Minggu 2012-05-06 10:22:15
Demikian penegasan Jhon Sohitusa, Sekertaris Klasis GKI Kabupaten Fak-Fak, ketika menghubungi suarapapua.com, Minggu (06/05) siang tadi dari Fakfak.
Menurut Jhon, pembangunan gedung kantor Bupati dengan menggunakan simbol agama tertentu dapat menyulut konflik antar gereja satu dengan gereja yang lain di Fakfak.
Karena itu, Jhon sangat berharap agar gedung kantor Bupati Fakfak dibangun selayaknya kantor sebagai tempat bekerja dan melayani masyarakat Fakfak yang beragam, sebab jika terus dibiarkan dapat menimbulkan persepsi yang negatif dikalangan masyarakat.
Sementara itu, tokoh masyarakat muslim Fakfak, Muhammad Sanaki juga sependapat dengan Jhon Sohitusa, bahwa menolak pembangunan gedung kantor Bupati Fakfak dengan memakai simbol agama tertentu.
“Masyarakat di Fakfak sangat beragama, jadi kurang elok kalau memakai simbol agama tertentu untuk pembangunan gedung kantor Bupati Fakfak,†ucap Sanaki kepada media ini.
Sedangkan menurut Dorus Wakum, Kordinator Komunitas Masyarakat Adat Papua Anti Korupsi (KAMPAK) Papua, pembangunan gedung kantor Bupati dengan menggungkan simbol agama tertentu adalah kebijakan Bupati yang dinilai keliru dan salah.
“Selain memprotes simbol gedung kantor Bupati, juga ada dugaan korupsi dalam pembangunan kantor Bupati yang dilakukan tanpa kordinasi dengan DPRD Fakfak,†tegas Dorus.
Selama melakukan invesitagas pada bulan Maret 2012 lalu, KAMPAK Papua melihat pembongkaran gedung kantor Bupati yang seharusnya mendapat persetujuan dari DPRD, namun hal ini tidak dilakukan.
“Bupati menggunakan otoritasnya menyuruh membongkar gedung kantor Bupati tanpa kordinasi dengan dewan, ini sudah salah dan menyalahi aturan, dan harus segera diproses oleh aparat penegak hukum,†kata Dorus yang mengaku telah melihat langsung pembangunan gedung kantor Bupati tersebut.
Sebelumnya, Wilhelmina Woy, Ketua Komisi III DPRD Fakfak menyampaikan bahwa laporan soal dugaan korupsi yang dilakukan Bupati Muhammad Uswanas dengan salah satu pengusaha yang dianggap sebagai cukong Pilkada, Bahlil Lahadalia telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.
“Kami telah melaporkan dugaan korupsi pembangunan beberapa mega proyek, termasuk pembangunan gedung kantor Bupati Fakfak ke KPK di Jakarta. Kita sama-sama menunggu proses lebih lanjut,†kata Wilhelmina kepada suarapapua.com beberapa waktu lalu di Jakarta.
OKTOVIANUS POGAU
