ArsipPemerintah Diminta Segera Umumkan Penyebab Kematian Anak-Anak di Mbua

Pemerintah Diminta Segera Umumkan Penyebab Kematian Anak-Anak di Mbua

Minggu 2016-01-03 08:52:11

WAMENA, SUARAPAPUA.com — Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) dan mahasiswa yang tergabung dalam Tim Solidaritas Korban Jiwa Wilayah Mbua, Kabupaten Nduga, Papua, ketika melakukan investigasi kasus kematian anak di Wilayah Mbua sejak 26 Desember 2015 hingga 1 Januari 2016, menemukan beberapa penyebab.

Sehingga angka kematian anak semakin meningkat dari 47, naik 57 dan kini 74 yang tidak banyak diekspos di media massa.

 

Tim Solidaritas juga menyatakan, berdasarkan pengakuan masyarakat, tim dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua, maupun Pusat tidak pernah ke kampung-kampung di tiga distrik, melainkan hanya mengambil data dari Distrik Mbua.

 

“Jumlah total kematian anak yang terjadi sejak November 2015 sebanyak 51 anak. Jadi, angka kematian sebagaimana diberitakan di media yaitu antara 47, 57 dan 74 itu salah, itu angka yang salah. Dari investigasi yang kami lakukan membuktikan angka kematian yang sebenarnya adalah 51 anak,” kata koordinator Tim Solidaritas Korban Jiwa Wilayah Nduga, Arim Tabuni kepada suarapapua.com di Wamena, Sabtu (2/1/2015).

 

Selain itu, Tabuni menepis adanya pemberitaan media jika Kejadian Luar Biasa (KLB) Pertusis yang disampaikan pihak Kementerian Kesehatan Pusat ke Pemda Papua melalui surat tanggal 8 Desember 2015 itu terjadi hanya di distrik Mbua dan Mbulmu Yalma.

 

Sesungguhnya, tegas Tabuni, KLB itu terjadi di tiga distrik, yakni Distrik Mbua, Dal dan Mbulmu Yalma, termasuk di beberapa distrik di wilayah Mbua.

 

Mbua adalah salah satu wilayah besar yang sudah dimekarkan menjadi beberapa distrik, diantaranya distrik Mbua, Dal dan Mbulmu Yalma.

 

“Selama ini kami perhatikan media hanya angkat kejadian di distrik Mbua saja, padahal ketika kami turun melakukan penelitian ternyata KLB itu terjadi di tiga distrik dan daerah lainnya,” ucap Tabuni.

 

Ia juga mengatakan, tim dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Kementerian dan Dinas Kesehatan Kabupaten yang ke Mbua tidak pernah mengambil data langsung ke masyarakat di tiga distrik, mereka hanya menerima data di Mbua.

 

“Tim ke tim yang turun ke sini (tiga distrik) tidak pernah turun langsung cek ke kami, tetapi mereka hanya di Mbua saja lalu balik. Kami juga dapat janji bantuan dari tim-tim yang turun, tetapi mana tidak pernah datang lagi, sedangkan kematian terus terjadi,” ujar Teko Kogoya, menirukan pernyataan masyarakat setempat.

 

Menurut Kogoya, tim turun dengan Bama di Mbua bukan merupakan sebuah bantuan yang mau diberikan, itu mereka hanya cek-cek saja.

 

“Ini juga bukti, ketika kami satu minggu di sana di depan kami 4 orang meninggal, jadi jumlah sebelumnya 47 dengan 4 orang itu menjadi 51 orang.”

 

“Jadi, kami harap pemerintah segera merespon kasus kematian yang sedang berlanjut ini. Tim-tim yang turun harus berkelanjutan, tidak hanya pergi satu kali pulang kembali dengan janji tidak pernah lagi ke sana, supaya kasus kematian yang terjadi ini bisa dihentikan dengan pengobatan yang berkelanjutan. Kasihan, anak-anak meninggal itu bukan binatang, mereka adalah manusia yang harus direspon pemerintah,” ungkapnya.

 

Selain itu, Kogoya mengatakan, di tiga distrik tidak ada tenaga medis yang bisa melayani masyarakat termasuk Puskesmas, dan kondisi ini sudah ada sejak Kabupaten Nduga dimekarkan.

 

Wene Telenggen, perwakilan Ikatan Mahasiswa Nduga (IMN) kota study Jayapura menilai, ada kelalaian yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Nduga dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang akibatnya terjadi kematian anak hingga hari ini masih berlanjut.

 

“Kami mohon dokter-dokter orang asli Papua dan mantri-mantri orang-orang Nduga itu harus ditempatkan di setiap distrik yang ada, supaya mereka bisa melayani masyarakat dengan baik,” pinta Telenggen.

 

Anehnya lagi, beber dia, kasus kematian anak ini terjadi karena kelalaian pihak Dinas Kesehatan yang selama ini tidak aktif bertugas di Kabupaten Nduga.

 

“Kami melihat ada kelalaian dari Dinas Kesehatan Nduga, dimana Bupati keluar daerah, pihak Dinas Kesehatan juga ikut keluar daerah masing-masing, sehingga perhatian mereka tidak ada ke masyarakat, akibatnya anak-anak jadi korban,” ungkapnya.

