ArsipForkorus Yaboisembut Dukung Kepemimpinan Jokowi-JK

Forkorus Yaboisembut Dukung Kepemimpinan Jokowi-JK

Senin 2014-10-20 09:11:00

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Ketua Dewan Adat Papua (DAP), yang diklaim sebagai Presiden Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB), Forkorus Yaboisembut, memberikan dukungan kepada presiden terpilih, Joko Widodo, yang akan dilantik bersama wakilnya Jusuf Kalla, pada Senin (20/10/2014) di Jakarta.

"Saya dukung kepemimpinan Jokowi, karena kedepan kedua bangsa ini (NFRPB dan NKRI) akan menjadi bangsa yang berdampingan serta bersahabat," kata Forkorus, usai ibadah peringatan tiga tahun Deklarasi Pemulihan Kemerdekaan Bangsa Papua di Negeri Papua Barat, yang berlangsung di Sabron Yaru, Kabupaten Jayapura, pada Minggu siang.

Mantan salah satu tahanan politik ini mengatakan, Jokowi dan JK diharapkan bisa mengakomodir tawaran NFRPB untuk duduk bersama, berunding sebagai suatu negara tetangga yang berdaulat, membicarakan keberlangsungan masa depan Bangsa Papua Barat.

"Itu harus dibicarakan bersama karena  sesuai dengan pasal 33 piagam PBB. Dan dalam surat terakhir kami berbentuk Term Of Reference untuk perundingan kedua bangsa ini yang telah dikirimkan beberapa waktu lalu kepada Presiden SBY dan capres Jokowi serta Prabowo untuk bicarakan hal itu diantaranya," katanya.

Namun, sebelum semua itu berjalan ada baiknya terbentuk suatu tim negosiasi guna memuluskan rencana perundingan kedua bangsa dan negara yang berdaulat ini.

 

"Dan nanti sebelumnya akan ada tim pra negoisasi, nah ini yang sedang kami dorong dan kami harap ini bisa terlaksana dengan baik kedepannya," katanya.

Sementara mengenai perjuangan agar NFRPB tetap eksis dimata internasional, Forkorus katakan tegaskan bahwa pihaknya akan terus berjuang mewujudkan cita-cita Bangsa Papua dalam memperoleh kebebasan dalam memerintah dan mengolah SDA sesuai dengan hak-hak dasar orag asli Papua yang selama ini di anggap masih terbelakang.

Meskipun, Perserikatan Bangda-Bangsa (PBB)  sudah mengeluarkan Papua Barat (NFRPB) dari daftar Dekolonisasi, tetapi ternyata masuk dalam daftar United Nation (UN) List of Non Self Government Teritories atau daftar wilayah yang belum memiliki pemerintahan diatas tanahnya sendiri.

"Terima kasih untuk upaya PBB yang tetap memperhatikan Bangsa Papua Barat. Yang tetap masuk dalam daftar UN list Of Non Self Governing Teritories," katanya.

Karena dengan masuknya Bangsa Papua Barat (NFRPB) dalam daftar itu  maka semakin mempertegas posisi Papua Barat di dunia internasional yang selama ini masih dalam status lama, dianeksasi oleh Indonesia.

"Kami juga memberikan apresiasi kepada Komite Dekolonialisasi,yang masih mengakui bahwa Papua Barat adalah wilayah jajahan dari Netherland Guinea, atau Papua Belanda dan bukan jajaran Hindia Belanda," katanya.

Menurut Forkorus pengakuan tersebut  sangat penting dan erat kaitannya dengan aspek hukum internasional, yang mana masalah wilayah menjadi penentu terbentuknya sebuah negara.

"Ini menunjukkan bahwa status Bangsa Papua Barat semakin kearah yang jelas  menuju kemerdekaan," katanya.

Ketika disinggung, apa saja yang telah dicapai saat usia tiga tahun Peringatan Deklarasi Pemulihan Kemerdekaan Papua Barat ini, pentolan Presidium Dewan Papua itu mengatakan banyak hal yang sudah ditempuh, diantaranya melakukan lobi internasinal melalui negara-negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) dan juga Pasific Island Forum (PIF).

"Kami juga sudah melakukan tahapan negoisasi langung dengan Jakarta (Pemerintah Indonesia). Seperti menyurat sebanyak tiga kali saat Pemerintahan SBY berlangsung.”

"Surat pertama pada Agustus 2012, jelang peringatan 50 tahun New York Agreement, kedua pada Oktober 2012 pada saat jelang peringatan satu tahun NFRPB dengan tembusan kepada Pangdam Cenderawasih dan Kapolda Papua, yang isinya kami sebagai bangsa yang bredaulat akan menjamin kebebasan seluruh warga, baik itu yang Papua maupun yang non Papua dalam menjalankan kehidupan di Tanah Papua," katanya.

Dan surat yang ketiga, lanjut Forkorus, dikirimkan pada Juli 2014, dengan tembusan kedua orang calon presiden, Jokowi dan Prabowo, isinya mengenai status perjuangan bangsa Papua Barat.

"Jadi, sebagai Presiden NFRPB, saya tetap akan berjuang untuk kemerdekaan bangsa Papua," tutupnya.

 

LINCOLD ALVI

Terkini

Populer Minggu Ini:

MSG Sedang Mengerjakan Kerangka untuk Merampingkan Perdagangan Lintas Batas

0
"Perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam perdagangan ad-hoc, menunggu formalisasi FTA MSG yang akan memberikan kerangka hukum untuk investasi lintas batas," tambahnya.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.