ArsipKOMISI Kerja Untuk Selamatkan Alam dan Manusia Intan Jaya

KOMISI Kerja Untuk Selamatkan Alam dan Manusia Intan Jaya

Senin 2012-05-07 10:21:15

PAPUAN, Intan Jaya — Komisi Somatua Intan Jaya akan fokus bekerja untuk menyelamatkan tanah, dan hak-hak masyarakat adat, juga akan dibarengi dengan berbagai kegiatan seminar

“Kami baru selesai melaksanakan seminar sehari dengan tujuan memberikan pemahaman dikalangan mahasiswa dan pelajar di tanah Papua, secara khusus dari Intan Jaya,” ujar Maisini.

Melalui seminar ini diharapkan kaum intelektual belajar dan bertindak demi menyelamatkan alam dan manusia Papua, secara khusus di Intan Jaya.

Salah satu mahasiswa, Omiel Zagani mengatakan bahwa seminar adalah salah satu cara untuk mendapatkan pengetahuan lebih luas agar nantinya dapat bekerja untuk menyelamatkan alam dan manusia.

Sementara itu, Nolianus Kobogau, Sekertaris Badan Pengurus Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Intan Jaya di Jayapura menambahkan, masyarakat di Intan Jaya saat ini belum merasakan dampak buruknya, karena itu perlu ada kerja keras dari KOMISI agar alam dan masyarakat Intan Jaya dapat terselamatkan.

Misael juga menegaskan, KOMISI akan terus berkomitmen dan bekerja untuk menyelamatkan alam dan manusia Papua di Intan Jaya dengan berbagai kegiatan dalam bentuk penyadaran kepada masyarakat luas.

Seminar sehari yang dilakukan pada 05 Mei 2012 oleh KOMISI dengan tema “Bahaya Kapitalisme Terhadap Kehancuran Budaya, Alam dan Kehidupan Masyarakat Kabupaten Intan Jaya.

Rencananya, PT Freeport Indonesia akan beroperasi di Kabupaten Intan Jaya dalam tahun ini. Sejak tahun lalu, PT Mineserve International, salah satu anak perusahaan PT Freeport Indonesia telah melakukan eksplorasi lanjutan.

Menurut informasi yang berhasil dihimpun media ini, PT Mineserve International sedang berusaha memastikan kadar sumber daya alam (emas, tembaga, dll) di Intan Jaya sebelum PT Freeport Indonesia masuk dan beroperasi.

ARNOLD BELAU

Terkini

Populer Minggu Ini:

Ribuan Data Pencaker Diserahkan, Pemprov PBD Pastikan Kuota OAP 80 Persen

0
“Jadi tidak semua Gubernur bisa menjawab semua itu, karena punya otonomi masing-masing. Kabupaten/Kota punya otonomi begitu juga dengan provinsi juga punya otonomi. Saya hanya bertanggung jawab untuk formasi yang ada di provinsi. Maka ini yang harus dibicarakan supaya apa yang disampaikan ini bisa menjadi perhatian kita untuk kita tindaklanjuti. Dan pastinya dalam Rakor Forkopimda kemarin kita juga sudah bicarakan dan sepakat tentang isu penerimaan ASN ini,” ujarnya.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.