Minggu 2014-10-05 22:39:45
PAPUAN, Jakarta — Untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan di tanah Papua, yang sudah berlangsung sejak 1960 perlu dilakukan dialog Jakarta – Papua guna mengakhiri konflik tersebut.
“Pendekatan dialog dalam konteks Papua adalah bentuk revolusi mental dengan tujuan untuk mengakui sejarah masa lalu dan mengungkapkan pelanggaran HAM di Papua," ujar peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Cahyo Pamungkas, dalam diskusi publik soal masa depan Papua dalam Pemerintahan Jokowi-JK, di Jakarta, seperti dikutip dari antaranews.com, Jumat (3/10/2014).
Â
Ia mengatakan, usulan ini didasarkan pada hasil diskusi empat pertemuan eksploratif di Bali, Manado, Lombok, dan Yogyakarta, yang dihadiri perwakilan Pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat sipil dan adat di Papua beberapa waktu lalu.
Â
"Membangun Papua Damai membutuhkan rasa saling percaya dan saling menghormati diantara semua pemangku kepentingan melalui dialog yang inklusif, partisipatif dan komprehensif," kata Cahyo.
Â
Hingga saat ini, lanjut Cahyo, setidaknya terdapat empat persoalan mendasar yang merupakan pemicu konflik di Papua, yakni perbedaan sejarah integrasi dan politik Papua, kekerasan politik dan HAM di Papua, pembangunan Papua yang belum terlaksana dan marjinalisasi masyarakat Papua.
"Akibatnya, tingkat kepercayaan pusat (pemerintah) dan masyarakat Papua menurun dari tahun ke tahun," kata Cahyo.
Cahyo mengatakan, usulan ini telah disampaikan pada Jokowi pada 16 September lalu. Dalam waktu dekat, usulan beserta data pendukung juga akan diserahkan pada lembaga-lembaga negara, termasuk Kementerian Kesehatan.
Sementara itu, Ketua Sinode Gereja Kemah Injil (Kingmi) Papua, Pdt. Dr. Benny Giay, dalam kesempatan sama, mengungkapkan hal senada.
Menurut dia, konflik di Papua yang telah terjadi sejak tahun 1960-an harus segera diakhiri dan dialog merupakan salah satu upayanya.
"Akar masalah yang dimulai sejak tahun 1960-an, sebenarnya kelanjutan dari konflik sebelumnya. Papua dengan Indonesia sudah lama berkontak. Harus ada dialog di Papua. Permainan sepak bola saja ada time-out," katanya.
Benny mengatakan, masih berlangsungnya konflik di Papua hingga kini, menjadikan lunturnya kepercayaan masyarakat Papua pada pemerintah.
"Kepercayaan orang Papua pada pemerintah itu botak (tidak ada kepercayaan)," kata Benny.
Â
Editor: Oktovianus Pogau
Â
MARSELINO TEKEGE
