ArsipINI PERNYATAAN SIKAP POLITIK KNPB DALAM MENDUKUNG LAMARAN ULMWP KE-...

INI PERNYATAAN SIKAP POLITIK KNPB DALAM MENDUKUNG LAMARAN ULMWP KE- MSG

Kamis 2015-02-05 21:38:15

Jayapura,SUARA PAPUA.COM— Perayaan HUT KE 160 Injil Masuk DI TANAH PAPUA 5 Februari 1855 – 2015,’’DENGAN NAMA TUHAN WEST PAPUA MENGAJUKAN LAMARAN KE MSG’’

Sebelum tahun 1969 rakyat papua menentukan nasib apakah ingin bergabung dengan NKRI atau merdeka penuh berdasarkan manivesto politik KNP 1 desember 1961,

 

GKI adalah salah satu GEREJA di papua yang menyatakan sikap untuk begabung dengan Negara NKRI,

dan hal ini sangat di sanyangkan karena apa yang di lakukan oleh GKI sangat tidak manusiawi,

 

dan itu sudah melecehkan peradaban orang papua,dan sudah berlawanan dengan doktrin yang telah

ditanamkan oleh para leluhur yaitu,berdaulat secara penuh.

 

 

5 februari 1855 – 5 Februari 2015 sudah 160 tahun ,GKI di tanah papua harus menentukan

sikap politik yang jelas seperti ;

 

Pertama,

GKI harus BERANI menyatakan diri KELUAR dari PGI dan bergabung di dewan gereja-gereja

fasifik dan menyeruhkan kebebasan umat TUHAN ditanah papua

 

Kedua,

GKI harus BERANI MENGEMBALIKAN PERADABAN ORANG PAPUA DI PULAU MANSINAM

dengan MERUBAH TAT GEREJA GKI DI TANAH PAPUA TENTANG STATUS GEREJA GKI,

 

YAITU PANCA SILA dan UUD 1945 sehingga GKI tetap konsisten berdiri tegak melindungi hak-hak Asasi Manusia Papua tanpa interfensi kepentingan pemerintah indonesia

 

Ketiga,

GKI harus mampu dan berani memrpoteksi serta mengutamakan hak asasi orang papua sebagai

mayoritas pemeluk GKI dari pada pemeluk GKI NON-PAPUA

 

Keempat ,

AGAMA selama 160 tahun GKI di tanah papua,tidak perna bicara tentang penderitaan umat TUHAN

 

di west papua sehingga momentum perayaan 160 tahun peradaban manusia papua,

 

GKI harus berani menyuarakan tentang kebebasan uamt Tuhan di west papua.

 

 

 

Terkini

Populer Minggu Ini:

PT IKS Diduga Mencaplok Ratusan Hektar Tanah Adat Milik Marga Sagaja

0
“Perusahaan segera ganti rugi tanaman, melakukan reboisasi dan yang paling penting yaitu kembalikan status tanah adat kami marga Sagaja,” pungkasnya.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.