ArsipTokoh Masyarakat Tolikara Minta Pelantikan Anggota DPRD Ditunda

Tokoh Masyarakat Tolikara Minta Pelantikan Anggota DPRD Ditunda

Jumat 2015-02-20 17:54:30

WAMENA, SUARAPAPUA.com — Salah satu tokoh masyarakat di Kabupaten Tolikara, Papua, Alemus Karoba, meminta pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk segera ditunda, agar beberapa masalah yang timbul saat Pileg bisa segera diselesaikan.

Alemus menjelaskan, salah satu persoalan tersebut adalah intervensi Bupati dalam proses Pileg, yang menyebabkan banyak pihak di Tolikara dirugikan.

 

"Pada saat pleno suara tingkat Distrik di Dapil kami, ada intervensi dari Bupati Kabupaten Tolikara, saat itu Bupati bersama rombongan datang menggunakan helikopter mendarat di tempat dilakukannya pleno."

 

“Waktu itu saya punya suara sebanyak 2.108 untuk DPRP. Bupati minta kepada kami agar suara untuk Provinsi diamankan untuk calon yang beliau usulkan,” kata Karoba, kepada wartawan di Wamena, Rabu (19/2/2015) kemarin.

 

Karena percaya dengan pernyataan Bupati, Karoba mengatakan, masyarakat merelakan suara Golkar untuk Partai Demokrat milik Bupati, namun belakangan berubah drastis.

 

"Setelah pulang hingga pleno tingkat selanjutnya suara tersebut berubah. Bahkan hasilnyapun tak sesuai dengan apa yang dijanjikan."

 

“Sebelumnya juga saat pesta perdamaian konflik saat Pilgub itu, pihak Pemda, Gubernur Papua sempat mendukung kesepakatan masyarakat untuk memberikan 1 kursi sebagai balasan dari tewasnya kakak saya pada saat konflik Pilgub,” katanya.

 

Namun tuturnya, semua itu terjadi tidak sesuai harapan. Karoba pun merasa ia dibohongi, dan meminta agar persoalan intervensi Bupati Tolikara ini perlu diluruskan.

 

Sementara itu, Yare Karoba, tokoh masyarakat Distrik Gilunbandu menyesalkan tindakan dari Kepala Daerah maupun KPUD Tolikara, sebab bisa saja menimbulkan konflik di kemudian hari.

 

“Bisa berakibat fatal. Lihat saja jalan trans Tolikara ditutup, lapter jadi lautan manusia, ini semua karena pimpinan yang kerja tidak baik,” ungkapnya.

 

Karena itu, ia menyarankan Pemda Tolikara dan KPUD Tolikara ambil langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut sebelum melakukan acara pelantikan. 

 

"Kalau masalah tidak selesai, bisa terjadi dampak yang buruk kedepannya bagi semua pihak di Tolikara,” tukasnya.

 

Editor: Oktovianus Pogau

 

ELISA SEKENYAP

Terkini

Populer Minggu Ini:

Kadis PUPR Sorsel Diduga Terlibat Politik Praktis, Obaja: Harus Dinonaktifkan

0
Kadis PUPR Sorsel Diduga Terlibat Politik Praktis, Obaja: Harus Dinonaktifkan SORONG, SUARAPAPUA.com --- Bupati Sorong Selatan, Papua Barat Daya, didesak untuk segera mencopot jabatan kepala dinas PUPR karena diduga telah melanggar kode etik ASN. Dengan menggunakan kemeja lengan pendek warna kuning dan tersemat lambang partai Golkar, Kadis PUPR Sorong Selatan (Sorsel) menghadiri acara silaturahmi Bacakada dan Bacawakada, mendengarkan arahan ketua umum Airlangga Hartarto dirangkaikan dengan buka puasa di kantor DPP Golkar. Obaja Saflesa, salah satu intelektual muda Sorong Selatan, mengatakan, kehadiran ASN aktif dalam acara silatuhrami itu dapat diduga terlibat politik praktis karena suasana politik menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilaksanakan secara serentak tanggal 27 November 2024 mulai memanas. “ASN harus netral. Kalau mau bertarung dalam Pilkada serentak tahun 2024 di kabupaten Sorong Selatan, sebaiknya segera mengajukan permohonan pengunduran diri supaya bupati menunjuk pelaksana tugas agar program di OPD tersebut berjalan baik,” ujar Obaja Saflesa kepada suarapapua.com di Sorong, Sabtu (20/4/2024).

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.