ArsipMurib: Telah Terjadi Kejahatan Kemanusiaan di tanah Papua

Murib: Telah Terjadi Kejahatan Kemanusiaan di tanah Papua

Sabtu 2012-10-27 10:10:45

PAPUAN, Jayapura— Matius Murib, Direktur Baptis Voice Papua, kepada suarapapua.com, Minggu (28/10) pagi, menegaskan bahwa telah terjadi kejahatan kemanusiaan di tanah Papua, dengan pelakunya adalah aparat keamanan Indonesia.

“Dari situasi kekerasan dan penyiksaan serta teror yang dialami warga sipil di tanah Papua , kita bisa lihat telah terjadi kekerasan dan kejahatan kemanusiaan.”

Menurut Murib, walaupun rakyat Papua hendak menyampaikan aspirasi secara damai, tetapi dipukul mundur, dihalangi dan disiksa, di tahan serta di tembak mati, sejak Januari sampai Oktober 2012, jika dihitung telah terjadi sekitar 100 lebih kasus.

Karena itu, dalam pernyataan sikapnya, Murib menegaskan bahwa kekerasan, penyiksaan dan teror, serta penembakan warga sipil di tanah Papua adalah kekerasan structural dan melembaga sejak lama, dengan tujuang membunuh karakter orang asli Papua.

“ Kami sebagai Pembela Hak Asasi Manusia, mengutuk keras tindakan kekerasan dan pemnghambatan ruang kebebasan dan demokrasi oleh Pemerintah Indonesia, melalui kaki tangan aparat keamanan.

Pemerintah harus bisa mempertanggungjawabkan kejahatan terhadap kemanusiaan sejak tahun 1969 sampai 2012 kepada public, terutama kepada orang Papua yang menjadi korban,” tegas mantan Wakil Ketua Komnas HAM Papua ini.

Selain itu, Murib juga meminta agar para aktivis pro demokrasi, pembela HAM dan Jurnalis di tanah Papua untuk terus mengkampanyekan Papua tanah damai, dan terus melakukan advokasi terhadap kasus kekerasan Negara untuk perubahan massa depan bagi Papua.

Kemudian, Murib juga mendesak dewan HAM PBB dan organisasi Internasional yang memegang mandate kebebasan berekspresi, hak-hak masyarakat pribumi, pembela HAM dan penyiksaan untuk segera berkunjung ke tanah Papua.

 OKTOVIANUS POGAU

Terkini

Populer Minggu Ini:

Kadis PUPR Sorsel Diduga Terlibat Politik Praktis, Obaja: Harus Dinonaktifkan

0
Kadis PUPR Sorsel Diduga Terlibat Politik Praktis, Obaja: Harus Dinonaktifkan SORONG, SUARAPAPUA.com --- Bupati Sorong Selatan, Papua Barat Daya, didesak untuk segera mencopot jabatan kepala dinas PUPR karena diduga telah melanggar kode etik ASN. Dengan menggunakan kemeja lengan pendek warna kuning dan tersemat lambang partai Golkar, Kadis PUPR Sorong Selatan (Sorsel) menghadiri acara silaturahmi Bacakada dan Bacawakada, mendengarkan arahan ketua umum Airlangga Hartarto dirangkaikan dengan buka puasa di kantor DPP Golkar. Obaja Saflesa, salah satu intelektual muda Sorong Selatan, mengatakan, kehadiran ASN aktif dalam acara silatuhrami itu dapat diduga terlibat politik praktis karena suasana politik menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilaksanakan secara serentak tanggal 27 November 2024 mulai memanas. “ASN harus netral. Kalau mau bertarung dalam Pilkada serentak tahun 2024 di kabupaten Sorong Selatan, sebaiknya segera mengajukan permohonan pengunduran diri supaya bupati menunjuk pelaksana tugas agar program di OPD tersebut berjalan baik,” ujar Obaja Saflesa kepada suarapapua.com di Sorong, Sabtu (20/4/2024).

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.