ArsipIKBS Minta Dishub Kota Jayapura Tertibkan Angkutan Ilegal

IKBS Minta Dishub Kota Jayapura Tertibkan Angkutan Ilegal

Rabu 2013-03-27 09:32:15

PAPUAN, Jayapura— Ratusan sopir angkutan umum Abepura-Waena, siang tadi, Selasa (27/3/2013) melakukan aksi mogok garansi selama empat jam, karena tidak ada kontrol yang baik dari pemerintah, sehingga muncul banyak angkutan dan sopir ilegal.

"Kami hari ini melakukan aksi mogok garansi karena semakin banyak angkutan umum, ini sudah melebih jumlah seharusnya, ada  banyak sekali sopir ilegal dan nakal," ujar ketua Ikatan Keluarga Besar Sopir wilayah Abe Waena, Alex Dondeday saat menjelaskan Kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Jayapura, di Kantor Distrik Heram, Jayapura, Papua.

Disebutkan, selama ini pendapatan para sopir angkot semakin menurun karena semakin menjamurnya angkutan umum, padahal ada banyak angkot yang seharusnya tidak beroperasi di sekitar Waena hingga Abepura.

"Kami hitung, saat ini jumlah angkutan umum sebanyak 700 buah, ini sangat banyak sekali, ini perlu perhatian dan disiplin dari pemerintah," jelasnya.

Dalam kesempatan Alex juga meminta agar Kepala Dinas perhubungan dapat menjelaskan kepada para sopir angkot, berapa jumlah pasti angkutan umum yang berioperasi di Abepura dan sekitarnya.

"Menurut kami ini cara yang paling baik agar pemerintah merespon aspirasi kami, serta meminta kerja sama antara para sopir dengan dinas perhungan, agar relasi antara kita dapat berjalan dengan baik," tambah Alex.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Jayapura, David Djitmau berjanji dalam satu minggu kedepan akan menyelesaikan masalah yang menjadi pokok pengaduan para sopir angkot.

"Ini masalah sepele saja, minggu depan kami janji akan memberikan jawaban pasti terkait persoalan tersebut," ujar Djitmau kepada wartawan usai pertemuan.

ARNOLD BELAU

Terkini

Populer Minggu Ini:

UU Otsus Kembali Digugat, Apakah MK Memihak Pada OAP?

0
“Pasal-pasal ini berpotensi menghilangkan hak konstitusional Orang Asli Papua untuk dapat mengisi jabatan eksekutif dan legislatif di tanah Papua dan menjalankan pemerintahannya sendiri,” tegas Yanto dalam pernyataannya yang terima suarapapua.com (16/7/2024).

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.