ArsipKorps Pasukan Khas TNI AU Harus Diperiksa Terkait Insiden Paniai Berdarah

Korps Pasukan Khas TNI AU Harus Diperiksa Terkait Insiden Paniai Berdarah

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Solidaritas Keluarga Korban Paniai Berdarah, yang terdiri dari Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Mee (IPMME), Dewan Adat Daerah (DAD) Paniai, tokoh gereja, dan tokoh agama, meminta Korps Pasukan Khas (Paskhas) Angkatan Udara, yang bertugas di Kabupaten Paniai, Papua, untuk diperiksa lebih lanjut.

“Karena dua korban ditemukan tewas di kebun-kebun dekat ujung Lapangan Karel Gobay. Mereka ditembak dari Menara yang dihuni satuan Paskhas AU di Paniai,” ujar Pdt. Nikolas Degei, salah satu tokoh Agama di Paniai, saat memberikan keterangan pers di Kantor Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP), Padang Bulan, Jayapura, Papua, Rabu (7/1/2015) siang tadi.

Menurut Pdt. Degei, dua korban yang ditemukan di kebun-kebun dekat Menara masing-masing Yulianus Yeimo (17), siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Paniai Timur, dan Alpius Youw (18), siswa SMA YPPGI Enarotali. (Baca: Jokowi Berkeinginan Dialog Dengan Masyarakat Papua).

“Keduanya ditemukan sekitar 5 menit setelah aksi penembakan. Kalau lihat di foto-foto yang tersebar, Yeimo pakai baju singlet tentara, dan Youw pakai baju biru klub Sepak Bola Machester United warna biru. Yeimo kena tembak dan lobang besar di dada kanan, sedangkan You kena tembak di otak belakang.”

“Setelah kami temukan mereka, lobang peluru besar sekali, kami duga mereka ditembak bukan dengan senjata kecil, tapi ini kemungkinan pakai sniper dari Menara, makanya kami curiga ini dilakukan oleh Paskhas AU,” tegas Pdt. Degei. (Baca: Jokowi Pidato Soal Paniai, Ini Pendapat Franz Magnis-Suseno).

Ia menjelaskan, jarak dari Menara milik Paskhas AU sekitar 70 meter ke tempat kedua jenazah ditemukan, sedangkan jarak dari Polsek Paniai Timur sekitar 150 Meter, sedangkan jarak ke Koramil sekitar 200 meter.

“Memang kami tahu, yang memerintahkan seluruh pasukan untuk bersiaga adalah Wakapolres Paniai, tapi penting juga Paskhas AU diperiksa, karena kami lihat selama ini mereka bersembunyi dibalik Polisi maupun TNI AD,” kata Pdt. Degei.

Sementara itu, Agus Kadepa, salah satu mahasiswa di Jayapura mengatakan, ia telah mengunjungi Paniai seminggu setelah kejadian, dan menemukan beberapa fakta yang bertolak belakang dengan pernyataan aparat kepolisian. (Baca: Bertemu Presiden, Bupati Paniai Minta Penembakan 4 Warganya Diusut Tuntas).

“Saya ikut dalam rombongan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) ke Paniai, dan mendengar langsung kalau dua siswa SMA ditemukan tewas di kebun-kebun, dugaan besar ini dilakukan oleh Paskhas AU,” ujar Agus. (Baca: TPN-PB Wilayah Paniai Bantah Tembak Anggota Polisi).

Sedangkan, dua korban lainnya, atas nama Apinus Gobay (18) dan Simon Degei (16), ditemukan tewas tepat di tengah lapangan, yang berjarak kurang lebih 20 meter dari Markas Koramil, dan sekitar 50 meter dari Polsek Paniai Timur.

“Kalau Degei dan Gobay kemungkinan ditembak mati oleh aparat TNI di Koramil, dan anggota Polsek Paniai Timur, makanya semua harus diperiksa. Kalau Kapolda bilang anak buahnya tidak terlibat, maka saya bisa katakan itu omong kosong,” tegas Agus. (Baca: Jokowi Sesalkan Peristiwa Kekerasan di Kabupaten Paniai).

Agus menegaskan, keluarga korban saat ini hanya mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) untuk segera membentuk Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP-HAM), yang terdiri dari beberapa anggota Komnas HAM, dan unsur masyarakat sipil.

“Ini seperti diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (2) UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Tujuan KPP-HAM agar dapat melakukan investigasi secara kompherensif, tuntas, dan menyeluruh peristiwa di Paniai.” (Baca: Jhon Jonga: KPP-HAM Kasus Paniai Berdarah Harus Segera Dibentuk!).

“Kami berharap pelaku pembunuhan dan pembantaiaan lima warga sipil di hukum seberat-beratnya, makanya KPP-HAM harus dibentuk agar ada pengadilan HAM, kalau pengadilan militer sama saja omong kosong,” ujarnya.

 

OKTOVIANUS POGAU

Terkini

Populer Minggu Ini:

Pemkab Yahukimo dan PGGJ Diminta Perhatikan Keamanan Warga Sipil

0
"Sampai saat ini belum ada ketegasan terkait pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sana. Tidak ada ketegasan dari pemerintah daerah Yahukimo. Kami minta untuk segera tangani.”

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.