 

Sementara itu, Soleman Itlay, perwakilan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Santo Efrem cabang Jayapura mengatakan, Dinas Kesehatan dan Kemenkes RI berdasarkan hasil laboraturium menemukan penyakit Pretusis dan Tupes Kolosit, namun sayangnya penyebab maupun gejala-gejala yang dialami masyarakat akibat penyakit-penyakit itu tidak disampaikan.

 

Jujur, kata Itlay, bagian ini membuat masyarakat bertanya-tanya apa penyebab dan gejala-gejala yang dialami.

 

“Kami khawatir jika masyarakat belum tahu penyebabnya dan akibatnya, mereka secara tidak langsung tidak bisa menghindari penyakit itu. Bisa-bisa korban terus berjatuhan hanya karena tidak bisa menghindari penyakit-penyakit mematikan itu hingga generasi Papua di wilayah Mbua, Nduga habis. Penyakitnya jika sudah ditemukan, penyebab dan gejalanya juga harus disampaikan secara terbuka.”

 

Sedangkan, dalam konteks Otonomi Khusus, Itlay merasa Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Nduga tidak menggunakan dana otonomi khusus dengan baik, sehingga dana 80 persen yang dibagi ke kabupaten sebesar 3,5 persen mubazir, akibatnya kondisi kesehatan masyarakat wilayah Mbua memprihatinkan.

 

“Kami pertanyakan, dana sebesar itu bikin apa? Terutama kabupaten Nduga yang masyarakatnya sedang melarat. Kami minta segera perhatikan masyarakat di sana,” pungkasnya.

 

Selain itu, berdasarkan wawancara langsung dengan masyarakat, kata Itlay, pihaknya menemukan ada gejala dominan kepada warga sebelum meninggal, seperti batuk, menggigil, mencret, muntah dan beberapa gejala lainnya.

 

Lanjut Itlay, masyarakat juga mengakui bahwa sebelum musibah kematian terhadap manusia, pada bulan Agustus-Oktober 2015 ada kematian hewan peliharaan, seperti Babi, Ikan, Ayam, Katak dan Ular. Tim Kesehatan telah melakukan tes laboratorium terhadap kematian hewan tersebut, namun hasilnya belum disampaikan.

 

“Kami meminta penyebab dari kematian hewan peliharaan masyarakat ini segera diumumkan, supaya seluruh masyarakat tahu dan bisa antisipasi.”

 

“Masyarakat juga menjawab sebagian babi mati tiba-tiba, sebagian juga mengalami sakit 1-3 hari kemudian mati. Ada gejala babi sebelum mati seperti menggigil, tidak bisa makan, tidak bisa jalan dengan sempurna dan tidak bisa banyak bergerak di luar,” ujarnya.

 

Mereka juga mengakui, masyarakat wilayah Mbua belum merasakan pelayanan oleh petugas medis kaki telanjang dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua yang selama ini digembar-gemborkan.

 

“Mereka sampai di lokasi enak-enak dan terima gaji enak-enak, dengan penderitaan masyarakat di sana.”

 

Berikut data kematian hewan peliharaan di tiga distrik berdasarkan investigasi dari Tim Solidaritas Korban Jiwa Wilayah Mbua.

 

Di distrik Mbua , 136 ekor Babi, 195 ekor Ayam, 23 ekor/bibit Ikan dan 3 ekor Kelinci. Di distrik Dal, 144 ekor Babi, 56 ekor Ayam, 4 ekor ikan dari 2 kolam. Di distrik Mbulmu Yalma, 13 ekor Babi, 25 ekor Ayam, 1 kolam Ikan.

 

Selain itu, pihaknya menemukan obat-obat expired atau kedaluwasa yang masih digunakan pihak kesehatan di Pustu Dal. Diantaranya, obat Bakarbon sebanyak 3 Botol, waktu produksi Juni 2015 dan expired Desember 2015. Obat Lido Caine sebanyak 4 dos produksi 10 September 2011 dan expired September 2014.

 

Vitamin B sebanyak 8 Botol, produksi Juni 2013 dan expired 2015, obat Oxyblotic 9 botol, produksi September 2015 dan expired 2013. Obat Tetracycline 1000 sebanyak 6 botol, produksi November 2013 dan expired November 2014. Obat Tetrasanbe 500 sebanyak 8 tablet, produksi 2011 dan expired November 2015.

 

Obat Cotrimoxazole sebanyak 2 dos, produksi 2015 dan expired 2011. Tablet tambah darah 2 dos produksi Mei 2010 dan expired 1 Mei 2015. Obat Dexamelhazone 20 dos produksi 2011 expired 2014. Obat Metronidasol 500 Mg 27 dos, produksi September 2011 dan expired September 2015. Vitamin 1000 tablet produksi Juli 2011 dan expired Juli 2015.

 

ELISA SEKENYAP

Terkini

Populer Minggu Ini:

Pemerintah Fiji Mempertahankan Pendiriannya Dalam Masalah Israel-Palestina di ICJ

0
Fiji prihatin bahwa kasus saat ini menjadi preseden bagi konflik-konflik lain yang sedang berlangsung yang mungkin akan diajukan ke Mahkamah, sehingga merusak integritas Mahkamah, demikian pernyataan tersebut.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.