JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Kebijakan pemerintah pusat memberlakukan Otonomi Khusus (Otsus) di provinsi Papua sejak 17 tahun lalu pada era presiden Megawati Soekarnoputri, dibeberkan Gubernur Lukas Enembe saat membuka secara resmi rapat koordinasi Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (Rakor Fordasi) yang kedua tahun 2018 di gedung olahraga Waringin, Kotaraja, Jayapura, Rabu (21/11/2018).
Gubernur Enembe mengatakan, hasil dari kebijakan Otsus tersebut dapat dilihat dalam banyak aspek pembangunan yang dilakukan selama ini.
“Otsus diberlakukan oleh pemerintah Indonesia di Papua pada November 2001, dan sekarang bulan November 2018 ini sudah genap usianya ke-17 tahun. Beberapa tahun ini kami sudah menggunakan dana sekitar 68 Triliun, tetapi pembangunan maju atau tidak kita bisa lihat sendiri,” ujarnya dalam sambutan sebelum membuka kegiatan yang akan berlangsung hingga tanggal 23 November sebagai rangkaian dari perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-17 Otsus di provinsi Papua.
Gubernur mengajak di hari ulang tahun Otsus ini perlu introspeksi terhadap Otsus yang masanya akan berakhir tiga tahun kemudian.
Diakuinya, pemberlakuan Otsus saat itu di tengah gencarnya isu Papua merdeka lepas dari NKRI, sehingga pemerintah Indonesia berikan Otsus.
“Sebelum Otsus diberikan ke Papua, daerah Papua lebih sensitif dengan pembunuhan dan angka militerisme terlalu tinggi. Tetapi Otsus diberikan tanpa grand desain. Itu membuat pembangunan belum jalan maksimal. Meskipun demikian, secara perlahan dari Otsus itu sudah mulai ada pembangunan,” bebernya.
Menurut Enembe, di masa Otsus dirinya gubernur yang ketiga, dan publik dapat melihat dan merasakan manfaat Otsus dengan berbagai pembangunan yang mulai nampak. Hanya saja, kata dia, yang disayangkan adalah tidak lama lagi masanya akan berakhir.
“Saya berharap kepada generasi yang akan memimpin setelah masa saya berakhir, itu akan diperhadapkan dengan situasi lebih lain lagi. Sehingga kebijakan saya dan gubernur sebelum saya itu lebih baik harus dipertahankan,” kata Gubernur Papua.
Sementara itu, staf Mentri Dalam Negeri bidang pemerintahan, saat membacakan surat dari Mentri Dalam Negeri menyampaikan selamat merayakan HUT Otsus. Dalam perjalanannya cukup panjang Otsus mampu melakukan perubahan dan pembangunan yang luar biasa.
“Pertama, saya menyampaikan permohonan maaf karena tikad bisa hadir dalam kegiatan Rakor Fordasi ini, berhubung ada undangan penting,” tulis Mendagri yang dibacakan Dr. Suhajar Diantoro.
Banyak hal yang disampaikan, seperti pembangunan di Provinsi Papua dan beberapa provinsi lain yang mendapat predikat Otonomi Khusus, pada intinya pembangunan sudah berjalan maksimal.
“Otonomi Khusus sendiri Provinsi Papua akan berakhir pada tahun 2023, tetapi pemerintah punya cara lain yang sedang direncanakan. Untuk itu, pemerintah setempat harus mengevaluasi kembali dana yang sudah terpakai,” tandasnya.
Pantauan suarapapua.com, pemerintah Provinsi Papua bersama rombongan dan beberapa provinsi serta para undangan usai pembukaan Rakor Fordasi di GOR Waringin, mengikuti nonton film berjudul “Pelaksanaan Otsus di Provinsi Papua” di XXI Jayapura Mall.
Untuk diketahui, beberapa acara digelar dalam rangka HUT Otsus Papua, diantaranya penandatanganan MoU 8 kabupaten baru program BANGGA Papua, penyerahan buku 3 kabupaten (lama) program BANGGA Papua, penyerahan indikasi geografis buah merah dari Gubernur ke Kemenkumham. Agenda pada hari ini, akan dilanjutkan dengan diskusi panel bertema “Retrokpeksi dan prospeksi desentralisasi asimetris”.
Pewarta: Ardi Bayage
Editor: Mary Monireng
