syufi, banyak mencatatkan jejak buruk. Karena itu, salah satu tokoh perempuan Tambrauw ini berkomitmen tetap lawan hingga TNI tinggalkan Fef, ibu kota kabupaten Tambrauw.
“Kami tolak militer. Kodim, Koramil dan Babinsa tetap kami tolak,” ujar Syufi.
Rakyat Tambrauw menurut Maria, sudah bertekad menolak militer. Tetapi DPRD justru tak mendukung sikap masyarakat akar rumput.
“Tuntutan kami jelas sesuai komitmen tetap lawan. DPRD harusnya memperjuangkan aspisari rakyat, bukan mendukung militer yang nantinya melakukan kekerasan terhadap masyarakat,” keluhnya.
Pewarta: Reiner Brabar
Editor: Markus You
