JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Kapolres Fakfak, AKBP. Gazali Ahmad beserta enam anggotanya telah mendatangi Sekretariat ELSHAM Fakfak untuk bersihturahmi dengan Elhsam Papua di Fak-Fak pada 17 Juni 2016. Menanggapi hal ini, Ferry Marisan, direktur Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (ELSHAM) Papua mengatakan, kedatangan Kapolres adalah upaya intimidasi.
Freddy Warpopor, Koordinator ELSHAM Fakfak, kepada menjelaskan, tujuan kedatangan kapolres Fakfak adalah untuk mengkonfirmasikan laporan pengaduan yang disampaikan oleh Elsham Fakfak, terkait kasus pornografi dan pelecehan seksual yang didugan dilakukan oleh aparat Kepolisian Resort (Polres) Fakfak terhadap anak dibawah umur.
“Kasus itu terjadi pada tanggal 2 Mei 2016 waktu penangkapan di Fakfak. Dalam penangkapan tersebut, lalu ada beberapa orang anak remaja yang ikut ditangkap. Waktu jalani interogasi di markas polres Fakfak, satu anggota oknum Polisi kemudian menayangkan cuplikan video porno dalam telepon genggam miliknya. Lalu memaksa tiga anak yang menjadi korban, MT, HD dan HH untuk tonton video itu,” jelas Warpopor seperti dikuti media ini dari elshampapua.org.
Dijelaskan Warpopor, keluarga korban meminta Elsham Fakfak mendampingi korban untuk melaporkan kasus tersebut ke unit Propam Polres Fakfak. Kemudian ELSHAM Fakfak bersama dengan tim advokat pembela HAM di Fakfak dan menggelar Jumpa Pers pada hari Kamis 16 Juni 2016.
Kapolres datang setelah sehari sebelumnya Elsham melaporkan kasus pelecehan seksual oleh bawahannya dan menggelar Jumpa Pers pada Kamis (16/06). Dalam kunjungannya, Kapolres datang ke kantor Elsham Fakfak didampingi ajudannya yang berseragam polisi dan empat orang anggota berpakaian preman.
“Saat berada didepan Sekretariat Elsham Fakfak, ajudan Kapolres tanpa meminta ijin langsung menerobos masuk ke dalam ruang Sekretariat Elsham Fakfak. Mereka datang tanpa ada pemberitahuan. Waktu saya keluar dan ketemu dengan Kapolres, Kapolres bilang, Oh…. Iya, tolong dokumentasi saya dan pa Freddy,” jelas Freddy meniru ucapan Kapolres Fakfak.
Lanjut dia, “setelah ajudan Kapolres memotret saya dan Kapolres, ajudannya langsung masuk ke dalam Sekretariat tanpa minta ijin, lalu memotret semua tulisan dan perabotan yang ada dalam ruangan sekretariat, termasuk juga papan nama sekretariat Elsham Fakfak,” ungkap Warpopor.
Melihat itu, Warpopor kemudian menyarankan kepada Kapolres Fakfak agar menemui Ketua Dewan Adat Mbaham Matta untuk menempuh proses penyelesaian secara adat, karena masyarakat ingin ada proses penyelesaian secara Adat. Sementara proses penyelesaian melalui hukum formal akan tetap ditempuh, agar ada sanksi terhadap aparat polisi yang telah melakukan pelanggaran hukum. (Baca: Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur Dilaporkan ke Propam Fak-Fak)
Menanggapi saran dari Koordinator Elsham Fakfak, Kapolres berjanji dirinya akan terus melakukan koordinasi agar menemukan jalan penyelesaian yang baik. Sekitar pukul 15.00 WIT, Kapolres Fakfak beserta anak buahnya lalu meninggalkan sekretariat Elsham Fakfak.
“Sebelum dorang (Kapolres dan rombongannya) datang, ada beberapa anggota intelijen polisi yang melakukan pemantauan di sekitar Sekretariat Elsham Fakfak lebih dulu,” ujarnya.
Menanggapi hal ini, Ferry Marisan, direktur Elsham Papua mengatakan, bahwa tindakan yang dilakukan oleh aparat polisi di Fakfak yang memasuki Sekretariat Elsham Fakfak adalah suatu bentuk intimidasi.
“Polisi seharusnya mematuhi prosedur hukum untuk melakukan pengumpulan informasi, bukan caranya masuk seenaknya ke kantor Elsham Fakfak tanpa ada pemberitahuan lebih dulu. Kami kemarin baru masukan pengaduan ke Propam Fakfak, kalau mereka ingin buat klarifikasi atau konfirmasi, silahkan kirim surat resmi kepada kami, dan kami akan menanggapinya. Kami tidak mau ada tekanan dari pihak manapun yang disengaja untuk membuat rakyat takut dalam mengungkapkan kebenaran,” kata Marisan.
Pewarta: Arnold Belau
