Senin 2014-09-01 23:41:30
PAPUAN, Jakarta — Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang dilangsungkan di Surabaya, dan berakhir tadi, memberikan tiga rekomendasi, salah satunya, Jokowi–JK diminta bentuk kementerian khusus untuk Papua.
Ketua Steering Committee Muktamar PKB, Abdul Kadir Karding mengatakan, tiga rekomendasi muktamar yang telah diputuskan akan disampaikan ke pemerintahan Jokowi-JK.
Â
"Pertama, Pesantren harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah, karena pesantren bisa menjadi instrumen basis Islam yang bisa melawan gerakan ekstrim kanan termasuk ISIS (Islamic State of Iraq and Syria)," ujar Abdul, seperti dikutip detik.com, siang.
Â
Kedua, muktamirin PKB berharap pemerintahan Jokowi-JK harus konsentrasi mengurus masyarakat Papua dengan membentuk Kementerian khusus Papua.
Â
"Otonomi khusus bukan jadi jawaban. Tapi harus ada Kementerian Khusus bagi Papua. PKB mengusulkan ada Kementerian khusus mengurus Papua," terangnya.
Â
Ia menambahkan, ada Kementerian Khusus Papua, namun tidak harus menterinya asli warga Papua.
Â
"Nggak harus. Siapa saja yang penting punya kapasitas dan kapabilitas," ujar Abdul.
Â
Sedangkan rekomendasikan ketiga yakni, seluruh DPW, DPC PKB harus mempunyai website. Tujuannya, pengurus di daerah dapat menjadi agen memperluas informasi kepartaian kepada masyarakat. Termasuk muncul pemberitaan di media massa.
Â
"Harus punya aktivitas yang jelas. Salah satu tolak ukurnya muncul pemberitaan di media massa. Kalau selama 3 bulan seperti yang disampaikan Cak Imin (Ketum PKB terpilih) tidak ada pemberitaan, maka kepengurusannya akan dievaluasi. Bisa saja ditegur, bisa diganti tapi sesuai dengan aturan partai," tandasnya.
Â
Dalam muktamar juga, diputuskan secara aklamasi Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum PKB, dan KH Abdul Azis Manshur sebagai Ketua Dewan Syuro PKB periode 2014-2019.
Â
ADM
