ArsipHasil Temu DPRD, Masyarakat Tiga Distrik Tolak Pembangunan Mako Brimob

Hasil Temu DPRD, Masyarakat Tiga Distrik Tolak Pembangunan Mako Brimob

Jumat 2015-03-13 18:51:30

WAMENA, SUARAPAPUA.com — Guna menjaring aspirasi masyarakat terkait rencana pembangunan Mako Brimob di Molama Distrik Woma, Komisi A DPRD Kabupaten Jayawijaya menemui masyarakat hak ulayat tiga Distrik, yaitu Welesi, Woma, dan Asolokobal.

Dalam kesempatan itu, masyarakat hak ulayat Distrik Woma dengan tegas menyampaikan kepada anggota Komisi A DPRD Kabupaten Jayawijaya bahwa pihaknya menolak rencana pembangunan Mako Brimob itu. (Baca: SMPRAS: Wilayah Pembangunan Mako Brimob Adalah Setingan Para Elit Politik)

 

“Kami tegas menolak Mako Brimob. Kami hanya minta pemerintah perhatikan SDM dan pembangunan lain, terutama kesejahteraan masyarakat. Dan jika ada yang datang mau lepas tanah itu oknum yang lempar batu sembunyi tangan, jadi kami tolak,” tegas Fabianus Lagowan mewakili masyarakat Distrik Woma kepada anggota komisi A DPRD Jayawijaya, Jumat (13/3/2015) siang tadi.

 

Atas pernyataan penolakan masyarakat itu, Bertus Asso perwakilan dari tiga anggota Komisi A DPRD Kabupaten Jayawijaya yang melakukan pertemuan dengan masyarakat Distrik Woma mengatakan, pihaknya akan bawa aspirasi ini ke lembaga DPRD untuk ditindaklanjuti dalam dialog nanti. (Baca: PMKRI Menolak Rencana Pembangunan Mako Brimob di Kabupaten Jayawijaya)

 

“Tetapi saya pesan tidak ada yang datang bisik di bawah meja. Apa yang sudah disampaikan itu sudah cukup,” pesan Bertus kepada masyarakat Distrik Woma.

 

Hal senada disampaikan Alexandria Morin, salah satu Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Jayawijaya. “Sekarang kami hanya mau jaring aspirasi masyarakat untuk buka dialog dengan berbagai pihak, baik pemerintah, DPRD, Kepolisian dan pihak lain,” ujarnya. (Baca: Yan Lagowan: Masyarakat Baru Tahu Kalau Sekarang Mau Bangun Mako Brimob)

 

Penolakan sama dikemukakan masyarakat Distrik Asolokobal dan masyarakat Distrik Welesi. Menurut mereka, rencana pembangunan Mako Brimob itu tidak boleh dilakukan dan pihaknya meminta utamakan pembangunan SDM.

 

Rafael Asso, salah satu perwakilan masyarakat Distrik Asolokobal menyatakan, pihaknya tidak mau lepas tanah sembarangan. “Juga tidak jual tanah sembarangan, karena lokasi itu tempat kami berkebun,” tegas Rafael.

 

Selain itu, Yosep Lokobal mengatakan, Bupati telah mekarkan banyak distrik di Jayawijaya, tetapi tidak pernah tetapkan Polisi Sektor atau Polsek, justru langsung mau hadirkan Brimob. (Baca: Oknum Mahasiswa Diminta Tak Pakai HMPJ Dukung Pembangunan Mako Brimob)

 

“Ini tingkatannya paling atas. Jika mau hadirkan Brimob karena orang mabuk atau penjambretan, baiknya aktifkan saja Polsek di setiap distrik yang ada untuk mengamankan orang mabuk atau penjambretan itu,” ungkap Yosep.

 

Sementara perwakilan pemuda, Alius Asso mengungkapkan, masyarakat mempunyai trauma yang panjang atas kehadiran militer, termasuk Brimob. (Baca: Mahasiswa Sesalkan Pernyataan Bupati Jayawijaya soal Pembangunan Mako Brimob)

 

“Pokoknya kami tidak mau Brimob hadir di wilayah Molama. Kami mau Bupati harus lihat SDM terlebih dahulu. Contoh saja Kantor Distrik Asolokobal yang dipalang hingga hari ini belum diselesaikan,” kata Alius.

 

Dari hasil pertemuan Anggota Komisi A DPRD Jayawijaya di tiga distrik itu akan dibawa dalam dialog yang rencananya diselenggarkan DPRD Jayawijaya dalam waktu dekat ini.

 

Editor: Mikael Kudiai

 

ELISA SEKENNYAP

Terkini

Populer Minggu Ini:

Pagi Ini Jalan Trans Tiom-Wamena Dipalang Caleg PPP

0
“Kami palang jalan karena sampai sekarang belum diproses surat rekomendasi untuk rekap ulang di tiga kampung ini. Waktu itu ada dugaan pelanggaran. Terus, masalah yang terjadi pada saat pemilihan itu sudah dua kali dibicarakan dari Bawaslu. Pada saat pertemuan, bupati dan KPU hadir, memang sudah disepakati untuk rekap ulang,” jelas Ruddy Yigibalom.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.