ArsipTuntaskan Pelanggaran HAM di Paniai, IPMAPA Se-Jawa dan Bali Gelar Aksi

Tuntaskan Pelanggaran HAM di Paniai, IPMAPA Se-Jawa dan Bali Gelar Aksi

Selasa 2014-12-09 21:55:00

YOGYAKARTA, SUARAPAPUA.com – Front Mahasiswa Papua Jogjakarta dibawah Ikatan Pelajar Mahasiswa Papua (Ipmapa) Se-Jawa dan Bali, hari ini Selasa (09/12/2014) siang, menggelar aksi damai di depan Bundara UGM meminta Presiden Jokowi untuk menuntaskan Pelanggaran HAM yang menewaskan 5 korbar warga sipil di Paniai.

Aksi dilakukan di Bundaran UGM menuntut kepada Presiden Jokowi yang pada saat itu berkunjung di Kampus UGM Yogyakarta.

 

Orasi-orasi politik disampaikan oleh mahasiswa Papua dengan gairah yang berapi-api menyuarakan aspirasi masyarakat di Paniai, Papua dengan damai.

 

Dalam orasinya, Abii Douw sebagai Korlap (Kordinator Lapangan), menegaskan bahwa, orang Papua adalah bangsa Melanesia, orang Papua bukan binatang yang terus menerus dibantaian dan dibunuh secara terus-menerus.

 

“Kami bukan binatang yang secara terus-menerus militer Indonesia bunuh, kami adalah bangsa Melanesia, bangsa yang menghargai sejarahnya kami,” ujarnya.

 

“Kami juga meminta kepada Presiden Jokowi yang pada saat ini hadir di UGM, untuk tuntaskan secara menyeluruh pembunuhan terhadap 5 warga sipil di Paniai,” ungkap Douw dalam orasinya.

 

Douw menekankan bahwa Pembunuhan di Paniai adalah pembunuhan pelanggaran HAM berat yang terjadi. Pemerintah Indonesia harus bertanggung jawab atas hal ini.

 

Sementra itu, salah satu masa aksi John Gobai juga menegaskan dalam orasinya bahwa orang Papua adalah masyarakat yang menghargai budaya dan adatnya, militer hanya mengacaukan siruasi Papua dari dulu hingga sekarang.

 

“Kami adalah orang Papua yang punya budaya dan adat istiadat, bukan kalian aparat militer yang terus membunuh orang Papua,” ungkap John Gobai dalam orasinya.

 

Gobai juga menambahkan pemerintahan yang menghargai bangsanya adalah pemerintahan yang mau menyelesaikan masalah Papua hingga akar-akar peyelesaian masalahnya.

 

“Negara ini adalah negara demokrasi, maka hargai aspirasi rakyat, tuntaskan pelanggaran HAM. Pelakunya harus diadili dan diproses secara hukum, bila perlu dipecat sekalian,” lanjut gobai dalam orasinya.

 

MIKAEL KUDIAI

Terkini

Populer Minggu Ini:

Perda Pengakuan dan Perlindungan MHA di PBD Belum Diterapkan

0
“Kami bersama AMAN Sorong Raya akan melakukan upaya-upaya agar Perda PPMHA  yang telah diterbitkan oleh beberapa kabupaten ini dapat direvisi. Untuk itu, sangat penting semua pihak duduk bersama dan membicarakan agar Perda PPMHA bisa lebih terarah dan terfokus,” ujar Ayub Paa.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.